PDIP Sebut Formula E Tak Dapat Untung, Gerindra: Bukan Kayak Jualan Gado-gado Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik menanggapi komentar Gilbert Simanjuntak yang menyebut perhelatan Formula E di Jakarta tak memberikan keuntungan bagi Pemprov DKI. Hal tersebut dengan melihat beberapa negara yang merugi bahkan membatalkan ajang ini.

Anggota DPRD DKI Fraksi PDI Perjuangn itu juga mengatakan bahwa gelaran mobil balap berenergi listrik itu menelan anggaran dua kali lipat dibandingkan di Hongkong.

Baca Juga:

PDIP Soroti Biaya Formula E di Jakarta yang Lebih Mahal Dua Kali Lipat dari Hongkong

Taufik menegaskan, keuntungan yang didapat dari ajang ini tak bisa dilihat dalam jangka pendek. Keuntungan yang didapat ajang ini akan didapat dalam jangka panjang.

"Ya jangan berpikir untungnya, begitu ada event langsung untung. Enggak dong. Bukan kayak jualan dagang gado-gado. Begitu buka terus pengen dapet untung. Bukan begitu cara menilai kegiatan internasional," ujar Taufik di Balaikota DKI, Jakarta Pusat, Selasa (11/2).

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Gerindra M Taufik. (Foto: MP/Asropih)

Menurut Taufik, adanya perhelatan Formula E di ibu kota maka nama Jakarta bakal dikenal negara lain. Dengan begitu, maka pihak investor bisa datang membuka peluang usaha.

"Tadi saya bilang ada persepsi aman di dunia terhadap Jakarta. Kemudian persepsi aman itu muncul dari berbagai belahan dunia terhadap Jakarta, maka otomatis investor akan masuk. Jadi untungnya di situ," papar dia.

Baca Juga:

Fraksi Golkar Minta Pemprov DKI Tancap Gas Persiapkan Perhelatan Formula E

Ia juga mengatakan, terkait perbandingan ongkos perhelatan Formula E ini, memang tak bisa dibandingkan secara kasat mata karena penggunaan anggaran tentu tergantung kebutuhan.

"Iya kalau soal anggaran, tergantung kebutuhan ya saya kira. Sulit untuk membandingkan apple to apple ya. Karena, pertama kita baru. Jadi saya kira di situ posisinya. Buat daya yang paling prinsip bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Setneg juga tidak melarang. Kan sederhana saja," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

PSI Sebut Setneg Plin Plan Soal Perizinan Formula E di Jakarta

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Komnas HAM: Ada 18 Luka Tembak di Tubuh Enam Laskar FPI
Indonesia
Komnas HAM: Ada 18 Luka Tembak di Tubuh Enam Laskar FPI

Tim Penyelidikan dan Pemantauan Komnas HAM melakukan pendalaman dari ahli kedokteran forensik dan mendapat keterangan terdapat 18 luka tembak pada enam jenazah laskar FPI.

Doni Monardo Ajukan Diri Jadi Relawan Vaksin COVID-19
Indonesia
Doni Monardo Ajukan Diri Jadi Relawan Vaksin COVID-19

Ketua Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Doni Monardo mendaftarkan diri untuk uji klinis vaksin.

Gus Yaqut Janji Lindungi Semua Agama di Indonesia
Indonesia
Gus Yaqut Janji Lindungi Semua Agama di Indonesia

"Kami berkomitmen bahwa perlindungan terhadap umat beragama di Indonesia tidak akan memilih-milih,” kata Yaqut

Majene Diguncang Gempa Susulan Lebih Besar
Indonesia
Majene Diguncang Gempa Susulan Lebih Besar

Wilayah Majene di Provinsi Sulawesi Barat pada Jumat (15/1) pukul 01.28 WIB diguncang gempa dengan magnitudo 6,2 yang disertai oleh beberapa gempa susulan.

WNI Terinfeksi Virus Corona di Luar Negeri Capai 204 Orang
Indonesia
WNI Terinfeksi Virus Corona di Luar Negeri Capai 204 Orang

Jumlah tersebut bertambah sebanyak lima kasus dibandingkan hari sebelumnya pada 2 April, yakni 191 kasus.

Gara-gara Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD
Indonesia
Gara-gara Djoko Tjandra, MAKI Laporkan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke MKD

Boyamin Saiman mengatakan Azis Syamsuddin diduga melakukan pelanggaran kode etik sebagaimana diatur dalam Peraturan DPR RI Nomor 1/2015.

 Tegur Pemprov DKI, Setneg Desak Revitalisasi Monas Dihentikan Sebab Tak Berizin
Indonesia
Tegur Pemprov DKI, Setneg Desak Revitalisasi Monas Dihentikan Sebab Tak Berizin

"Karena itu (izin) jelas belum ada, ada prosedur yang belum dilalui ya kita minta untuk disetop dulu," ujar Pratikno

DPRD DKI Setuju Sekolah Kembali Dibuka
Indonesia
DPRD DKI Setuju Sekolah Kembali Dibuka

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Zita Anjani mengapresiasi, rencana ini.

Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan
Indonesia
Potensi Penyalahgunaan Wewenang Petahana Lebih Besar Ketimbang Anggota Dewan

DPR berpandangan syarat mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai calon kepala daerah seharusnya hanya berlaku untuk PNS, TNI, Polri

Pandemi COVID-19 Makin Masif, MUI Setuju Diadakan Zikir Nasional
Indonesia
Pandemi COVID-19 Makin Masif, MUI Setuju Diadakan Zikir Nasional

Usulan menyelengarakan istighotsah dan Dzikir Nasional muncul pada saat Raker Kerja Komisi 8 DPR RI dengan Kementerian Agama