MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menolak perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2020 yang diajukan Gubernur Anies Baswedan.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono menilai, jika hal itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh Anies yang tidak mencapai target dalam melaksanakan RPJMD. RPJMD itu dirancang sendiri oleh Anies pada tahun 2017.
Baca Juga:
Anies Terbitkan Kepgub PPKM Level 4, Makan di Resto dan Warteg Dibatasi 20 Menit
"Kenapa RPJMD mau diubah? Wong banyak target program unggulan gubernur tidak tercapai, bahkan sebelum pandemi, tiga tahun menjabat, realisasinya jauh dari target," tegas Gembong, Senin (2/8).
Saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, pasangan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, banyak mempunyai program unggulan untuk masyarakat DKI seperti Program Rumah DP 0, OKE OCE, Naturalisasi Sungai. Target program yang diagung-agungkan tersebut di RPJMD banyak tidak sesuai target.
Belum lagi Rumah DP 0 yang targetnya 250 ribu. Namun, nyatanya yang terbangun hanya 2.764. "OKE-OCE yang katanya diberi modal dicariin pembeli, lalu ujug-ujug berubahjadi ‘Jakpreneur‘, sampe tahap pendanaan hanya 1.064 peserta, Naturalisasi Sungai apalagi, ada seujung kuku yang sudah selesai?," beber Gembong.
Oleh karena ini, anggota Komisi A DPRD ini menilai, bila Gubernur Anies sangat tidak fokus dalam bekerja, dan tidak mempunyai skala prioritas dalam merancang program kerja.
"Formula E? BPK temukan potensi kerugian Rp 106 Milyar, Jalur Sepeda? Kami mendukung, tapi kenapa jadi malah timbulkan konflik horizontal dengan pengguna jalan lain," paparnya.
Fraksi PDIP meminta Gubernur Anies untuk segera mengajukan RAPERDA APBD Perubahan 2021, menyusun RKPD tahunanggaran 2022, KUA-PPAS dan RAPBD tahun 2022 dengan tetap mengacu kepada RPJMD 2017 2022 PERDA Nomor 1 Tahun 2018.
Baca Juga:
Anies Batasi Makan 20 Menit Agar Tak Muncul 'Klaster Warteg'?
Ia pun berpesan, Gubernur Anies jangan terlena dengan turunnya kasus aktif COVID-19, dan turunnya Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit di Jakarta.
"Jangan terlena seakan COVID-19 sudah selesai, cakupan vaksinasi di beberapa kecamatan masih dibawah 40 persen seperti di Cakung Ciracas Duren Sawit, harus Pemprov turun dan ajak warga yang belum divaksin," pungkasnya. (Asp)
