PDIP Sebut Kebijakan Gage tak Efektif Kurangi Aktivitas Pekerja ke Kantor Petugas Kepolisian menilang mobil berplat nomor genap yang memasuki Jalan Salemba Raya, di Matraman, Jakarta. ANTARA FOTO/Galih Pradipta/foc

MerahPutih.com - Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak mengkritik langkah Pemprov yang kembali memutuskan aturan ganjil genap (Genap) di 25 ruas protokol ibu kota.

Menurut Gilbert, aturan Gage itu justru mempersulit masyarakat terutama dalam memperbaiki ekonomi. Kebijakan itu terasa tidak bijaksana lantaran membatasi pergerakan warga yang memiliki kendaraan mobil.

Baca Juga

Selama Gedung Ditutup, Anggota DPRD DKI Libur

"Kebijakan gage di tengah ekonomi yang merosot sangat tidak tepat. Saat rakyat berusaha untuk mencari nafkah atau menjaga keberlangsungan usaha," kata Gilbert saat dihubungi wartawan di Jakarta, Selasa (4/8).

Di tengah banyak aktivitas yang ditutup seperti sekolah, tempat hiburan malam dan tempat-tempat lainnya, kondisi ibu kota tidak mendesak untuk diberlakukannya skema Gage.

Polantas memantau kendaraan saat hari pertama pemberlakuan kembali kebijakan ganjil-genap kendaraan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (3/8/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj
Polantas memantau kendaraan saat hari pertama pemberlakuan kembali kebijakan ganjil-genap kendaraan di Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Senin (3/8/2020). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/wsj

Untuk melakukan pencegahan COVID-19, ucap Gilbert, bukan dengan membatasi pergerakan warga, tapi dengan memperketat penerapan protokol kesehatan.

Gilbert menyebut bahwa Gage justru tak efektif mengurangi jumlah karyawan di kantor. Terlebih dengan semakin banyak karyawan yang beralih kerja menggunakan angkutan umum justru banyak menambah resiko penularan di perkantoran.

"Yang mendesak untuk mengatasi kenaikan penderita saat ini adalah mengawasi di lapangan, dengan menurunkan ASN. Kebijakan ini terasa sangat tepat, tetapi menjadi sulit dilaksanakan oleh ASN DKI karena Gubernur sendiri tidak memberi contoh turun mengawasi ke lapangan," papar dia.

Baca Juga

Pembelajaran Tatap Muka di Sekolah Tak Boleh Asal-asalan

Gilbert menilai, bahwa dengan diterapkannya gage, justru akan membuat warga beralih menggunakan kendaraan umum yang jauh lebih berbahaya terdampak COVID-19.

"Maka sebaiknya ditinjau ulang. Peraturan ganjil genap di tengah pandemi COVID-19 yang semakin parah belakangan ini di Jakarta, terasa sangat tidak tepat," tutupnya (Asp)

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Temui Bos Freeport, Kapolri Singgung Kesejahteraan Rakyat Papua
Indonesia
Temui Bos Freeport, Kapolri Singgung Kesejahteraan Rakyat Papua

Bersama PT Preeport, Kapolri berharap ada kerjasama program yang dipadukan dengan program kepolisian seperti Binmas Noken

Kasus Abu Janda Jadi Ujian Pertama Kapolri Jenderal Listyo
Indonesia
Kasus Abu Janda Jadi Ujian Pertama Kapolri Jenderal Listyo

Abu Janda dilaporkan dengan dugaan ujaran rasialisme lewat akun Twitter-nya terhadap mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai.

Kapolri: Urusan Teroris Serahkan Kepada Kami
Indonesia
Kapolri: Urusan Teroris Serahkan Kepada Kami

Pasangan diduga Suami-istri ini meledakan dirinya dengan kekuatan high explosive atau bom panci dan melukai beberapa orang, serta menewaskan keduanya.

Update COVID-19 Jumat (14/9): Pasien Positif Tembus 135 Ribu Kasus
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (14/9): Pasien Positif Tembus 135 Ribu Kasus

Satgas COVID-19 melaporkan ada 75.527 orang yang berstatus suspek

Alasan Pemudik Nekat Terobos Penyekatan
Indonesia
Alasan Pemudik Nekat Terobos Penyekatan

Tidak sampai 1 kilometer dari Kedungwaringin ada penyekatan di Karawang Tanjungpura

Vaksin Keliling Hari Kamis (29/7), Cek Lima Lokasinya
Indonesia
Vaksin Keliling Hari Kamis (29/7), Cek Lima Lokasinya

DKI Jakarta menyiapkan vaksin mobil keliling di tiga kota administrasi Jakarta. Ada 5 titik lokasi sasaran vaksin keliling hari ini Kamis (29/7).

Demokrat Bakal Terus Perjuangkan RUU Pemilu meski Sudah Ditarik dari Prolegnas
Indonesia
Demokrat Bakal Terus Perjuangkan RUU Pemilu meski Sudah Ditarik dari Prolegnas

Kapoksi Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrat Anwar Hafid memastikan pihaknya akan terus memperjuangkan terjadinya Revisi Undang-Undang (RUU) Pemilu.

Gunakan Fasilitas Baru, Bio Farma Mulai Produksi 25 Juta Dosis Vaksin Per Bulan
Indonesia
Gunakan Fasilitas Baru, Bio Farma Mulai Produksi 25 Juta Dosis Vaksin Per Bulan

Tercatat, hingga 27 Maret 2021, Bio Farma mencatat total sebanyak 20,5 juta dosis vaksin COVID-19 telah dikirim ke seluruh Indonesia.

Lurah di Depok Yang Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat Akhirnya Dicopot
Indonesia
Lurah di Depok Yang Gelar Hajatan Saat PPKM Darurat Akhirnya Dicopot

"Siapa pun yang melanggar aturan, bisa dikenakan sanksi berupa administrasi sampai pidana. Kami berharap seluruh perusahaan dan masyarakat patuh dan mengerti adanya PPKM darurat untuk kebaikan bersama," ujar Wali Kota Depok.

Kasus Fetish Jarik Buktikan RUU PKS Mendesak Disahkan
Indonesia
Kasus Fetish Jarik Buktikan RUU PKS Mendesak Disahkan

Kasus kekerasan seksual yang terjadi belakangan ini, termasuk kasus fetish jarik, memperkuat pentingnya pemerintah dan DPR segera menyelesaikan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS).