PDIP Sebut Proyek Pembangunan Rusun Anies Jauh dari Ideal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat memimpin apel kesiapsiagaan bencana PMI. ANTARA/ HO-Kominfotik Jakarta Utara

MerahPutih.com - Capaian pembangunan rumah susun (rusun) kepemimpinan Gubernur DKI Anies Baswedan diprediksi masih jauh dari target. Mengingat Anies cuma punya waktu satu tahun untuk menuntaskan program prioritasnya.

Diyakini juga penganggaran Anies sebesar Rp 150 miliar pada APBD DKI tahun 2022 masih belum bisa mengejar target RPJMD 2017-2022.

"Pembangunan rumah susun ini kami rasa masih jauh dari ideal mengingat dalam RPJMD tahun 2017-2022, Bapak Gubernur mencanangkan akan membangun 250.000 unit hunian bagi warga DKI Jakarta," kata anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Agustina Hermato atau Tina Toon di dedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (16/11).

Baca Juga:

Ombudsman Jakarta Raya Segera Panggil Anies soal Ganti Rugi Warga Rusun Petamburan

Dalam RPJMD, Anies mengalokasikan anggaran untuk proyek pembangun Rusun di Cakung Barat, Jalan Tongkol, Kelapa Gading, Padat Karya Jakarta Utara, PIK II, dan Pulo Jahe

Tina Toon juga meminta bekas Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu untuk mengoptimalkan penggunaan rusun yang sudah dibangun oleh pemerintah pusat dan gubernur terdahulu. Sehingga, bisa segera dinikmati oleh masyarakat yang membutuhkan.

"Di sisa masa jabatan ini, kami juga mengimbau kepada Gubernur Anies Baswedan untuk segera mengoptimalkan rumah-rumah susun yang sudah selesai namun masih belum ada penghuninya, terutama yang dibangun oleh pemerintah pusat," ucap Tina.

Baca Juga:

Klarifikasi Pemprov DKI soal Kisruh Ganti Rugi Rusun Petamburan

Diketahui, Gubernur Anies Baswedan menerbitkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.

Isu yang masuk daftar antara lain pemukiman dan hunian, yang terbagi dalam pembangunan rumah susun, Rumah DP 0 Rupiah, hingga penataan kampung.

Dalam instruksi ini, Anies menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Marulah Matali untuk melaksanakan penyelesaian isu prioritas pada tahun 2021-2022. (Asp)

Baca Juga:

Wagub Riza Bantah Anies Lakukan Malaadministrasi Ganti Rugi Rusun Petamburan

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masih 2024, PKS Belum Siapkan Cagub DKI Jakarta
Indonesia
Masih 2024, PKS Belum Siapkan Cagub DKI Jakarta

"Sampai saat ini belum ada pembahasan soal tersebut. Semua didorong untuk fokus bekerja melayani masyarakat," kata Fathul.

Putri Candrawathi jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J
Indonesia
Putri Candrawathi jadi Tersangka Kasus Pembunuhan Brigadir J

Polri menetapkan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati sebagai tersangka baru kasus pembunuhan berencana Brigadir J.

Jokowi Terbitkan Inpres Kendaraan Listrik, Gibran: Belum Jadi Prioritas
Indonesia
Jokowi Terbitkan Inpres Kendaraan Listrik, Gibran: Belum Jadi Prioritas

Kondisi saat ini anggaran untuk Pemkot Solo masih diprioritaskan untuk pembangunan ketimbang membeli mobil listrik.

10 Atlet Renang di APG Positif COVID-19
Indonesia
10 Atlet Renang di APG Positif COVID-19

Ada 10 orang atlet ASEAN para Games XI (APG) ke-XI yang bertanding untuk cabang olahraga renang di GOR Jatidiri, Semarang, Jawa Tengah dinyatakan positif COVID-19, Senin (1/8).

Jokowi Perbolehkan Masyarakat Mudik, Polri Siapkan Operasi Ketupat
Indonesia
Jokowi Perbolehkan Masyarakat Mudik, Polri Siapkan Operasi Ketupat

"Ya tentu Polri selalu mengikuti apa yang menjadi kebijakan pemerintah, rencana operasi setiap menghadapi puasa dan lebaran Polri akan menggelar yang namanya operasi ketupat ya," kata Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada awak media, Jakarta, Kamis (24/3)

Mendagri Minta KPU Kalkulasi Anggaran Pemilu Secara Matang
Indonesia
Mendagri Minta KPU Kalkulasi Anggaran Pemilu Secara Matang

KPU diminta melakukan kalkulasi anggaran penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024 secara cermat dan matang.

Hakim Tolak Eksepsi Arif Rachman dalam Kasus Perintangan Penyidikan Brigadir J
Indonesia
Hakim Tolak Eksepsi Arif Rachman dalam Kasus Perintangan Penyidikan Brigadir J

Hakim menolak nota keberatan atau eksepsi terdakwa perintangan penyidikan kasus kematian Yosua Hutabarat atau Brigadir J, Arif Rachman Arifin.

DPR Dukung Kemlu Minta Penjelasan PNG Soal Dugaan Penembakan Nelayan Indonesia
Indonesia
DPR Dukung Kemlu Minta Penjelasan PNG Soal Dugaan Penembakan Nelayan Indonesia

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) meminta penjelasan Pemerintah Papua Nugini (PNG) atas insiden dugaan penembakan terhadap kapal nelayan Indonesia di perairan perbatasan.

PDIP Sanksi Teguran Lisan ke Ganjar Pranowo
Indonesia
PDIP Sanksi Teguran Lisan ke Ganjar Pranowo

PDI Perjuangan (PDIP) menjatuhkan sanksi kepada Ganjar Pranowo usai Gubernur Jawa Tengah itu menyatakan diri siap maju sebagai capres di Pilpres 2024 mendatang.

Jokowi Dukung Pengembangan Ponpes Al Mukmin Ngruki
Indonesia
Jokowi Dukung Pengembangan Ponpes Al Mukmin Ngruki

Dikatakannya, Presiden Jokowi berpesan kepada dirinya untuk terus membantu memberikan dukungan dalam pengembangan Pesantren Ngruki ke depannya.