PDIP Utus Puan dan Basarah Hadiri Syukuran Harlah PKB

Alwan Ridha RamdaniAlwan Ridha Ramdani - Minggu, 23 Juli 2023
PDIP Utus Puan dan Basarah Hadiri Syukuran Harlah PKB

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto (tengah)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Syukuran Hari Lahir (Harlah) Ke-25 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, pada Minggu (23/7) disebut akan menjadi momentum konsolidasi jelang Pemilu 2024.

Kegiatan ini akan diikuti sekitar 67.000 kader. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan sejumlah ketua umum partai politik direncanakan hadir dalam acara tersebut.

Baca Juga:

NU Dinilai Tidak Bisa Meninggalkan PKB

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri mengutus Ketua DPP PDIP Puan Maharani dan Ahmad Basarah untuk menghadiri acara Peringatan Hari Lahir (Harlah) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang digelar Minggu (23/7).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto ketika menanggapi pertanyaan wartawan apakah bakal ada partai lagi yang bergabung untuk mengusung pencalonan Ganjar Pranowo menjadi Bakal Calon Presiden (Bacapres) 2024.

“Tentu saja ada, besok ada harlah PKB dan Ibu Ketum PDIP menugaskan Ibu Puan Maharani untuk hadir di Harlah PKB mendampingi Pak Ahmad Basarah,” kata Hasto saat ditemui di Gedung Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu.

Saat ini, Ganjar Pranowo diusung menjadi bakal capres oleh PDIP, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hanura, dan Partai Perindo.

Menurut Hasto, hadirnya dua elite PDIP memenuhi undangan PKB menjadi bagian komunikasi antarpartai politik (parpol).

Ia menegaskan, komunikasi dengan elemen parpol terus akan dilakukan untuk menguatkan dukungan terhadap pencalonan Gubernur Jawa Tengah itu.

“Itu merupakan bagian dari dialog saling menghormati antarparpol dan komunikasi antarparpol terus berjalan dengan partai-partai yang nantinya akan mengusung Pak Ganjar,” kata Hasto.

Demikian pula dengan Gerindra, tutur Hasto, Pertemuan tetap dilakukan, bagaimana pun kontestasi antarpartai dan calon.

Selain Ganjar, ada bakal capres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) yang diusung Partai NasDem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yaitu Anies Baswedan.

Kemudian, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto digadang-gadang menjadi bakal capres bersama Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya (KKIR). (Pon)

Baca Juga:

Harlah di Solo, Momentum PKB Satukan Kekuatan untuk Pilpres 2024

#Partai Politik #PKB
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Alwan Ridha Ramdani

Alwan Ridha Ramdanu adalah Jurnalis kelahiran di Bandung, Jawa Barat. Sudah 20 tahun menjadi jurnalis dengan mayoritas fokus pada liputan atau menulis terkait ekonomi makro. Selain jurnalis, Alwan juga adalah pendamping petani sawit swadaya dan juga berpengalaman dalam communication dan community terkait isu keberlanjutan dan lingkungan hidup.
Show More

Berita Terkait

Indonesia
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Para relawan PKB telah mendistribusikan berbagai kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak karhutla, seperti masker dan perlengkapan pendukung evakuasi lainnya.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 19 Oktober 2026
Cak Imin Perintahkan Relawan PKB Turun Beri Bantuan Tangani Karhutla
Indonesia
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
peningkatan ambang batas juga dinilai bakal memberi tantangan berat bagi partai politik yang meraih suara di kisaran 1 - 3 perse
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 30 September 2026
Parliamentary Threshold Naik, Proses Regenerasi Kader Politik Bakal Terpengaruh
Indonesia
PKB Sebut Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
PT enam persen merupakan titik keseimbangan antara kebutuhan penyederhanaan sistem kepartaian di DPR dan kewajiban mempertahankan proporsionalitas representasi politik.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 28 September 2026
PKB Sebut  Parliamentary Threshold 6 Persen Sudah Ideal
Indonesia
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Padahal, mantan Wali Kota Solo ini telah resmi login PSI pada 14 Oktober 2025.
Dwi Astarini - Senin, 28 September 2026
Jokowi Buka Alasan Pamerkan KTA PSI, Singgung Momentum dalam Politik
Indonesia
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Jokowi mengatakan bergabungnya ke PSI sudah dari 14 Oktober 2025. Ia membuka hal tersebut lantaran masih banyak pihak yang mempertanyakan posisinya.
Alwan Ridha Ramdani - Minggu, 27 September 2026
Cerita Jokowi Kantongi Nomor Anggota PSI dan Jadi Pengurus Tertinggi
Indonesia
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Di atas kertas, angka 5 persen diprediksikan akan menghasilkan tujuh sampai delapan partai politik di parlemen, tidak jauh berbeda saat penerapan PT 4 persen seperti Pemilu 2024.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 18 September 2026
PKB Dukung Batas Parlemen 5 Persen, Jaga Proporsionalitas Keterwakilan Politik
Indonesia
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Pengakuan itu harus menjadi motivasi bagi partai politik lainnya untuk melahirkan kader yang bisa bekerja untuk rakyatnya.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 17 September 2026
Dipuji Prabowo Sebagai Gubernur Terbaik Walau Beda Partai, Pramono: Biar Publik Menilai
Indonesia
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
PKB menyoroti Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni. Ia diminta tak hanya cosplay damkar, tetapi ikut melakukan pembenahan.
Soffi Amira - Senin, 24 Agustus 2026
PKB Sentil Menhut Raja Juli: Karhutla tak Cukup Ditangani dengan Pemadaman
Indonesia
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa saja yang dinilai tepat mengisi posisi menteri, termasuk apabila terdapat jabatan yang kosong.
Dwi Astarini - Senin, 10 Agustus 2026
PKB Sebut Reshuffle Kabinet Prabowo Bersifat Terbatas, hanya Mengisi Jabatan yang Kosong
Indonesia
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Kebijakan tersebut harus diiringi dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur sehingga mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dwi Astarini - Selasa, 04 Agustus 2026
Komisi II DPR Minta Penaikan Gaji Kepala Daerah Dikaji Matang dan Berbasis Kinerja
Bagikan