PDIP Sebut Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Perkuat Dugaan Kecurangan Pemilu

Angga Yudha PratamaAngga Yudha Pratama - Senin, 19 Februari 2024
PDIP Sebut Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Perkuat Dugaan Kecurangan Pemilu

Arsip foto - Presiden Joko Widodo (tengah) didampingi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh (kanan)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh, dinilai justru memperkuat dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Hal tersebut disampaikan Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, seusai melakukan rapat tertutup di Gedung High End, Jakarta Pusat, Senin (19/2).

Baca Juga:

Istana Klaim Pertemuan Jokowi-Surya Paloh Bahas Agenda Kebangsaan

"Upaya-upaya konsolidasi yang justru dilakukan ketika pemilu belum selesai. Ini memperkuat kecurigaan bahwa ada persoalan terkait dengan pemilu itu," kata Hasto.

Menurutnya, apabila kubu Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sudah yakin aman mendapat suara rakyat, seharusnya tidak perlu ada langkah konsolidasi lanjutan.

Baca Juga:

Jokowi Panggil Surya Paloh ke Istana, Sahroni Sebut Silaturahmi biasa

"Kalau sudah aman-aman, yakin dukungan rakyat seperti itu, ngapain harus dilakukan suatu langkah-langkah seperti itu," ujarnya.

Pertemuan antara Jokowi dan Surya Paloh, kata Hasto, juga patut dicurigai sebab proses Pemilu 2024 belum selesai.

Baca Juga:

Suara Anies-Muhaimin Paling Buncit di TPS Tempat Surya Paloh Nyoblos

Menurut Hasto, jika proses pemilu memang sesuai dengan aturan yang berlaku, maka tidak perlu ada pertemuan semacam itu.

"Kalau semua proses itu berjalan baik, ya tidak perlu dilakukan suatu proses konsolidasi pasca pemilu, karena semuanya berjalan natural sesuai dengan kehendak rakyat," pungkasnya. (Pon)

#PDIP #DPP PDIP
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Indonesia
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Tidak ada satu pun pasal di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang mengenal istilah partai koalisi, partai oposisi, shadow cabinet maupun partai penyeimbang.
Alwan Ridha Ramdani - Kamis, 13 Agustus 2026
PAN Setuju Dengan Megawati Tidak Ada Oposisi Dalam Politik Indonesia
Olahraga
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Soekarno Cup 2026 resmi bergulir di Surabaya sebagai bagian peringatan HUT ke-81 RI, yang digagas Prananda Prabowo
Wisnu Cipto - Senin, 10 Agustus 2026
Semarak HUT ke-81 RI, Soekarno Cup 2026 Resmi Bergulir di Surabaya
Indonesia
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Memasuki agenda utama, sesi bedah buku autobiografi jilid 2 dan 3 ini dipandu langsung oleh jurnalis senior Bambang Harymurti yang bertindak sebagai moderator
Angga Yudha Pratama - Minggu, 09 Agustus 2026
Bambang Harymurti Pimpin Bedah Buku Erros Djarot, Megawati Duduk Bersanding Bersama Elit Politik Nasional
Indonesia
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Kelompok yang dinilai perlu menjadi prioritas, lanjutnya, meliputi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan, ibu hamil, ibu menyusui, serta balita yang berisiko mengalami gangguan gizi.
Alwan Ridha Ramdani - Jumat, 31 Juli 2026
Dampak Putusan MK, PDIP Usulkan Anggaran MBG Rp 60 Triliun Tiap Tahun Dengan Target Terarah
Indonesia
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Gagasan Public Pulse 28 sejatinya telah dirintis sejak 2024 sebagai ruang dialektika berkala.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Sambut 1 Abad Sumpah Pemuda, PDIP Luncurkan Wadah Aspirasi Pemuda 'Public Pulse 28'
Indonesia
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Peristiwa bersejarah itu pada hakikatnya menyasar elemen masyarakat bawah yang menyuarakan aspirasinya.
Dwi Astarini - Selasa, 28 Juli 2026
Kudatuli dan Profesionalitas TNI, Andi Widjajanto Ingatkan lagi Amanat Jenderal Soedirman
Indonesia
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Peresmian monumen ini menjadi puncak peringatan 30 tahun insiden berdarah pada 27 Juli 1996 di kantor DPP PDI, Jalan Diponegoro, Jakarta Pusat.
Dwi Astarini - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Resmikan Monumen Kudatuli, Tegaskan Api Perjuangan tak Padam
Berita Foto
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Ketua Umum DPP PDI Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri meresmikan Monumen Kudatuli dan tabur bunga di DPP PDI Perjuangan, Jakarta, Senin (27/7/2026).
Didik Setiawan - Senin, 27 Juli 2026
Megawati Soekarnoputri Resmikan Monumen Kudatuli di Kantor Pusat PDIP
Bagikan