PDIP Sebut Tudingan Gatot Nurmantyo Berpotensi Pecah Belah Bangsa Gatot Nurmantyo. (Foto: MP/Instagram @nurmantyo_gatot)

MerahPutih.com - Pernyataan mantan Panglima TNI (Purn) Gatot Nurmantyo belakangan ini dianggap Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tangerang Selatan yang juga alumni GMNI Wanto Sugito berpotensi memecah belah persatuan bangsa.

"Saya prihatin dengan langkah politik yang dilakukan oleh Pak Gatot Nurmantyo. Pak Gatot dengan segala hormat, kami menyesalkan berbagai pernyataan Bapak yang terus saja memecah belah bangsa, dengan membangkitkan trauma 1965," ujar Wanto Sugito dalam keterangannya, Rabu (23/9).

Menurut pria yang akrab disapa Klutuk oleh kalangan aktivis reformasi 98 ini, ketika Megawati Soekarnoputri menjadi presiden, tidak ada dendam pada Soeharto dan kroninya.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Jika Jadi Presiden, Gatot Nurmantyo Bakal Gaji Rp5 Juta Seluruh Rakyat

"Bahkan 14 gubernur dari daerah penting diambil dari TNI karena kedepankan rekonsiliasi. Kemudian Bung Karno proklamator bangsa, selalu ada Bung Karno di dalam setiap perumusan dasar negara. Jadi PDI Perjuangan sangat kokoh di dalam memegang dan menjalankan falsafah bangsa Pancasila," ujarnya

Dia menambahkan, rakyat juga mencatat bagaimana tuduhan Gatot terkait ada kekuatan besar PKI yang berada di balik penghentian pemutaran film G30S/PKI, program pelurusan sejarah, termasuk sikap TAP MPRS no XXXIII tahun 1967 ternyata tanpa bukti.

"Di balik tuduhan tidak mendasar itu, ada tokoh-tokoh besar seperti Letjen TNI Purn Muhammad Yunus Yosfiah, Prof Dr Juwono Sudarsono dan Presiden Habibie di mana pemerintahannya tidak mewajibkan kembali pemutaran film G30S/PKI," katanya.

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo menyampaikan sambutan dalam deklarasi KAMI kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kota Magelang. (ANTARA/Heru Suyitno)
Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo saat deklarasi KAMI kabupaten/kota se-Jawa Tengah di Kota Magelang. (ANTARA/Heru Suyitno)

Wanto melanjutkan, demikian halnya dengan Presiden Gus Dur yang menyampaikan sikapnya atas TAP MPRS no 33 tersebut.

Jadi secara tidak langsung, kata dia, Gatot menuduh beliau-beliau tersebut adalah PKI. Menurut Wanto, pernyataan tendensius penuh ambisi politik itu tidak layak disampaikan oleh Gatot.

"Untung ada bang Usman Hamid dari aktivis Kontras yang mematahkan seluruh argumentasi tidak benar tersebut. Saya jadi membandingkan, bagaimana Panglima Besar Jenderal Sudirman selalu mengobarkan nasionalisme, persatuan nasional, dan juga juga kehebatan sejarah masa lalu yang hebat," tukas Wanto.

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA] Gatot Nurmantyo Janji Bakal Gaji Seluruh Rakyat Indonesia Jika Jadi Presiden

Katanya, kepemimpinan Jenderal Sudirman itu selalu menyatukan. Rakyat makin cerdas melihat mana pemimpin yang menyatukan dan mana yang memanfaatkan tragedi masa lalu untuk kepentingan politik praktisnya.

"Pak Gatot mohon maaf, bukankah Bapak masih terikat pada Sumpah Sapta Marga? Alangkah baiknya jika Bapak meneladani kepemimpinan Panglima Besar Sudirman daripada membuat pernyataan yang bernada menghasut," tegas dia.

Wanto yang juga aktivis mahasiswa 98 lulusan UIN Syarif Hidayatullah Ciputat ini mengingatkan Gatot bahwa belakangan yang telah diutarakan soal kebangkitan PKI hanya membuat gaduh dan fitnah.

