PDIP Sebut Pembiayaan Formula E Pakai Dana Sponsor Cuma Angan-angan anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert Simanjutak. Foto: dprd dki

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta menyakini, keinginan Pemprov yang hanya menggunakan uang sponsor untuk perhelatan Formula E tidak akan terealisasi. Sebab, PDIP perbandangan bila anggaran APBD akan dipakai untuk menyokong gelaran balap mobil listrik tersebut.

"Biaya 'akan' dibayarkan oleh sponsor bukanlah fakta, tapi angan-angan," ucap anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangan, Gilbert dalam keterangan tertulisnya, Kamis (30/9).

Baca Juga

Kata PSI Soal Pemprov DKI Tak Pakai APBD Gelar Formula E

Karena kata dia, Pemerintah DKI telah membayarkan commitment fee kepada pihak penyelenggara sebesar Rp 560 miliar dengan menggunakan APBD 2019 yang diketok pada 13 Agustus 2019 di Badan Anggaran (Banggar).

Dalam UU Nomor 17 tahun 2003 Pasal 28 (3) juga disebutkan dasar APBD-P adalah perkembangan yang tidak sesuai, pergeseran anggaran dan penggunaan SILPA tahun sebelumnya.

"Dan karena kondisi darurat. Artinya memasukkan kegiatan Formula E hanya bisa bila dianggap darurat," ungkapnya.

Formula E

Sebelumnya, Pemprov DKI Jakarta berjanji tidak akan menggunakan APBD dalam penyelenggaraan mobil balap Formula E. Diskominfotik menyebutkan Formula E tidak lagi membebani biaya APBD untuk pelaksanaan kompetisi tahun 2022, 2023 dan 2024.

Karena commitment fee yang telah dibayarkan sebesar Rp 560 miliar akan menjadi fee untuk seluruh tahun penyelenggaraan yang tersisa.

"Biaya pelaksanaan per tahun sekitar Rp 150 miliar, tidak dibayarkan oleh APBD tapi akan bersumber dari sponsorship yang akan dilakukan oleh Jakpro," bunyi keterangan tertulis yang dibuat Pemprov DKI. (Asp)

Baca Juga

Formappi Sebut 7 Fraksi DPRD DKI Langgar Tatib karena Tak Ikut Rapur Formula E

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Revisi UU Otsus Papua Sasar Pengawasan Tata Kelola Keuangan
Indonesia
Revisi UU Otsus Papua Sasar Pengawasan Tata Kelola Keuangan

Demi kepentingan efektivitas, efisiensi, dan kebermanfaatan, memandang perlu perbaikan tata kelolanya sehingga skema besaran dana otsus diatur

Anggota DPRD DKI Ini Tidak Ingin PTM Dilaksanakan di Ibu Kota
Indonesia
Anggota DPRD DKI Ini Tidak Ingin PTM Dilaksanakan di Ibu Kota

Pemprov DKI menyelenggarakan uji coba PTM tahap 2 sejak Rabu (9/6) lalu

Komisi XI Pilih Nyoman Adhi Sebagai Anggota BPK
Indonesia
Komisi XI Pilih Nyoman Adhi Sebagai Anggota BPK

Dalam dua hari, yakni Rabu (8/9) dan Kamis (9/9), Komisi XI DPR telah melakukan fit and proper test kepada 15 calon anggota BPK RI.

KPK Berikan Ultimatum bagi Pihak yang Halangi Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Walkot Bekasi
Indonesia
KPK Berikan Ultimatum bagi Pihak yang Halangi Pengusutan Kasus Dugaan Korupsi Walkot Bekasi

"Kami mengingatkan agar tidak ada pihak yang sengaja menghalangi proses penyidikan yang sedang kami lakukan ini," ujar Ali Fikri dalam keterangannya kepada wartawan, Sabtu (8/1).

Prabowo Unggul sebagai Capres 2024 di Dua Lembaga Survei, Disusul Anies-Ganjar
Indonesia
Prabowo Unggul sebagai Capres 2024 di Dua Lembaga Survei, Disusul Anies-Ganjar

Indonesian Publik Review (IPR) dan Poligov mengunggulkan nama Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto sebagai calon presiden (capres) pada Pemilu 2024 mendatang.

KPK Panggil 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Barang Tanggap Darurat COVID-19
Indonesia
KPK Panggil 10 Saksi Terkait Kasus Korupsi Barang Tanggap Darurat COVID-19

Selain Aa Umbara, KPK juga telah menetapkan dua tersangka lainnya

Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi PT Taspen
Indonesia
Kejagung Selidiki Kasus Dugaan Korupsi PT Taspen

Kejaksaan Agung mulai menyelidiki kasus dugaan tindak pidana korupsi di PT Asuransi Jiwa Taspen periode 2017—2020.

KPU Siap Hadapi Gugatan PSU Pilgub Kalimantan Selatan
Indonesia
KPU Siap Hadapi Gugatan PSU Pilgub Kalimantan Selatan

PSU Pilgub Kalsel tahun 2020 telah diselenggarakan pada 9 Juni 2021 pada tujuh kecamatan, yakni, lima kecamatan di Kabupaten Banjar, yaitu, Kecamatan Aluh-Aluh, Sambung Makmur, Martapura, Astambul dan Matraman.

Ini Alasan Pemprov DKI Kurangi Ruas Jalan Ganjil Genap
Indonesia
Ini Alasan Pemprov DKI Kurangi Ruas Jalan Ganjil Genap

Pemprov DKI Jakarta memutuskan untuk mengurangi ruas jalan dalam aturan ganjil genap seiring Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3.

Hampir 15 Ribu Pemudik Balik ke Jakarta, 11.271 Orang Belum Swab
Indonesia
Hampir 15 Ribu Pemudik Balik ke Jakarta, 11.271 Orang Belum Swab

3.589 orang lainnya sudah memiliki surat bebas COVID-19