PDIP Yakini Penundaan Pemilu Akan Ciptakan Krisis, Rusak Kualitas Demokrasi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Dicke Prasetia)

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) menilai tidak ada hal yang mendesak bagi pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) untuk menunda pelaksanaan Pemilu 2024.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu juga memandang perppu untuk menunda pemilu sama saja melecehkan konstitusi dan kualitas demokrasi.

"Kalau perppu, kan, untuk kegentingan yang memaksa. Tetapi berkaitan dengan penundaan pemilu itu, kan, ranahnya kepada konstitusi, kepada hukum dasar. Dan mengubah itu harus melalui amendemen," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Rabu (9/3).

Baca Juga:

Tanggapi Survei LSI, PDIP: Negara Tidak Digerakkan oleh Ambisi Orang Per Orang

Hasto juga mengingatkan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah saat ini fokus menghadapi persoalan pandemi COVID-19.

Ia juga melihat Presiden Jokowi mengantisipasi dampak perang Rusia-Ukraina pada inflasi serta kenaikan harga barang dan pokok.

"Itu skala prioritas terpenting bagi pemerintahan saat ini. Dan menyiapkan kepemimpinan Indonesia G20," imbuhnya.

Baca Juga:

Legislator PDIP Ingatkan TNI-Polri Jangan Terlibat Diskusi Politik Praktis

Bagi PDIP, lanjut Hasto, tidak ada alasan untuk menunda pemilu. Politikus asal Yogyakarta itu menyampaikan hal itu merupakan sikap Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan wajib menjadi kesadaran partai taat pada konstitusi.

"Konstitusi itu ada rohnya, ada jiwanya, ada spiritnya, yang mengatur kehidupan bersama sebagai bangsa. Ini yang harus kami lakukan dan perpanjang pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan jabatan ini, kan, sebenarnya juga tidak senapas dengan membangun kultur demokrasi yang sehat," jelas Hasto.

Alumnus Universitas Gadjah Mada (UGM) itu juga menyatakan periodisasi presiden per lima tahun dalam rangka menjaga kultur demokrasi dan regenerasi kepemimpinan nasional di Indonssia. Para kandidat berproses dari bawah ke atas.

"Itu kualitas demokrasi yang harus dihormati. Jadi ketika kultur ini kemudian dirombak, maka bisa menciptakan krisis, ini yang tidak diinginkan PDI Perjuangan,” pungkas Hasto. (Pon)

Baca Juga:

Elit PDIP Minta Wacana Penundaan Pemilu 2024 Dihentikan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kata Mensesneg soal Nama Pj Gubernur DKI Pengganti Anies
Indonesia
Kata Mensesneg soal Nama Pj Gubernur DKI Pengganti Anies

Sejumlah nama disebut-sebut berpotensi sebagai Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta yang akan menggantikan Anies Baswedan pada Oktober 2022.

Rekayasa Lalu Lintas Saat Formula E Jakarta
Indonesia
Rekayasa Lalu Lintas Saat Formula E Jakarta

Dishub DKI Jakarta melaksanakan rekayasa lalu lintas pada gelaran Formula E Jakarta di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (4/6)

Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifa bin Zayed Meninggal Dunia
Dunia
Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Khalifa bin Zayed Meninggal Dunia

Rakyat Uni Emirat Arab diminta menaikkan bendera setengah tiang selama empat puluh hari sebagai tanda berkabung.

OTT Wali Kota Bekasi, KPK Sita Uang Rp 5 Miliar
Indonesia
OTT Wali Kota Bekasi, KPK Sita Uang Rp 5 Miliar

KPK telah menetapkan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta jual beli jabatan.

Terpidana Korupsi Angelina Sondakh Bisa Bebas 27 April Kalau Bayar Rp 4,5 Miliar
Indonesia
Terpidana Korupsi Angelina Sondakh Bisa Bebas 27 April Kalau Bayar Rp 4,5 Miliar

Angelina Sondakh jika tidak melunasi uang denda pengganti Rp 4,5 miliar baru boleh mengambil cuti jelang bebas pada

Penyuap Mantan Bupati Buru Selatan Segera Diadili
Indonesia
Penyuap Mantan Bupati Buru Selatan Segera Diadili

Berkas penyidikan Ivana dinyatakan lengkap. Penyidik juga sudah menyerahkan barang bukti Ivana ke tim Jaksa Penuntut Umum (JPU). Direktur Utama PT Vidi Citra Kencana (VCK) itu akan segera disidangkan.

Masa Depan Ekonomi Digital Perlu Dukungan Internet yang Berkualitas
Indonesia
Masa Depan Ekonomi Digital Perlu Dukungan Internet yang Berkualitas

Indonesia memiliki potensi ekonomi digital yang sangat besar seiring dengan pertumbuhan pengguna internet dari tahun ke tahun. Kini jumlahnya sudah lebih dari 200 juta orang. Jumlah pengguna yang sangat besar tersebut, tentunya harus didukung dengan internet yang berkualitas. Dengan begitu, masyarakat bisa memanfaatkan internet sebagai bisnis dan pada akhirnya meningkatkan perekonomian digital Indonesia.

DPR Dorong BUMN Jadi Sandaran Pemulihan Ekonomi Nasional
Indonesia
DPR Dorong BUMN Jadi Sandaran Pemulihan Ekonomi Nasional

BUMN harus mampu menjadi sandaran pemulihan ekonomi nasional melalui program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

JIS Jadi Tempat Salat Idul Adha, Jemaah Harus Sudah Vaksin Dosis ke-3
Indonesia
JIS Jadi Tempat Salat Idul Adha, Jemaah Harus Sudah Vaksin Dosis ke-3

Seluruh masyarakat yang ingin berpartisipasi untuk tetap tertib dan disiplin menjalankan protokol kesehatan demi kenyamanan bersama.

Polda Metro: Aksi May Day Diikuti 50 Orang
Indonesia
Polda Metro: Aksi May Day Diikuti 50 Orang

"Ada tidak banyak sih hanya 50 orang," ucapnya kepada wartawan di Jakarta, Sabtu (30/4).