PDIP Tetapkan Usung Cakada Minimal Tiga Tahun Jadi Kader, Peluang Gibran Bakal Kandas? Ketua DPC PDIP Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo, Selasa (17/12).(MP/Ismail)

MerahPutih.Com - Beredar kabar syarat bakal calon kepala daerah (Cakada) yang diusung Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) harus menjadi kader minimal selama tiga tahun berturut-turut.

Jika benar syarat itu diberlakukan dapat menutup peluang Gibran Rakabuming Raka maju di Pilwakot Solo 2020, mengingat Gibran baru sekitar empat bulan mendaftar Kartu Tanda Anggota (KTA) PDIP.

Baca Juga:

Dukung Gibran Maju di Pilwalkot Solo, Lieus: Masak Jualan Martabak Terus

Hal itu juga mendapatkan tanggapan dari Ketua DPC PDIP Solo, Jawa Tengah, FX Hadi Rudyatmo.

Gibran Rakabuming baru beberapa bulan lalu mendapat KTA PDIP
Bakal cawali di Pilwakot Solo, Ginran Rakabuming Raka. (MP/Ismail)

"Saya kurang tahu adanya aturan itu. Kalau pun syarat itu benar-benar diterapkan kita ikuti saja sesuai aturan," ujar Rudy kepada awak media termasuk merahputih.com di Solo, Selasa (17/12).

Rudy menegaskan soal syarat maju Pilkada di daerah harus terlebih dulu menyertakan rekomendasi dari pengurus partai tempat yang bersangkutan berdomisili. Peryataan itu sekaligus menyindir adanya kader DPC PDIP Solo yang mendaftar Pilwakot Solo lewat DPD PDIP Jawa Tengah.

Bakal calon wakil wali kota Solo yang jadi pasangan Gibran
Bakal Cawawali di Pilwakot Solo, Ginda Ferachtriawan. (MP/Ismail)

"Kalau saya keluarkan surat rekomendasi berarti saya dukung. Itu ada kader yang daftar di DPD PDIP Jawa Tengah sendiri tanpa izin saya," jelas Rudy.

Baca Juga:

Gibran Kalah di Survei Median, Ini Tanggapan Bakal Cawali Solo Achmad Purnomo

Diketahui DPC PDIP Solo mengusung Achmad Purnomo dan Teguh Prakosa di Pilwakot Solo sebagai pasangan cawali dan cawawali. Sentara Gibran Raka dan Ginda Ferachtriawan mendaftar cawali dan cawawali di Pilwakot Solo lewat DPD PDIP Jawa Tengah.(*)

Berita ini ditulis berdasarkan laporan Ismail, reporter dan kontributor merahputih.com untuk wilayah Jawa Tengah.

Baca Juga:

Gibran Nekat Maju di Pilwalkot Solo, Pengamat: Bapaknya Presiden, Kans Menang Besar

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Hasto: PDIP Sudah Biasa Dikeroyok di Kota Surabaya
Indonesia
Hasto: PDIP Sudah Biasa Dikeroyok di Kota Surabaya

Hal itu disampaikannya menanggapi pertanyaan wartawan menyangkut calon kepala daerah yang akan diusung partai itu dalam pilkada tahun ini.

Putusan Kasus Jiwasraya, Kuasa Hukum Bantah Joko Hartono Tirto Kendalikan MI
Indonesia
Putusan Kasus Jiwasraya, Kuasa Hukum Bantah Joko Hartono Tirto Kendalikan MI

Joko Hartono Tirto bukan pejabat Asuransi Jiwasraya

Demo PA 212 di Depan DPR Bisa Jadi Klaster Baru Penyebaran COVID-19
Indonesia
Demo PA 212 di Depan DPR Bisa Jadi Klaster Baru Penyebaran COVID-19

Tak ada salahnya dilakukan tes PCR atau swab kepada massa yang melakukan aksi.

KPK Periksa Eks Caleg PDIP Donny Istiqomah
Indonesia
KPK Periksa Eks Caleg PDIP Donny Istiqomah

Donny merupakan salah satu pihak yang ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan

Sudah 7.261 Orang Meninggal Karena COVID-19
Indonesia
Sudah 7.261 Orang Meninggal Karena COVID-19

Jumlah spesimen yang diperiksa mencapai 28.905 spesimen per hari. Realisasi tersebut berhasil masih rendah jika dibandingkan dengan target pemerintah yaitu 30.000 spesimen per hari.

Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara
Indonesia
Eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan Divonis 6 Tahun Penjara

Hakim menyatakan Wahyu terbukti menerima suap Rp600 juta dari kader PDIP Saeful Bahri terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR terpilih periode 2019-2024.

Wilayahnya Jadi Tempat Observasi WNI Lagi, Bupati Natuna: Orang Sehat Kita Terima
Indonesia
Wilayahnya Jadi Tempat Observasi WNI Lagi, Bupati Natuna: Orang Sehat Kita Terima

Sampai saat ini Pemerintah Kabupaten belum menerima pemberitahuan

 Pandemi Corona Diklaim Tak Mampu Kembalikan Kehidupan Normal Seperti Sedia Kala
Indonesia
Pandemi Corona Diklaim Tak Mampu Kembalikan Kehidupan Normal Seperti Sedia Kala

"Kita harus membuat paradigma baru, kita harus mengubah kebiasaan-kebiasaan kita menuju ke kebiasaan yang baru," ujar Yuri

Ketua KPK Jadi Saksi Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Plt Direktur Dumas
Indonesia
Ketua KPK Jadi Saksi Sidang Dugaan Pelanggaran Etik Plt Direktur Dumas

Aprizal diduga melanggar kode etik karena tidak melakukan koordinasi saat melakukan operasi tangkap tangan Rektor Universitas Negeri Jakarta (UNJ).

Kabareskrim Koordinasi dengan Bea Cukai untuk Tahan Semua Masker Ekspor
Indonesia
Kabareskrim Koordinasi dengan Bea Cukai untuk Tahan Semua Masker Ekspor

"Saya minta rekan-rekan di Bea Cukai untuk kemudian membatasi dan menahan barang-barang yang akan diekspor, sehingga prioritas yang ada di dalam negeri