Pecat Anggota DPRD Viani Limardi, PSI Bingung Bisa Bocor ke Publik PIN emas DPRD. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah mengeluarkan surat keputusan pemberhentian selamanya terhadap Viani Limardi dari keanggotaan tertanggal Sabtu 25 September 2021.

Keputusan tersebut dibuat setelah melalui proses panjang berupa evaluasi dan penilaian berjenjang, mulai dari DPW PSI DKI, Direktorat Pembinaan Fraksi dan Anggota Legislatif PSI, Tim Pencari Fakta (TPF), dan terakhir DPP PSI.

Baca Juga:

Dituduh Gelembungkan Dana Reses, Viani Limardi Gugat PSI Rp 1 Triliun

"TPF juga telah memanggil secara resmi Sis Viani Limardi. Dalam sesi tersebut, yang bersangkutan diberi kesempatan luas untuk menyampaikan jawaban dan sanggahan atas pertanyaan TPF," kata Ketua DPP PSI, Isyana Bagoes Oka di Jakarta, Rabu (29/9).

Dari hasil evaluasi tersebut, Viani dinyatakan tidak lagi sejalan dengan visi-misi partai dan terbukti melanggar AD/ART Partai, tepatnya Anggaran Rumah Tangga Pasal 5 tentang kewajiban anggota, yakni patuh dan setia kepada garis perjuangan, AD/ART serta keputusan-keputusan Partai.

Alhasil, PSI mengambil keputusan memberhentikan Viani dari keanggotaan partai. Langkah ini diampil PSI dalam rangka menegakkan garis perjuangan partai.

"Karena sudah bukan anggota PSI, Sis Viani otomatis tidak bisa lagi menjadi anggota DPRD mewakili Partai Solidaritas Indonesia,” papar dia. Kemudian, sesuai prosedur yang berlaku, PSI akan segera melayangkan surat ke pimpinan DPRD DKI Jakarta terkait hal ini. Tapi Berdasarkan UU MD3, terkait pemberhentian sebagai anggota DPRD DKI, perlu ada keputusan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

"Namun sampai terbitnya keputusan tersebut, sejak surat DPP PSI dikeluarkan pada Sabtu 25 September 2021, Sis Viani sudah bukan lagi bagian dari keluarga besar PSI. Segala tindakan Sis Viani setelahnya tidak terkait lagi dengan PSI,” ujar Isyana.

Bagi PSI, kata Isyana, yang terpenting adalah memastikan nilai-nilai PSI terus terawat dan dipraktikkan. Mulai dari solidaritas, kesetaraan, dan anti-korupsi wajib dijalankan secara konsisten oleh semua kader.

Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Isyana Bagoes Oka. (Foto: Antara)
Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia, Isyana Bagoes Oka. (Foto: Antara)

"Menjadi anggota DPRD adalah tanggung jawab, bukan privilege yang tidak dapat dievaluasi. Selama ini, kepada seluruh aleg, kami tak pernah meminta hal-hal seperti pemotongan gaji dan uangnya disetor ke partai. Kami hanya meminta mereka hadir dan kerja untuk rakyat,” ungkap Isyana.

Disamping itu, Isyana mengaku bingung dengan kabar yang beredar dalam dua hari terakhir terkait pemberhentian Viani Limardi dari keanggotaan. Padahal hal tersebut merupakan dapur PSI bukan untuk dikonsumsi publik.

"Kami tidak tahu bagaimana surat pemberhentian itu menyebar, karena seluruh proses ini sepenuhnya bersifat internal," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

PSI Pecat Anggota DPRD DKI Pernah Viral Lawan Petugas saat Ganjil Genap

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Stafsus Edhy Prabowo Terima Duit 26 Ribu Dolar Singapura dari Bos PT DPP
Indonesia
Stafsus Edhy Prabowo Terima Duit 26 Ribu Dolar Singapura dari Bos PT DPP

Suharjito menyuap Edhy Prabowo melalui Safri dan Andreau Misanta Pribadi selaku staf khusus Menteri Kelautan dan Perikanan (KP)

BKN Keberatan Terkait Laporan Ombudsman soal Malaadministrasi TWK KPK
Indonesia
BKN Keberatan Terkait Laporan Ombudsman soal Malaadministrasi TWK KPK

"BKN menyampaikan keberatan dalam kesimpulan yang menyatakan terjadi malaadministrasi penyalahgunaan wewenang dan penyimpangan prosedur dalam alih status pegawai KPK menjadi ASN," ucap Wakil Kepala BKN, Supranawa Yusuf

Pemerintah Didesak Tak Izinkan Anak di Bawah Umur Menikah
Indonesia
Pemerintah Didesak Tak Izinkan Anak di Bawah Umur Menikah

Hal itu agar dapat meringankan beban keluarga terdampak

Pemprov DKI Tak Pakai Diskresi Lepas Saham Bir di PT Delta
Indonesia
Pemprov DKI Tak Pakai Diskresi Lepas Saham Bir di PT Delta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tidak akan mengambil keputusan sendiri dalam kemelut penjualan kepemilikan saham bir di PT Delta Djakarta.

Pesan Pangdam Jaya untuk Prajuritnya Pasca Penembakan di Cengkareng
Indonesia
Pesan Pangdam Jaya untuk Prajuritnya Pasca Penembakan di Cengkareng

Kapolda juga sudah memerintahkan agar jajarannya meringankan beban keluarga korban

PeduliLindungi Pantau dan Mitigasi Paparan Kasus COVID-19
Indonesia
PeduliLindungi Pantau dan Mitigasi Paparan Kasus COVID-19

"Kita sudah mempunyai aplikasi PeduliLindungi, dengan PeduliLindungi ini masyarakat dipantau, kemudian dimitigasi serta dievaluasi status mobilisasinya," papar Wamenkes.

Jadwal Arteria Dahlan Padat, Polisi Tunda Proses Pemanggilan
Indonesia
Jadwal Arteria Dahlan Padat, Polisi Tunda Proses Pemanggilan

Rencana meminta keterangan terhadap anggota Komisi III DPR Arteria Dahlan dalam kasus perseteruan dengan wanita berinisial AP kembali molor.

Dalam 24 Jam, 7.177 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Dalam 24 Jam, 7.177 Pasien Berhasil Sembuh dari COVID-19

Jumlah pasien yang sembuh dari COVID-19 di Indonesia terus bertambah.

Bangun Simpang Temu Dukuh Atas, Anies: Jakarta Sejajar Kota-Kota Besar di Dunia
Indonesia
Bangun Simpang Temu Dukuh Atas, Anies: Jakarta Sejajar Kota-Kota Besar di Dunia

Pemerintah akan membangun Simpang Temu (transport hub) Dukuh Atas yang berlokasi di lahan bekas Pasar Blora, Menteng, Jakarta Pusat.