PDIP Sebut Tak Ada Jalan Koalisi dengan Dua Partai Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat berbicara Pilkada Serentak 2017 di kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

MerahPutih.com - Kabar koalisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan Gerindra kembali menghangat.

Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengamini ucapan Sekjen Gerindra Ahmad Muzani soal kedekatan antara Prabowo Subianto dengan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.

"Karena selain aspek ideologi, faktor kedekatan kultural, kedekatan organisasi, kedekatan basis massa, kedekatan dari aspek strategi untuk memperluas basis massa itu juga akan menjadi pertimbangan," kata Hasto dalam diskusi Para Syndicate, Jumat (28/5).

Baca Juga:

Gegara Hadiri Acara Halal Bihalal PDIP, Plt Camat Sukoharjo Dicopot

Hasto mengatakan, PDIP tidak hanya dekat dengan Gerindra.

Partai berlambang banteng itu juga dekat dengan Partai Amanat Nasional yang diketuai Zulkifli Hasan.

PDIP mengenal sosok Zulkifli sebagai seorang yang berkomitmen terhadap bangsa dan negara dengan sangat jelas.

"Ketika ditawari oleh koalisi partai atas dasar agama, beliau mengatakan itu akan menambah pembelahan yang terjadi," kata Hasto.

Begitu juga dengan PPP yang diketuai oleh Suharso Monoarfa.

Dengan PPP, Hasto mengatakan, pihaknya juga akan mudah berkoalisi.

Selain kantor partainya bertetangga, kedua partai juga pernah punya sejarah bersama di era Orde Baru.

"Terbukti, ketika Bu Mega dijodohkan oleh MPR dengan Pak Hamzah Haz, bisa bersahabat dengan baik," kata Hasto.

Hasto juga menyebut peluang kerja sama dengan PKB yang diketuai Muhaimin Iskandar karena memiliki basis massa yang sama.

Ketika memperingati hari lahir NU, Hasto mengatakan, jumlah kepala daerah PDIP yang berafiliasi dengan NU berjumlah hingga 101 orang.

"Sehingga, itu juga kalau PKB sama PDIP basis massa itu sama-sama NU," ujarnya.

Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)
Megawati Soekarnoputri dibantu Sekjen PDIP Hasto Kristianto di Kantor DPP PDIP, Jakarta. (MP/Dery Ridwansah)

Namun nampaknya PDIP, sulit berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sebab, basis ideologi kedua partai itu berbeda.

PDI Perjuangan berbeda dengan PKS karena basis ideologinya berbeda, sehingga sangat sulit untuk melakukan koalisi dengan PKS.

"Itu saya tegaskan sejak awal,” kata Hasto.

Sebelum menjalin koalisi, menurut Hasto, PDIP akan melihat dulu kesepahaman ideologi dengan partai politik (parpol) lainnya.

Sejauh ini, PDIP bisa membangun koalisi dengan Partai Golkar, Partai Gerindra, PKB, PAN, PPP, dan partai lainnya yang kecil. Namun beda halnya dengan PKS maupun Partai Demokrat (PD).

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda. Mereka partai elektoral, kami adalah partai ideologi tapi juga bertumpu pada kekuatan massa,” tegas Hasto.

Baca Juga:

PDIP dan Gerindra Berpeluang Koalisi di Pemilu 2024

Hasto menyatakan, PDIP tak sejalan dengan teori partai elektoral yang dikembangkan Marcus Mietzner seperti dianut PD.

“Sehingga kami tegaskan dari DNA-nya kami berbeda dengan Partai Demokrat,” kata Hasto.

Oleh karena itu, Hasto meminta agar sejak dini, berbagai pihak bisa memahami peta dan kondisi yang ada, sehingga tak memaksakan kehendak.

“Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan tersebut. Karena beda karakternya, nature-nya,” ucap Hasto. (Knu)

Baca Juga:

Hasto Buka Suara Soal Jagoan PDIP di Pilpres 2024

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Potensi Resesi Ekonomi Kian Dekat
Indonesia
Potensi Resesi Ekonomi Kian Dekat

Potensi resesi secara teknis kian dekat, terlebih beberapa indikator juga menunjukkan kondisi perekonomian nasional masih dalam kondisi tertekan akibat pandemi COVID-19.

Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara
Indonesia
Hakim Vonis Bupati Solok Selatan 4 Tahun Penjara

Jaksa juga menuntut Muzni dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak politik

Novel Khawatir Sikap Dewas Bikin Firli Cs Semakin Berani Lakukan Pelanggaran
Indonesia
Novel Khawatir Sikap Dewas Bikin Firli Cs Semakin Berani Lakukan Pelanggaran

"Saya khawatir kalau sikap Dewas seperti ini justru membuat pimpinan KPK semakin berani untuk membuat pelanggaran-pelanggaran. Kenapa? Ya karena Dewasnya begitu berpihak," kata Novel

PMI DKI Jakarta Dapat Tambahan Satu Unit Mobil Khusus Donor Darah
Indonesia
PMI DKI Jakarta Dapat Tambahan Satu Unit Mobil Khusus Donor Darah

Mobil unit donor darah tersebut dilengkapi dengan lemari perlengkapan, velbed, kasur mattress, tabung pemadam kebakaran serta perlengkapan standar yang telah disesuaikan untuk kebutuhan donor darah PMI secara mobile.

Kejagung Klarifikasi Lokasi Kejari Jaksel Jamu Dua Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra
Indonesia
Kejagung Klarifikasi Lokasi Kejari Jaksel Jamu Dua Jenderal Tersangka Kasus Djoko Tjandra

Kebetulan pada saat itu makanan yang diberikan dipesan dari kantin yang ada di lingkungan kantor Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan

Pemerintah Bakal Adil Alokasikan Vaksin COVID-19
Indonesia
Ratusan Perwira Prajurit Karier dan Siswa Kursus Tenaga Kesehatan Dikerahkan ke Jakarta
Indonesia
Ratusan Perwira Prajurit Karier dan Siswa Kursus Tenaga Kesehatan Dikerahkan ke Jakarta

Kedatangan perwira siswa ini sebagai tambahan tenaga kesehatan (nakes) untuk ditugaskan di wilayah Jakarta, yang masih membutuhkan nakes, khususnya di Wisma Atlet dan tempat isolasi Khusus Orang Tanpa Gejala (OTG)

Dua Provinsi ini Berhasil Catatkan Kasus Nihil COVID-19
Indonesia
Dua Provinsi ini Berhasil Catatkan Kasus Nihil COVID-19

Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat nihil kasus baru hari ini.

Upaya 'Kudeta' Demokrat, Pengamat: Makar Bisa Berjalan Cepat dan Sistematis
Indonesia
Kapolri Ungkap Alasan Perbanyak Tilang Elektronik
Indonesia
Kapolri Ungkap Alasan Perbanyak Tilang Elektronik

Penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) dapat mencegah penyalahgunaan wewenang polisi lalu lintas.