PDIP Tegaskan Duet Pramono-Gibran Ideal Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah ketika ditemui usai ziarah ke Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12/2019). (ANTARA/ Abdu Faisal)

Merahputih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan, Ahmad Basarah menegaskan wacana menduetkan Pramono-Gibran Rakabuming di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Surakarta, Jawa Tengah sangat ideal.

"Skenario idealnya, alhamdulillah bisa mengusung sendiri, teori bahwa di Surakarta kami dapat mengusung kader internal itu sangat dimungkinkan tapi itu masih menunggu proses internal," ujar Wakil Ketua MPR itu di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, Selasa (31/12).

Baca Juga

Resmi Jadi Kader PDIP, Gibran Tanya Syarat Daftar Pilwalkot Solo 2020

Basarah tak menampik akan ada skenario-skenario berikutnya di luar skenario ideal tersebut termasuk kemungkinan mengusung wakil di luar PDIP (eksternal partai). Sebab yang menentukan itu adalah hasil dari proses pengkajian dan pendalaman internal partai dari berbagai aspek.

"Terutama aspek-aspek yang menyangkut kepartaian, kepemimpinan, ideologi dan faktor popularitas dan tingkat keterpilihan (elektabilitas)," jelas dia.

Gibran Rakabuming Raka menyampaikan keterangan terkait spanduk dukungan yang muncul di Solo, Jawa Tengah, Senin (23/3). (MP/Ismail)

Ketika ditanya apakah nama Gibran Rakabuming yang mencuat ke publik dalam survei belakangan juga ikut dipertimbangkan di dalam proses pendalaman internal tersebut, Basarah mengaku belum bisa menjawab.

Baca Juga

Survei IDM Pilwalkot Medan: Elektabilitas Menantu Jokowi Cuma 5,1 Persen

"Belum bisa dikatakan siapa-siapa yang akan mendapatkan rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai," ujar dia. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Kementerian dan BUMN Segera Diwajibkan Beli Produk UMKM
Indonesia
Kementerian dan BUMN Segera Diwajibkan Beli Produk UMKM

Kebijakan ini, tertuang dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang baru saja disahkan oleh DPR. Saat ini pemerintah tengah menyusun aturan turunannya agar pelaksanaannya ada dasar hukum yang jelas.

 Amien Rais Cs Akan Kembali Ajukan Uji Materi Perppu Corona ke MK
Indonesia
Amien Rais Cs Akan Kembali Ajukan Uji Materi Perppu Corona ke MK

Saya melalui kuasa hukum Arvid Martdwisaktyo akan langsung registrasi judicial review ke MK saat dengar dan tahu tepat hari perppu itu dinyatakan sah berlaku menjadi undang-undang

Kuasa Hukum Sebut Rizieq Shihab Punya Hak tak Akui Positif COVID-19
Indonesia
Kuasa Hukum Sebut Rizieq Shihab Punya Hak tak Akui Positif COVID-19

Menurut tim advokasi Rizieq, Azis Yanuar, selaku pasien adalah hak asasi Rizieq untuk tidak mengizinkan dan mempublikasikan rekam medis kondisi kesehatannya.

Awan Mirip Piring Terbang Payungi Gunung Arjuno, Begini Penjelasan BMKG
Indonesia
Awan Mirip Piring Terbang Payungi Gunung Arjuno, Begini Penjelasan BMKG

Kawasan Gunung Arjuno menampilkan fenomena awan lentikularis berbentuk mirip piring terbang.

PKS Minta BPOM Profesional dan Obyektif soal Vaksin COVID-19
Indonesia
PKS Minta BPOM Profesional dan Obyektif soal Vaksin COVID-19

"Selain itu BPOM tidak boleh bekerja atas dasar tekanan dan pesanan produsen atau pedagang vaksin," tutup Mulyanto.

Ratusan Konten Hoaks COVID-19 Bertebaran, Paling Banyak di Facebook
Indonesia
Ratusan Konten Hoaks COVID-19 Bertebaran, Paling Banyak di Facebook

Facebook telah menindaklanjuti sebanyak 359 kasus

Pembangunan Rusun Kampung Akuarium Rampung Akhir 2021
Indonesia
Pembangunan Rusun Kampung Akuarium Rampung Akhir 2021

Proyek pembangunan Kampung Susun Akuarium, Penjaringan, Jakarta Utara direncanakan rampung pada Desember 2021 mendatang.

 Voting Tertutup Kesempatan Cawagub PKS Dulang Suara Tambahan di DPRD
Indonesia
Voting Tertutup Kesempatan Cawagub PKS Dulang Suara Tambahan di DPRD

Menurut Bang Ancah panggilan akrab Nurmansjah Lubis, keputusan voting tertutup ini menjadi kesempatan dirinya untuk mendulang suara dari Fraksi Dewan Parlemen Kebon Sirih.

Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Rp150 Ribu, DPR: Aturan Harus Dibarengi Sanksi
Indonesia
Kemenkes Tetapkan Biaya Rapid Test Rp150 Ribu, DPR: Aturan Harus Dibarengi Sanksi

Rumah sakit yang menerapkan biaya tes cepat COVID-19 di atas ketentuan tarif tertinggi yang ditetapkan Kementerian Kesehatan harus mendapatkan sanksi.

 Tegur Pemprov DKI, Setneg Desak Revitalisasi Monas Dihentikan Sebab Tak Berizin
Indonesia
Tegur Pemprov DKI, Setneg Desak Revitalisasi Monas Dihentikan Sebab Tak Berizin

"Karena itu (izin) jelas belum ada, ada prosedur yang belum dilalui ya kita minta untuk disetop dulu," ujar Pratikno