PDIP Tak Ajukan PAW ke KPU, Tapi Pengajuan Penetapan Calon Terpilih Tim hukum DPP PDIP memberikan keterangan kepada awak media di Jakarta (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.Com - Tim Hukum DPP PDI Perjuangan meluruskan informasi yang beredar terkait dugaan suap Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Koordinator Tim Pengacara DPP PDIP, Teguh Samudra menegaskan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu tak pernah mengajukan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Riezki Aprilia dengan Harun Masiku.

Baca Juga:

Hasto Tegaskan PAW Adalah Kedaulatan Parpol Yang Legal

Yang benar adalah pengajuan penetapan calon terpilih setelah wafatnya Caleg atas nama Nazaruddin Kiemas.

Menurut Teguh persoalan penetapan calon terpilih berdasarkan Permohonan Pelaksanaan Putusan Mahkamah Agung RI yang biasa dilakukan oleh partai politik adalah persoalan sederhana.

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto tegaskan partainya bukan ajukan PAW
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto di arena Rakernas PDIP (MP/Ponco Sulaksono)

"Yakni sebagai bagian dari kedaulatan Parpol, yang pengaturannya telah diatur secara tegas dan rigid dalam peraturan perundang-undangan," kata Teguh dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (25/1) malam.

Pengajuan Penetapan Calon Terpilih yang dimohonkan kepada KPU oleh PDIP adalah berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.: 57P/HUM/2019. Tertanggal 19 Juli 2019 terhadap uji materi Peraturan KPU dan juga Fatwa Mahkamah Agung RI.

"Sehingga tidak ada pihak manapun baik Parpol atau KPU yang dapat menegosiasikan hukum positip dimaksud," jelas Teguh.

Terminologi PAW dengan pengajuan penetapan calon terpilih itu berbeda. Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto, yang juga ikut dalam konferensi pers itu, menyatakan meluruskan terminologi "PAW" itu menjadi penting.

Sehingga semua pihak tahu bahwa surat-surat yang diajukan partainya ke KPU adalah sebagai pemenuhan ketentuan legalitas terkait dengan perundang-undangan sebelum penetapan anggota legislatif terpilih.

"Dimana kursi itu adalah kursi milik partai. Maka kami telah menetapkan berdasarkan keputusan MA bahwa calon terpilih itu adalah Saudara Harun Masiku. Hanya saja ini tidak dijalankan oleh KPU," kata Hasto.

Teguh lalu menjelaskan lebih jauh, setelah ada putusan MA terkait hasil judicial review Peraturan KPU yang mengabulkan permohonan PDIP, maka pimpinan partai meminta agar KPU mengabulkan permohonan agar lembaga penyelenggara pemilu itu melaksanakannya. Yakni memasukkan suara yang diperoleh Alm. Nazaruddin Kiemas ke perolehan suara calon nomor urut 5, Harun Masiku. Dengan itu, seharusnya KPU menetapkan Harun sebagai peraih suara terbesar di dapil dimaksud.

Baca Juga:

KPK Geledah Apartemen Caleg PDIP Harun Masiku

Tapi KPU menafsirkan lain dan menyatakan tidak bisa demikian. Sehingga PDIP kembali meminta kepada MA untuk mengeluarkan fatwa tentang makna sebenarnya putusan itu secara hukum yuridis. Dikeluarkanlah fatwa, dan oleh PDIP diminta lagi kepada KPU untuk melaksanakannya. Semuanya dalam konteks pengajuan penetapan calon terpilih, bukan PAW.

"Sudah dilandasi atau dikuatkan dengan fatwa, KPU lagi-lagi menolaknya, itu yang terjadi seperti itu," pungkas Teguh.(Pon)

Baca Juga:

Gagal Geledah Kantor DPP PDIP Bukti Ribetnya Birokrasi di KPK Pasca UU Baru

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Tidak Mudik, Presiden Jokowi: Memang Berat Tapi Keselamatan Sanak Saudara Lebih Penting
Indonesia
Tidak Mudik, Presiden Jokowi: Memang Berat Tapi Keselamatan Sanak Saudara Lebih Penting

"Saya yakin, bersama-sama kita bangsa Indonesia akan mampu melewati ujian berat ini," pungkasnya

Indonesia Jadi Negara Tertinggi Penderita Corona di Asia Tenggara, DPR 'Semprot' Pemerintah
Indonesia
Sidang Judicial Review Perdana UU Ciptaker, Buruh Diminta Perbaiki Isi Gugatan
Indonesia
Sidang Judicial Review Perdana UU Ciptaker, Buruh Diminta Perbaiki Isi Gugatan

MK telah menyelesaikan sidang perdana dengan agenda pemeriksaan pendahuluan I gugatan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Silaturahmi ke Ketum Golkar, Presiden PKS Bahas Omnibus Law
Indonesia
Silaturahmi ke Ketum Golkar, Presiden PKS Bahas Omnibus Law

Dia mencontohkan agenda-agenda parlemen yang perlu komunikasi intensif sehingga terjadi kesepahaman antara lain soal rencana pembahasan omnibus law

Ikutan Serang Polsek Ciracas, Oknum Prajurit TNI AL Jadi Tersangka
Indonesia
Ikutan Serang Polsek Ciracas, Oknum Prajurit TNI AL Jadi Tersangka

Dari pemeriksaan tersebut, sebanyak enam prajurit TNI AL ditetapkan sebagai tersangka, sementara dari matra TNI AU masih dalam pemeriksaan.

Jubir Yuri Suruh Orang Sakit, Positif Tes Cepat & Swab Isolasi di Rumah 14 Hari
Indonesia
Jubir Yuri Suruh Orang Sakit, Positif Tes Cepat & Swab Isolasi di Rumah 14 Hari

Isolasi mandiri tetap harus dipantau oleh petugas puskesmas

Anies Masih Bungkam soal Kepgub Izin Reklamasi Ancol
Indonesia
Anies Masih Bungkam soal Kepgub Izin Reklamasi Ancol

"Nanti dijelasinnya lengkap sekalian," kata Anies

Ikatan Pesantren Duga Ada yang Ingin Memecah Belah Umat Melalui Isu COVID-19
Indonesia
Ikatan Pesantren Duga Ada yang Ingin Memecah Belah Umat Melalui Isu COVID-19

Gus Zaini juga menyayangkan sikap beberapa orang yang mempolitisasi keadaan.

Anies Minta Karyawan Enggak Diam Saja Lihat Kantornya Langgar Protokol Kesehatan
Indonesia
 Malam Ini, Dua Bandara Yogyakarta Stop Penerbangan Penumpang Komersial
Indonesia
Malam Ini, Dua Bandara Yogyakarta Stop Penerbangan Penumpang Komersial

"Penerbangan komersial penumpang dihentikan mulai malam nanti. Tapi Masih bisa untuk pengiriman barang dan penerbangan khusus yang dikecualikan sesuai dengan Permenhub RI Nomor 25 Tahun 2020," jelas Pandu