PDIP Tekan Nadiem Kawal Pancasila dalam Standar Nasional Pendidikan Mendikbud Nadiem Makarim dan Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. (Tangkapan layar instagram @nadiemmakarim)

MerahPutih.com - Pertemuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang berlangsung di tengah beredarnya desas-desus akan adanya reshuffle kabinet hingga saat ini masih menyisakan teki-teki.

Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam di kediaman Megawati di Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, tersebut telah terungkap. Yaitu membahas terkait hilangnya kurikulum Pancasila dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Baca Juga

Nadiem Temui Petinggi NU Terkait Kamus Sejarah Tanpa KH Hasyim Asy'ari

Hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasona Laoly, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah, dan juga Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristyanto.

Pengamat politik Karyono Wibowo menilai, jika dilihat dari sejumlah tokoh yang turut hadir, pertemuan tersebut memang membahas persoalan fundamental yang selama ini menjadi perhatian serius PDIP.

"Yaitu menempatkan Pancasila sebagai bagian terpenting dalam Standar Nasional Pendidikan," jelas Karyono kepada MerahPutih.com di Jakarta, Jumat (23/4).

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Foto: ANTARA

Karyono menduga, kemungkinan Nadiem memberikan klarifikasi tentang tidak dimasukkannya Pancasila dalam PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan dan hilangnya frase Indonesia pada pelajaran bahasa.

"Pembahasannya memang seputar persoalan Pancasila dalam sistem pendidikan nasional. Di mana mata pelajaran Pancasila absen dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah sejak UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas," sebut Karyono.

Sehingga, lanjut Direktur Indonesia Public Institute ini, pertemuan tersebut tidak otomatis PDIP mendukung Nadiem untuk menempati posisi Kemendikbudristek.

"Dalam perspektif PDIP saya menduga, syarat yang utama adalah Nadiem harus tegas dan berani pasang badan untuk memasukkan kembali Pancasila ke dalam sistem pendidikan nasional," sebut Karyono.

Jika "kontrak politik" itu disepakati, maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDIP. Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan maka PDIP pasti enggan mendukung Nadiem.

"PDIP tentu tidak mau "cek kosong" dalam mendukung mantan bos Gojek itu. Jadi, Pancasila lah yang menjadi taruhan apakah PDIP mendukung Nadiem atau tidak," ujar dia.

Bisa saja, pertemuan tersebut menjadi isyarat posisi Nadiem Makarim aman. Apalagi, jika melihat perkembangan terakhir yakni serangkaian pertemuan Nadiem dengan pihak PDIP serta pertemuan Nadiem dengan PB NU.

Tujuan dari dua pertemuan itu memang di satu sisi untuk mengklarifikasi sejumlah isu kontroversial yang mengemuka belakangan. Yaitu terkait isu hilangnya frase agama, hilangnya Pancasila, Bahasa Indonesia di PP 57 Tahun 2021 dan hilangnya nama KH.Hasyim Ashari dari kamus sejarah.

"Nadiem harus berani membersihkan anasir-anasir pengusung ideologi khilafah, kaum intoleran yang masih bercokol di instansi pendidikan," tutup Karyono. (Knu)

Baca Juga

Politikus PDIP Jamin Posisi Nadiem Makarim di Kabinet Aman

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Meski Mendesak, Peluncuran Vaksin COVID-19 Mesti Persiapan Matang
Indonesia
Meski Mendesak, Peluncuran Vaksin COVID-19 Mesti Persiapan Matang

Ada jalan panjang yang mesti dilalui untuk memastikan bahwa vaksin itu efektif dan aman.

Kemenhub Saring Pemudik di Bakauheni dan Gilimanuk Saat Arus Balik
Indonesia
Kemenhub Saring Pemudik di Bakauheni dan Gilimanuk Saat Arus Balik

Selama masa pelarangan mudik, angkutan jalan turun sekitar 86 persen jika dibandingkan masa pengetatan syarat perjalanan.

Bansos Sembako Diganti Uang Rp300 Ribu, Warga DKI Hanya Terima Satu Kali
Indonesia
Bansos Sembako Diganti Uang Rp300 Ribu, Warga DKI Hanya Terima Satu Kali

Pemerintah memutuskan untuk mengubah bantuan sosial (bansos) COVID-19 berupa sembako menjadi bantuan langsung tunai (BLT) sebesar Rp300 ribu.

Kuasa Hukum Rizieq Sebut Penangkapan Munarman Upaya Pembodohan Umat
Indonesia
Kuasa Hukum Rizieq Sebut Penangkapan Munarman Upaya Pembodohan Umat

Munarman ditangkap tim Detasemen Khusus 88 Antiteror Polri terkait dugaan kasus terorisme

Aplikasi Ini Bisa Pantau Kegiatan Hukum Orang Asing Selama di Indonesia
Indonesia
Aplikasi Ini Bisa Pantau Kegiatan Hukum Orang Asing Selama di Indonesia

Selama ini, pelaporan orang asing oleh pihak hotel, penginapan ataupun perusahaan dilakukan secara manual

Tiongkok Izinkan Kembali Warga Asing Masuk
Dunia
Tiongkok Izinkan Kembali Warga Asing Masuk

Kebijakan penangguhan sementara warga negara asing memasuki Tiongkok, yang berlaku sejak 28 Maret 2020, akhirnya secara resmi dicabut.

Warga di 82 Kelurahan yang Dilalui Sungai Ciliwung Diminta Siaga
Indonesia
Warga di 82 Kelurahan yang Dilalui Sungai Ciliwung Diminta Siaga

Hal itu wajib dilakukan agar tidak terjadi penyumbatan aliran air yang mengakibatkan banjir

Risma Temui Istri-Istri Prajurit KRI Nanggala 402 dan Bawa Mainan Anak-anak
Indonesia
Risma Temui Istri-Istri Prajurit KRI Nanggala 402 dan Bawa Mainan Anak-anak

Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy beserta Menteri Sosial Tri Rismaharini melakukan kunjungan ke Koarmada II Surabaya.

Alasan Polisi Belum Tindak Mobil yang Nekat Terobos Jalur Sepeda di Sudirman
Indonesia
Alasan Polisi Belum Tindak Mobil yang Nekat Terobos Jalur Sepeda di Sudirman

Pasalnya, hal tersebut membahayakan pengendara sepeda

Komnas PA: Tak Ada Aturan Murid Baru dengan Batasan Usia, Hanya di Jakarta
Indonesia
Komnas PA: Tak Ada Aturan Murid Baru dengan Batasan Usia, Hanya di Jakarta

Komnas PA bersama para orang tua meminta Mendikbud Nadiem Makarim mencabut aturan PPDB DKI Jakarta tahun 2020 tersebut.