PDIP Tolak Perubahan RPJMD Gegara Anies Belum 'Lunasi' Janji Gubernur Anies Baswedan (kanan) swafoto bersama pengendara di pos penyekatan PPKM Darurat kawasan Daan Mogot. ANTARA/HO-Humas Polres Metro Jakarta Barat

MerahPutih.com - Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta menolak perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2020 yang diajukan Gubernur Anies Baswedan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono menilai, jika hal itu hanya alasan yang dibuat-buat oleh Anies yang tidak mencapai target dalam melaksanakan RPJMD. RPJMD itu dirancang sendiri oleh Anies pada tahun 2017.

Baca Juga:

Anies Terbitkan Kepgub PPKM Level 4, Makan di Resto dan Warteg Dibatasi 20 Menit

"Kenapa RPJMD mau diubah? Wong banyak target program unggulan gubernur tidak tercapai, bahkan sebelum pandemi, tiga tahun menjabat, realisasinya jauh dari target," tegas Gembong, Senin (2/8).

Saat Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017, pasangan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno, banyak mempunyai program unggulan untuk masyarakat DKI seperti Program Rumah DP 0, OKE OCE, Naturalisasi Sungai. Target program yang diagung-agungkan tersebut di RPJMD banyak tidak sesuai target.

Belum lagi Rumah DP 0 yang targetnya 250 ribu. Namun, nyatanya yang terbangun hanya 2.764. "OKE-OCE yang katanya diberi modal dicariin pembeli, lalu ujug-ujug berubahjadi ‘Jakpreneur‘, sampe tahap pendanaan hanya 1.064 peserta, Naturalisasi Sungai apalagi, ada seujung kuku yang sudah selesai?," beber Gembong.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Terminal Pulogebang, Jakarta, Sabtu (17/7). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Timur
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Terminal Pulogebang, Jakarta, Sabtu (17/7). ANTARA/HO-Kominfotik Jakarta Timur

Oleh karena ini, anggota Komisi A DPRD ini menilai, bila Gubernur Anies sangat tidak fokus dalam bekerja, dan tidak mempunyai skala prioritas dalam merancang program kerja.

"Formula E? BPK temukan potensi kerugian Rp 106 Milyar, Jalur Sepeda? Kami mendukung, tapi kenapa jadi malah timbulkan konflik horizontal dengan pengguna jalan lain," paparnya.

Fraksi PDIP meminta Gubernur Anies untuk segera mengajukan RAPERDA APBD Perubahan 2021, menyusun RKPD tahunanggaran 2022, KUA-PPAS dan RAPBD tahun 2022 dengan tetap mengacu kepada RPJMD 2017 2022 PERDA Nomor 1 Tahun 2018.

Baca Juga:

Anies Batasi Makan 20 Menit Agar Tak Muncul 'Klaster Warteg'?

Ia pun berpesan, Gubernur Anies jangan terlena dengan turunnya kasus aktif COVID-19, dan turunnya Bed Occupancy Rate (BOR) Rumah Sakit di Jakarta.

"Jangan terlena seakan COVID-19 sudah selesai, cakupan vaksinasi di beberapa kecamatan masih dibawah 40 persen seperti di Cakung Ciracas Duren Sawit, harus Pemprov turun dan ajak warga yang belum divaksin," pungkasnya. (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Orang Asing Pasangan Kawin Campur Diizinkan Masuk ke Indonesia
Indonesia
Orang Asing Pasangan Kawin Campur Diizinkan Masuk ke Indonesia

Mereka pasangan kawin campur yang ingin datang ke Indonesia harus mengajukan permohonan visa tinggal terbatas (VITAS) penyatuan keluarga melalui website visa-online.imigrasi.go.id.

Polwan Berikan Trauma Healing untuk Keluarga Korban Kecelakaan Sriwijaya Air
Indonesia
Polwan Berikan Trauma Healing untuk Keluarga Korban Kecelakaan Sriwijaya Air

Polresta Bandara Soekarno-Hatta melakukan trauma healing kepada keluarga korban jatuhnya pesawat Sriwijaya Air SJ 182.

KPK Klarifikasi soal Firli Minta BAP Kasus Wali Kota Tanjungbalai
Indonesia
KPK Klarifikasi soal Firli Minta BAP Kasus Wali Kota Tanjungbalai

"Berita Acara hasil ekspose yang diminta pimpinan berisi notulen rapat proses penanganan perkara oleh pimpinan terdahulu saat itu," kata Ali dalam keterangannya, Senin (24/5).

OJK Ingatkan Bank Untuk Berjaga Antisipasi Restrukturisasi Kredit
Indonesia
OJK Ingatkan Bank Untuk Berjaga Antisipasi Restrukturisasi Kredit

Meski jumlah debitur UMKM terbilang mendominasi mengajukan restrukturisasi kredit, namun secara nominal baki debet terbesar yakni Rp584 triliun diajukan oleh 1,76 juta debitur nonUMKM.

LPSK Usulkan 21 Agustus Jadi Hari Korban Terorisme Nasional
Indonesia
LPSK Usulkan 21 Agustus Jadi Hari Korban Terorisme Nasional

Kehadiran negara untuk korban terorisme sejatinya telah diwujudkan melalui serangkaian upaya pemulihan dan pemenuhan hak oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis, psikologis maupun rehabiltasi psikososial.

Lebih dari 20 RSUD di Jakarta Pasang Tenda Darurat
Indonesia
Lebih dari 20 RSUD di Jakarta Pasang Tenda Darurat

Tenda tersebut berfungsi sebagai perluasan ruangan perawatan COVID-19 dan Instalasi Gawat Darurat (IGD) COVID-19

Banser Dukung Proses Hukum Abu Janda
Indonesia
Banser Dukung Proses Hukum Abu Janda

Satkornas Banser mendukung aparat kepolisian memproses kasus ini dan berharap bisa bertindak seadil-adilnya.

Kemensos Didorong Tindaklanjuti Temuan Pungli Bansos oleh Tri Rismaharini
Indonesia
Kemensos Didorong Tindaklanjuti Temuan Pungli Bansos oleh Tri Rismaharini

Bamsoet juga meminta komitmen Kemensos untuk memastikan bantuan-bantuan sosial bagi masyarakat terdampak COVID-19 sesuai dengan data penerima

Jokowi Teken PP 94/2021, Setiap PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan
Indonesia
Jokowi Teken PP 94/2021, Setiap PNS Wajib Laporkan Harta Kekayaan

PNS yang tidak melaporkan harta kekayaan dapat dikenai hukuman disiplin sedang hingga berat

Diduga Terseret Skandal Bansos, Gibran: Tangkap Saja Kalau Ada Bukti
Indonesia
Diduga Terseret Skandal Bansos, Gibran: Tangkap Saja Kalau Ada Bukti

"Tangkap saja kalau ada bukti jelas," jawab Gibran.