"Wal fitnatu asyaddu minal qotli. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan," tutupnya. (Pon)

Baca Juga:

[HOAKS atau FAKTA]: Prabowo Minta Gatot Nurmantyo dan KAMI Jangan Bikin Kisruh Demi Pertahanan Negara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Mantan Pengikut Ungkap Segala Kebohongan dan Janji Manis ISIS Lewat Sebuah Buku
Indonesia
Mantan Pengikut Ungkap Segala Kebohongan dan Janji Manis ISIS Lewat Sebuah Buku

Masyarakat harus waspada propaganda "janji manis" media ISIS yang mengajak orang untuk datang dan bergabung dalam kelompok teroris itu di Suriah.

Awal Juni Mal Jakarta Buka, DPRD: Pengunjung Harus Rapid Test
Indonesia
Awal Juni Mal Jakarta Buka, DPRD: Pengunjung Harus Rapid Test

Hal itu untuk mendeteksi apakah yang masuk ke pusat perbelanjaan itu aman dari COVID-19 atau tidak.

Anak Buah Surya Paloh Sebut Teror Terhadap Akademisi dan Jurnalis Bentuk Perlawanan Demokrasi
Indonesia
Anak Buah Surya Paloh Sebut Teror Terhadap Akademisi dan Jurnalis Bentuk Perlawanan Demokrasi

"Bukan dengan intimidasi dan teror. Ini sama sekali tidak bisa dibenarkan," ujarnya.

Defisit Anggaran Negara Bakal Capai Rp1.039 Triliun
Indonesia
Defisit Anggaran Negara Bakal Capai Rp1.039 Triliun

Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari Januari hingga Mei 2020 telah mencapai Rp179,6 triliun atau 1,1 persen persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Pemerintah Tawarkan Sukuk Wakaf Tunai Buat Danai Program Sosial
Indonesia
Pemerintah Tawarkan Sukuk Wakaf Tunai Buat Danai Program Sosial

Pemerintah memfasilitasi para pewakaf uang baik yang bersifat temporer maupun permanen agar dapat menempatkan wakaf uangnya pada instrumen investasi yang aman dan produktif.

Jokowi Tak Akan Lindungi Menteri Juliari
Indonesia
Jokowi Tak Akan Lindungi Menteri Juliari

Presiden okowi tak akan melindungi Mensos Juliari Peter Batubara yang diduga korupsi pengadaan bansos sembako penanganan COVID-19 di wilayah Jabodetabek.

Otak Pembunuhan Bos Perkapalan Raup Rp100 Juta dari Hasil Penggelapan
Indonesia
Otak Pembunuhan Bos Perkapalan Raup Rp100 Juta dari Hasil Penggelapan

Kapolres Metro Jakarta Utara Kombes Sudjarwoko menemukan kerugian perusahaan pelayaran milik Sugianto atas dugaan pelanggelapan uang pajak yang dilakukan oleh NL.

PAN Minta Jokowi Beri Kompensasi ke Masyarakat Natuna
Indonesia
PAN Minta Jokowi Beri Kompensasi ke Masyarakat Natuna

Sejauh ini, pemerintah kelihatannya belum menjawab secara tuntas

Amankan Puluhan Pelajar Subuh Tadi, Polisi: Daripada Jadi Provokator
Indonesia
Amankan Puluhan Pelajar Subuh Tadi, Polisi: Daripada Jadi Provokator

Polisi juga menemukan pesan berantai terkait ajakan aksi unjuk rasa

Bareskrim Pisahkan Penjara Djoko Tjandra dan Brigjen Prasetijo
Indonesia
Bareskrim Pisahkan Penjara Djoko Tjandra dan Brigjen Prasetijo

Polisi menjerat Brigjen Prasetijo dengan pasal 263 ayat 1 dan 2 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 (e) KUHP, dan Pasal 426 ayat 1 KUHP, dan/atau Pasal 221 ayat ke-1, ke-2 KUHP dengan ancaman maksimal 6 tahun.