PDIP Sebut Formula E Tak Dapat Untung, Gerindra: Bukan Kayak Jualan Gado-gado Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik menanggapi komentar Gilbert Simanjuntak yang menyebut perhelatan Formula E di Jakarta tak memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI. Hal tersebut dengan melihat beberapa negara yang merugi bahkan membatalkan ajang ini.

Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangn itu juga mengatakan bahwa gelaran mobil balap berenergi listrik itu menelan anggaran dua kali lipat dibandingkan di Hongkong.

Baca Juga:

PDIP Soroti Biaya Formula E di Jakarta yang Lebih Mahal Dua Kali Lipat dari Hongkong

Taufik menegaskan, keuntungan yang didapat dari ajang ini tak bisa dilihat dalam jangka pendek. Keuntungan yang didapat ajang ini akan didapat dalam jangka panjang.

"Ya jangan berpikir untungnya, begitu ada event langsung untung. Enggak dong. Bukan kayak jualan dagang gado-gado. Begitu buka terus pengen dapet untung. Bukan begitu cara menilai kegiatan internasional," ujar Taufik di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Menurut Taufik, adanya perhelatan Formula E di ibu kota maka nama Jakarta bakal dikenal negara lain. Dengan begitu, maka pihak investor bisa datang membuka peluang usaha.

"Tadi saya bilang ada persepsi aman di dunia terhadap Jakarta. Kemudian persepsi aman itu muncul dari berbagai belahan dunia terhadap Jakarta, maka otomatis investor akan masuk. Jadi untungnya di situ," papar dia.

Baca Juga:

Fraksi Golkar Minta Pemprov DKI Tancap Gas Persiapkan Perhelatan Formula E

Ia juga mengatakan, terkait perbandingan ongkos perhelatan Formula E ini, memang tak bisa dibandingkan secara kasat mata karena penggunaan anggaran tentu tergantung kebutuhan.

"Iya kalau soal anggaran, tergantung kebutuhan ya saya kira. Sulit untuk membandingkan apple to apple ya. Karena, pertama kita baru. Jadi saya kira di situ posisinya. Buat daya yang paling prinsip bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Setneg juga tidak melarang. Kan sederhana saja," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

PSI Sebut Setneg Plin Plan Soal Perizinan Formula E di Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
PSBB Ketat DKI Mampu Turunkan Pergerakan Warga hingga 21 Persen
Indonesia
PSBB Ketat DKI Mampu Turunkan Pergerakan Warga hingga 21 Persen

Penurunan jumlah kendaraan lalu lintas di ruas jalan protokol hingga 21 persen.

4 Jenderal Bintang Dua Berebut Kursi Kabareskrim
Indonesia
4 Jenderal Bintang Dua Berebut Kursi Kabareskrim

Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane memprediksi, ada empat nama yang masuk bursa calon Kabareskrim, salah satunya yakni Kapolda Aceh, Irjen Pol Wahyu Widada.

Buruh di Kawasan Industri Pulo Gadung Tolak UU Cipta Kerja dan Mogok Kerja
Indonesia
Buruh di Kawasan Industri Pulo Gadung Tolak UU Cipta Kerja dan Mogok Kerja

Tuntutan buruh adalah Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) tanpa syarat, tidak menghilangkan Upah Minimum Sektoral, nilai pesangon tidak berkurang, tidak boleh ada Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau karyawan kontrak seumur hidup serta tidak boleh ada "outsourcing" seumur hidup.

Pengunggah Kolase Wapres dengan 'Kakek Sugiono' Akui Kecewa dengan Maruf Amin
Indonesia
Pengunggah Kolase Wapres dengan 'Kakek Sugiono' Akui Kecewa dengan Maruf Amin

SM mengunggah kolase foto Ma'ruf di akun Facebook Oliver Leaman S dan tersebar di aplikasi percakapan WhatsApp.

Sejumlah Ormas dan Kelompok Masyarakat Deklarasi Lawan Paham Radikalisme
Indonesia
Sejumlah Ormas dan Kelompok Masyarakat Deklarasi Lawan Paham Radikalisme

"Sehingga tercipta rasa aman bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara,” tutup Boy Rafli Amar.

BMKG Angkat Bicara Soal Informasi Bakal Terjadi Gempa 8 SR Akibat Gunung Krakatau
Indonesia
BMKG Angkat Bicara Soal Informasi Bakal Terjadi Gempa 8 SR Akibat Gunung Krakatau

Rekaman berita bohong ini sebenarnya sudah pernah beredar sebelumnya

Epidemiolog UI: Memangnya Luhut Ngerti Kesehatan?
Indonesia
Epidemiolog UI: Memangnya Luhut Ngerti Kesehatan?

"Seharusnya yang ditugaskan Menkes. Kementerian yang mengerti tupoksinya. Memangnya Pak Luhut ngerti? Ngerti, ngerti merintah," kata Pandu

Mahfud MD: Dua Nakhoda Partai Demokrat Bukan Urusan Pemerintah
Indonesia
Mahfud MD: Dua Nakhoda Partai Demokrat Bukan Urusan Pemerintah

Pemerintah menegaskan tak mau ikut campur terkait Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang digelar The Hill Hotel & Resort, Sibolangit, Sumatera Utara, Jumat (5/3) kemarin.

Begini Cara Menteri Basuki Kendalikan Banjir di Hilir Citarum
Indonesia
Begini Cara Menteri Basuki Kendalikan Banjir di Hilir Citarum

Menteri PUPR mengatakan, telah menyampaikan kepada Gubernur Jawa Barat dan para Bupati untuk memulai penanganan Citarum Hilir, yakni dengan pembangunan Bendungan Cibeet dan Cijuray di Kabupaten Bogor.

BMKG Jelaskan Suara Dentuman yang Bikin Geger Warga Bali
Indonesia
BMKG Jelaskan Suara Dentuman yang Bikin Geger Warga Bali

Sejak pukul 08.00 hingga 12.00 WITA tidak ada aktivitas gempa di wilayah Bali