PDIP Yakini Penundaan Pemilu Akan Ciptakan Krisis, Rusak Kualitas Demokrasi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menilai tidak ada hal yang mendesak bagi pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu juga memandang perppu untuk menunda pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.

"Kalau perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu, kan, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amendemen," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Rabu (9/3).

Baca Juga:

Tanggapi Survei LSI, PDIP: Negara Tidak Digerakkan oleh Ambisi Orang Per Orang

Hasto juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi COVID-19.

Ia juga melihat Presiden Jokowi mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.

"Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," imbuhnya.

Baca Juga:

Legislator PDIP Ingatkan TNI-Polri Jangan Terlibat Diskusi Politik Praktis

Bagi PDIP, lanjut Hasto, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Politikus asal Yogyakarta itu menyampaikan hal itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi.

"Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," jelas Hasto.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga menyatakan periodisasi presiden per lima tahun dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional di Indonssia. Para kandidat berproses dari bawah ke atas.

"Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak, maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” pungkas Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Elit PDIP Minta Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dihentikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Segera Bagikan BST PPKM Darurat Rp 600 Ribu
Indonesia
Pemprov DKI Segera Bagikan BST PPKM Darurat Rp 600 Ribu

Sejumlah anggaran yang digeser Pemda DKI yaitu program rehabilitasi bangunan Dinas Sosial (Dinsos) dan renovasi Dinas Pendidikan (Disdik) yang tidak mendesak saat ini.

Polda Papua Barat Tegaskan Pembakaran PT BKI Bukan oleh Kelompok Separatis
Indonesia
Polda Papua Barat Tegaskan Pembakaran PT BKI Bukan oleh Kelompok Separatis

Polda Papua Barat mengimbau masyarakat tidak termakan isu provokatif dalam peristiwa pembakaran tempat penampungan atau basecamp PT Bangun Kayu Irian (BKI).

Indonesia Batasi Usia Calon Jemaah Haji 2022 di Bawah 65 Tahun
Indonesia
Indonesia Batasi Usia Calon Jemaah Haji 2022 di Bawah 65 Tahun

Pemerintah Indonesia memberlakukan batas usia calon jemaah haji yang akan berangkat ke Tanah Suci Mekah tahun 2022 di bawah usia 65 tahun.

Pemprov DKI Jakarta Bakal Perluas Ganjil Genap Menjadi 25 Ruas Jalan
Indonesia
Pemprov DKI Jakarta Bakal Perluas Ganjil Genap Menjadi 25 Ruas Jalan

Sistem ganjil genap (gage) akan diberlakukan kembali di 25 ruas Ibu Kota, menyusul status PPKM Jakarta yang menurun menjadi level 1 dan semakin membaiknya kasus COVID-19. Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo mengatakan, penerapan gage ini akan diperluas menjadi 25 ruas jalan pada pekan depan. Untuk saat ini ganjil genap berlaku di 13 ruas jalan Jakarta.

MK Tolak Gugatan Gatot Hingga Anggota DPD Terkait Presidential Threshold
Indonesia
MK Tolak Gugatan Gatot Hingga Anggota DPD Terkait Presidential Threshold

Dalam pertimbangan hukumnya, MK menyatakan bahwa yang memiliki kedudukan hukum atau legal standing mengajukan permohonan presidential threshold adalah partai politik.

Jokowi Perintahkan Semua Kementerian dan Lembaga Ubah Ruang Diklat Jadi Tempat Isolasi
Indonesia
Jokowi Perintahkan Semua Kementerian dan Lembaga Ubah Ruang Diklat Jadi Tempat Isolasi

"Apalagi mereka mempunyai anggaran sendiri untuk penanganan wabah corona," kata Luhut.

One Way di Tol Berlaku Saat Arus Balik, Ke Bandung Diminta Lewat Jalur Alternatif
Indonesia
One Way di Tol Berlaku Saat Arus Balik, Ke Bandung Diminta Lewat Jalur Alternatif

"Ada empat alternatif rute dari Jakarta menuju Bandung," kata Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo.

Polri akan Selidiki Dugaan Penyelundupan WNI ke Malaysia dalam Insiden Kapal Karam
Indonesia
Polri akan Selidiki Dugaan Penyelundupan WNI ke Malaysia dalam Insiden Kapal Karam

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bakal menyelidiki dugaan pidana penyeludupan orang dalam peristiwa kapal karam pengangkut Warga Negara Indonesia (WNI) di perairan Malaysia.

BMKG Ungkap Ada Dua Kali Petir saat Kebakaran Kilang Minyak di Cilacap
Indonesia
BMKG Ungkap Ada Dua Kali Petir saat Kebakaran Kilang Minyak di Cilacap

Diketahui sekitar pukul 19.20 WIB kemarin, perkiraan waktu kebakaran terjadi, wilayah setempat berawan.

DPD Desak DPR Segera Sahkan Empat RUU
Indonesia
DPD Desak DPR Segera Sahkan Empat RUU

"Yang perlu diprioritaskan pertama adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak kaum perempuan yang banyak dirangkum dalam RUU PKS," kata Riri.