PDIP Punya Kewajiban Moral Serahkan Harun Masiku ke KPK Koordinator Divisi Korupsi Indonesia Corruption Watch (ICW) Donal Fariz (MP/Fadhli)

MerahPutih.Com - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai PDI Perjuangan mempunyai kewajiban moral untuk menyerahkan Harun Masiku ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Harun tidak diketahui keberadaannya sejak ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (9/1) lalu.

"Ada kewajiban moril partai (PDIP) untuk menyerahkan yang bersangkutan kepada KPK," kata Koordinator Divisi Korupsi Politik ICW, Donal Fariz saat dikonfirmasi wartawan, Minggu (12/1).

Baca Juga:

Terlibat Dugaan Suap, Pengamat Politik Sarankan Hukuman Wahyu KPU Diperberat

Menurut Donal, partai besutan Megawati Soekarnoputri yang paling bertanggungjawab untuk membawa Harun ke lembaga antirasuah untuk menjalani proses hukum lebih lanjut.

"Kasus orang lari dari pengejaran KPK kan sudah sering, menurut saya partai bertanggung jawab untuk menghadirkan dia (Harun Masiku) di proses hukum KPK," ujar Donal.

ICW desak PDIP segera serahkan Harun Masiku ke KPK
Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Coruption Watch (ICW), Donal Fariz. (MP/Ponco Sulaksono)

Ketua DPP Bidang Kehormatan PDI Perjuangan, Komarudin Watubun sebelumnya telah meminta Harun menyerahkan diri ke KPK.

"Ya harus dicari, kita cari sama-sama, dan kita minta pak Harun untuk menyerahkan diri," kata Komarudin di lokasi Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP di JIEXPO Kemayoran, Jakarta, Jumat (10/1) kemarin.

Namun, berbeda dengan ICW, politisi kelahiran Maluku ini justru menilai pihak yang paling bertanggung jawab mencari keberadaan Harun adalah KPK.

"Ya yang paling bertanggung jawab mencari KPK lah," tegas dia.

Sebelumnya diberitakan KPK masih memburu Harun Masiku. Pasalnya, sejak ditetapkan tersangka pada Kamis (9/1) lalu, penyuap Komisioner KPU Wahyu Setiawan itu tidak diketahui keberadaannya.

"Sampai hari ini KPK masih terus mencari tersangka HAR (Harun Masiku). KPK meminta yang bersangkutan segera menyerahkan diri," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1).

Lembaga antirasuah juga mengimbau kepada pihak lain yang terkait dengan perkara ini agar bersikap kooperatif ketika keterangannya dibutuhkan penyidik dalam memproses hukum perkara ini.

"Bersikap kooperatif kepada KPK tidak hanya akan membantu penyidik menyelesaikan perkara lebih cepat, tetapi juga akan memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk menjelaskan terkait perkara tersebut," ujar Ali.

Baca Juga:

Pengamat Kritik KPK yang Dianggap Tak Berdaya Saat 'Berhadapan' dengan PDIP

Dalam perkara ini, KPK telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Selain Wahyu dan Harun, KPK juga menjerat eks anggota Bawaslu sekaligus orang kepercayaan Wahyu Agustiani Tio Fridelina dan pihak swasta Saeful sebagai tersangka.

Wahyu bersama Agustiani diduga menerima suap dari Harun dan Saeful. Suap dengan total sekitar Rp 900 juta itu diduga diberikan kepada Wahyu agar Harun dapat ditetapkan oleh KPU sebagai anggota DPR menggantikan caleg terpilih dari PDIP Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia pada Maret 2019.(Pon)

Baca Juga:

Kader PDIP Terjerat Korupsi, Nasib Gibran dan Bobby di Pilkada Serentak Jadi Taruhan

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Cara Kemensos Tingkatkan Pemahaman New Normal Pegawai Balai Literasi 'Abiyoso' Cimahi
Indonesia
Badan Perlindungan Pekerja Migran Gerebeg Penampungan ABK di Jakarta Utara
Indonesia
Badan Perlindungan Pekerja Migran Gerebeg Penampungan ABK di Jakarta Utara

Lokasi penampungan yaitu sebuah rumah berlantai tiga dengan puluhan kamar yang disekat per ruangan dengan ukuran sekitar 3x2 meter persegi.

Kemendikbud Klaim 93 Persen Siswa Nurut Belajar di Rumah
Indonesia
Kemendikbud Klaim 93 Persen Siswa Nurut Belajar di Rumah

Dari hasil survei tersebut, baik di wilayah 3T maupun non-3T, sebanyak 96,6 persen siswa belajar sepenuhnya dari rumah.

RSD COVID-19 Mulai Beroperasi Hari Ini, Belum Ada Pasien yang Dirawat
Indonesia
RSD COVID-19 Mulai Beroperasi Hari Ini, Belum Ada Pasien yang Dirawat

RSD Pulau Galang terdiri dari gedung observasi bekas bangunan eks pengungsi Vietnam yang bisa menampung 240 bed (tempat tidur)

Pengunjung Pantai Parangtritis Wajib Pakai Masker
Indonesia
Pengunjung Pantai Parangtritis Wajib Pakai Masker

Mereka yang tidak mengikuti aturan akan dilarang untuk menikmati pantai selatan legendaris ini.

KPK Tangkap Menteri Edhy, Tampar Kredibilitas Prabowo dan Pemerintah
Indonesia
KPK Tangkap Menteri Edhy, Tampar Kredibilitas Prabowo dan Pemerintah

dampak dari penangkapan terhadap menteri KKP tentu bisa menurunkan kepercayaan publik kepada pemerintah.

FUI Minta Jawara Hingga Laskar Islam Ikut Buru Politisi PDIP
Indonesia
FUI Minta Jawara Hingga Laskar Islam Ikut Buru Politisi PDIP

KPK pada Kamis (9/1) telah mengumumkan empat tersangka dalam kasus tersebut

 Ombudsman Sebut Penegak Hukum Belum Responsif Layani Pelaporan Secara Daring
Indonesia
Ombudsman Sebut Penegak Hukum Belum Responsif Layani Pelaporan Secara Daring

Ombudsman RI menyebut, instansi penegak hukum belum responsif untuk melayani pelaporan yang disampaikan masyarakat melalui daring dan media sosial.

5 Kereta Api Ini Dapat Potongan Harga Tiket Jelang HUT RI
Indonesia
5 Kereta Api Ini Dapat Potongan Harga Tiket Jelang HUT RI

Tiket promo tersebut tersedia untuk keberangkatan 6 hingga 31 Agustus 2020

FPI Tegaskan Tak Ada Konsekuensi Hukum Jika Tolak Perpanjang Izin
Indonesia
FPI Tegaskan Tak Ada Konsekuensi Hukum Jika Tolak Perpanjang Izin

Sampai saat ini, proses perpanjangan SKT FPI di Kementerian Dalam Negeri belum selesai