PDIP Tegaskan Tidak akan Intervensi Proses Hukum Terkait Kasus Nurdin Abdullah Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat ditemui tengah bersepeda di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Minggu (28/2/2021). (ANTARA/ Abdu Faisal)

MerahPutih.com - PDIP menegaskan tidak akan mengintervensi proses hukum Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah terkait kasus korupsi dugaan suap dan gratifikasi terkait pengadaan barang dan jasa serta pembangunan infrastruktur di lingkungan Pemprov Sulsel tahun anggaran 2020-2021.

"Kita ikuti prosesnya. Tetapi karena penilaian masyarakat yang menyampaikan ke saya, banyak yang kaget, sedih karena beliau orang baik," kata Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto di sela "Gowes Bareng PDI Perjuangan" di Jakarta, Minggu (28/2).

Baca Juga

Penangkapan Nurdin Abdulah Dinilai Bukti Budaya Korup Sudah Menjalar dari Hulu ke Hilir

Hasto mengatakan, dari rekam jejaknya selama ini, Nurdin dikenal sebagai orang baik. Bahkan menjadi penerima Bung Hatta Anticorruption Awards, penghargaan sama yang pernah diterima Presiden Jokowi dan mantan Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

"Makanya kami juga sempat kaget. Beliau (Nurdin, red) sebelum dibawa KPK itu, menghubungi Pak Andi, Ketua DPD (PDI Perjuangan Sulsel) mengatakan siap bertanggung jawab, baik di dunia, akhirat, maupun juga bagi seluruh masyarakat. Bahwa beliau tidak melakukan hal yang dituduhkan," urai Hasto.

Tapi apapun itu, Hasto menyatakan bahwa dalam situasi ini, pihaknya mendukung upaya KPK dalam memberantas korupsi.

"Tapi kita tunggu keterangan resmi dari KPK setelah mengadakan pemeriksaan. Partai tidak melakukan intervensi hukum, itu yang penting," jelas Hasto.

Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah didampingi Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman usai melantik Bupati dan Wali Kota dari 11 daerah di Baruga Pattingalloang, Makassar, Jumat (26/2). ANTARA Foto/Nur Suhra Wardyah
Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah didampingi Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman usai melantik Bupati dan Wali Kota dari 11 daerah di Baruga Pattingalloang, Makassar, Jumat (26/2). ANTARA Foto/Nur Suhra Wardyah

Ketika ditanya langkah PDIP ke depan, Hasto mengatakan pihaknya akan belajar dari setiap persoalan. Partai belambang kepala banteng itu juga akan terus memperbaiki diri.

"Karena PDI perjuangan itu partai besar, kami mempunyai 28 juta pemilih lebih, kami punya 1.4 juta pengurus partai yang aktif, sehingga semuanya harus menegakkan disiplin, dan tidak boleh menyalahgunakan kekuasaan," tegas Hasto.

Untuk diketahui, lembaga anti rasuah melakukan operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (26/2) hingga Sabtu (27/2) dini hari WIB. KPK mengamankan 6 orang dalam OTT tersebut.

KPK juga telah menetapkan tiga orang tersangka. Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah, Edy Rachmat (ER), Sekretaris Dinas PUTR provinsi Sulawesi Selatan (orang kepercayaan Nurdin Abdullah) dan Direktur PT Agung Perdana Bulukumba, Agung Sucipto (AS) sebagai kontraktor.

Nurdin Abdullah dan Edy Rahmat disangkakan pasal 12 a dan pasal 12 b atau pasal 11 dan pasal 12 B UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

Sedangkan sebagai pemberi, Agung Sucipto disangkakan melanggar pasal 5 ayat 1 huruf a atau pasal 5 ayat 1 huruf b, atau atau pasal 13 UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 5 ayat (1) ke 1 KUHP. (Asp)

Baca Juga

Jadi Tersangka, Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Diduga Terima Rp5,4 Miliar

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Ridwan Kamil Ajak NU dan Muhammadiyah Sukseskan Vaksinasi COVID-19
Indonesia
Ridwan Kamil Ajak NU dan Muhammadiyah Sukseskan Vaksinasi COVID-19

Ridwan Kamil meminta Komite Kebijakan Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Daerah Provinsi Jabar berkolaborasi dengan ulama atau tokoh agama untuk menyukseskan vaksinasi.

Dishub DIY Akan Revitalisasi Jalur Sepeda
Indonesia
Dishub DIY Akan Revitalisasi Jalur Sepeda

Pasalnya jalanan di DIY tidak selebar DKI Jakarta

Bekas Legislator PDI Perjuangan Kembali Diperiksa KPK
Indonesia
Bekas Legislator PDI Perjuangan Kembali Diperiksa KPK

Damayanti juga telah divonis 4,5 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan, karena terbukti menerima 278.700 dolar Singapura dan Rp1 miliar.

Alat Pendeteksi COVID-19 Lewat Bau Keringat Dapat Dukungan Penuh Menristek
Indonesia
Alat Pendeteksi COVID-19 Lewat Bau Keringat Dapat Dukungan Penuh Menristek

Temuan alat pendeteksi COVID-19 melalui bau keringat ketiak (axillary sweat odor) bernama i-nose c-19 mendapat dukungan Menristek.

Jokowi Hadiri KTT G20 Secara Virtual
Indonesia
Jokowi Hadiri KTT G20 Secara Virtual

Presiden Joko Widodo menghadiri rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 secara virtual melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Sabtu (21/11).

Satgas Ungkap PSBB Transisi Jakarta Pengaruhi Penularan COVID-19 Pulau Jawa
Indonesia
Satgas Ungkap PSBB Transisi Jakarta Pengaruhi Penularan COVID-19 Pulau Jawa

PSBB transisi di Jakarta membawa dampak terhadap penularan COVID-19 di Indonesia.

Terkait Jam Malam, Ini Jalan-Jalan di Jakarta Terkena Penyekatan
Indonesia
Terkait Jam Malam, Ini Jalan-Jalan di Jakarta Terkena Penyekatan

Polda Metro Jaya malam ini menyekat 10 titik ruas jalan ibu kota terkait pembatasan mobilitas pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro.

Robot Bawah Laut Dikerahkan Cari Kapal Selam KRI Nanggala-402
Indonesia
Robot Bawah Laut Dikerahkan Cari Kapal Selam KRI Nanggala-402

Penggunaan remote operation vehicle ini bisa mendeteksi benda bawah laut dengan kedalaman 200 hingga 300 meter.

Warga Jaksel dan Jaktim Diminta Waspadai Hujan Disertai Petir Sore Hari
Indonesia
Warga Jaksel dan Jaktim Diminta Waspadai Hujan Disertai Petir Sore Hari

Untuk wilayah Jakarta Utara diperkirakan berawan pada siang hari dan hujan ringan pada malam hari dan dini hari

WNA dan Orang dari Luar Negeri Boleh Masuk Indonesia, Wajib Karantina Mandiri 14 Hari
Indonesia
WNA dan Orang dari Luar Negeri Boleh Masuk Indonesia, Wajib Karantina Mandiri 14 Hari

Mekanisme masuk wilayah NKRI bagi pihak yang dikecualikan ini, tidak menghilangkan kewajiban lain