PDIP Yakini Jokowi bakal Reshuffle Kabinet Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan menyebut teguran keras Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada para menterinya pada Sidang Kabinet Paripurna, sebagai sinyal bakal ada perombakan menteri.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan Andreas Hugo Pareira mengatakan, Jokowi ingin melakukan evaluasi kinerja kementerian dan lembaga.Terutama mengenai sense of crisis para menteri di tengah penyebaran pandemi virus corona COVID.

Baca Juga

PAN: Wajar Presiden Marah, Kinerja Menterinya Belum Ada yang Memuaskan

"Melihat gesture presiden dalam pidato ini, nampaknya akan ada reshuffle kabinet," ucap dia kepada wartawan, Senin (29/6).

Andreas menilai, perombakan kabinet akan terjadi pada para menteri yang dianggap kurang sense of crisis.

"Terutama tentu yang berkaitan dengan pembantu-pembantu presiden yang berkaitan dengan penanggulangan COVID-19, penanggulangan dampak sosial ekonomi dan pemulihan ekonomi," katanya.

Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

Ia menyebut perlu ada langkah cepat harus segera diambil Presiden Jokowi agar mendapatkan kepercayaan publik dalam menangani COVID-19

"Langkah ini perlu segera dilakukan agar tidak menjadi rumors politik dan memperkuat kepercayaan publik terhadap keseriusan pemerintah sebagaimana pidato presiden yang memang sangat serius," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal reshuffle saat rapat kabinet paripurna di hadapan para menteri Kabinet Indonesia Maju pada 18 Juni 2020, lalu.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mengutarakan rasa kecewanya terhadap kinerja para menteri yang dinilai tidak memiliki progres kerja yang signifikan.

Baca Juga

Kinerja Lambat Saat Krisis, PSI Dukung Jokowi Ganti Menteri

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya. Entah buat Perppu yang lebih penting lagi. Kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada, suasana ini tidak, bapak ibu tidak merasakan itu sudah," kata Jokowi lewat video yang diunggah melalui kanal Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/6). (Knu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 DKI Jakarta Jumat (2/10): 76.619 Positif, 62.279 Orang Sembuh
Indonesia
Pengamat Nilai Kegaduhan UU Cipta Kerja Terjadi Karena Minim Sosialisasi dan Komunikasi
Indonesia
Pengamat Nilai Kegaduhan UU Cipta Kerja Terjadi Karena Minim Sosialisasi dan Komunikasi

Sosialisasi dan edukasi adalah hal yang penting dilakukan

Warga Jakarta Diminta Waspada Banjir Rob
Indonesia
Warga Jakarta Diminta Waspada Banjir Rob

Masyarakat Jakarta diminta untuk mewaspadai potensi terjadinya rob atau banjir akibat air pasang di pesisir Jakarta pada 28-30 Mei 2021.

[Hoaks atau Fakta]: Israel Bersekutu Dengan ISIS
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Israel Bersekutu Dengan ISIS

Wartawan yang mengkhususkan diri dalam urusan Israel di Petra Agency, Yahya Matalqa, telah menyatakan bahwa terjemahan yang dilampirkan pada video itu tidak benar.

KPK Jemput Paksa Bekas Direktur Teknik dan Armada Garuda
Indonesia
KPK Jemput Paksa Bekas Direktur Teknik dan Armada Garuda

KPK telah menetapkan Hadinoto sebagai tersangka dalam pengembangan kasus suap tersebut pada 7 Agustus 2019 lalu.

Gempa 6,9 M Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Berpotensi Tsunami
Indonesia
Gempa 6,9 M Guncang Kepulauan Talaud, Tidak Berpotensi Tsunami

"Tidak berpotensi tsunami," tulis BMKG di akun Twitternya, @infoBMKG.

Gegara Ledek Insiden KRI Nanggala-402, Mantan 'Capres' Ini Dicokok Polisi
Indonesia
Gegara Ledek Insiden KRI Nanggala-402, Mantan 'Capres' Ini Dicokok Polisi

Ia diamankan terkait postingan tidak senonoh soal musibah KRI Nanggala-402.

Dinkes Sleman Pastikan tak Pakai Vaksin AstraZeneca
Indonesia
Dinkes Sleman Pastikan tak Pakai Vaksin AstraZeneca

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memastikan tidak menggunakan vaksin AstraZeneca Batch CTMAV547.

Kapolda Metro Tekankan Disiplin Prokes saat Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Kapolda Metro Tekankan Disiplin Prokes saat Libur Natal dan Tahun Baru

"Prinsipnya aturannya sudah ada bagaimana beraktivitas," ujar Fadil

 KPK Minta Kepala Daerah Baru Dilantik Tidak Korupsi
Indonesia
KPK Minta Kepala Daerah Baru Dilantik Tidak Korupsi

KPK melalui program-program pencegahan, koordinasi dan supervisi akan mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel.