MerahPutih.com - Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) mencatat sampai tanggal 18 Agustus 2023, realisasi produk dalam negeri (PDN) dalam pengadaan barang dan jasa di pemerintahan mencapai 89,6 persen. Jumlah itu lebih banyak dibandingkan 2022, sebanyak 76 persen.
Kepala LKPP Hendrar Prihadi mengatakan, PDN dalam setiap lelang harus dilakukan. Hal itu sesuai perintah Presiden Jokowi yang mendukung produk dalam negeri dalam LKPP.
"Sampai 18 Agustus 2023, realisasi PDN dalam LKPP 89,6 persen," kata Hendi sapaan akrabnya dalam acara Konsolidasi Pengadaan Dinas Harian dan Seragam Sekolah PDN untuk Katalog Elektronik Lokal Pemprov Jateng di Balai Kota Solo, Kamis (24/8).
Baca Juga:
Anis Sebut Pertumbuhan Ekonomi Stagnan 10 Tahun Selama Kepemimpinan Jokowi
Hendi mengatakan, realisasi UMK-K terhadap realisasi penyedia sebanyak 34,3 persen. Kemudian produk tayang E-Katalog 5,9 juta dan nilai transaksi di E-Katalog Rp 123,3 triliun.
Mantan Wali Kota Semarang ini mengatakan untuk monitoring Rencana Umum Pengadaan (RUP) nasional tahun 2023, untuk rencana umum pengadaan total nilai Rp 1.106,49 triliun.
"Sejauh ini untuk progres pelaksanaan Rp 442,50 triliun. Kemudian untuk pelaksanaan dari rencana 39,99 persen," tandasnya.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, pihaknya berkomitmen merealisasikan PDN di kabupaten/kota di Jateng dalam pengadaan barang dan jasa.
"Kami siap memberikan asistensi kepada kabupaten/kota dengan realisasi penyerapan belanja produk dalam negeri yang masih rendah," kata Ganjar.
Baca Juga:
Jokowi Ungkap RAPBN 2024 Didesain untuk Percepat Transformasi Ekonomi
Ganjar menjelaskan bahwa realisasi belanja produk dalam negeri Pemprov Jateng masih harus ditingkatkan lagi.
"Targetnya dari belanja nasional yang gede banget, kita belum mencapai, minimal 50 persen dari target akan kita kejar.Kalau ini berjalan, integritas terjaga, makin transparan, makin akuntabel dengan harga yang sangat wajar dan murah," kata Ganjar.
Berdasarkan data, hingga 18 Agustus 2023, realisasi belanja PDN Pemprov Jateng sudah mencapai Rp 2,829 miliar atau sekitar 36,79 persen dari total target. Sementara untuk kabupaten/kota, lima pemda tertinggi realisasi adalah Kota Semarang, Kota Surakarta, Kabupaten Grobogan, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Cilacap. Sedangkan lima daerah terendah adalah Kota Magelang, Kota Tegal, Kabupaten Pemalang, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Purbalingga.
“Kita minta untuk mengkonsolidasikan daerah-daerah yang masih rendah. Kita asistensi. Biasanya problemnya ada dua saja, kemauan dan teknis," tandasnya. (Ismail/Jawa Tengah)
Baca Juga:
Jokowi Targetkan Pertumbuhan Ekonomi RI 2024 Capai 5,2 Persen
