PDIP Punya Kewajiban Moral Patuhi Proses Hukum KPK
MerahPutih.com - Pengamat politik Ray Rangkuti menilai PDIP harusnya mendukung KPK dalam upaya memberantas korupsi. Menurut Ray, tuduhan adanya 'framming' dalam proses penggeledahan sejatinya kurang tepat.
Ray menegaskan, tetap menjaga agar KPK bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih-lebih aturan itu telah direvisi dengan sudah payah dan penuh dengan keriuhan. Mengingat, katanya lagi PDIP adalah salah satu fraksi DPR yang paling terkemuka dalam hal menuntut Revisi UU KPK.
Baca Juga
KPK Bantah Kecolongan Terkait Kaburnya Caleg PDIP Harun Masiku ke Singapura
"Kewajiban moral PDIP jugalah yang memastikan seluruh proses itu dipatuhi KPK. Memastikan dewan pengawas dapat berfungsi dengan semestinya," kata Ray kepada wartawan, Rabu (14/1)
PDIP, menurut Ray masih mempergunakan jalur opini untuk membuktikan dugaan adanya framing atau tindakan ilegal yang dilakukan oleh KPK.
"Maka dengan ini, kita mendesak agar Masinton atau saudara Hasto K untuk sesegera mungkin melaporkan penyidik KPK atau komisionernya ke Dewan Pengawas," sara Ray Rangkuti.
Baca Juga
KPK Gagal Geledah Kantor DPP PDIP, Bukti Pelemahan Nyata Adanya
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (LIMA) Indonesia ini menyebut, publik untuk selalu menjaga KPK agar bertindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Lebih-lebih aturan itu telah direvisi dengan sudah payah dan penuh dengan keriuhan.
"Dengan salah satunya membentuk Dewan Pengawas di mana salah satu kewenangannya adalah memberi izin penyadapan, penyitaan dan penggeledahan. Kewajiban moral PDIP jugalah yang memastikan seluruh proses itu dipatuhi KPK. Memastikan dewan pengawas dapat berfungsi dengan semestinya," tuturnya.
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, sebelumnya, merasa ada pihak yang sengaja menggiring opini terhadap dirinya terkait kasus suap yang menyeret Komisioner KPU Wahyu Setiawan dan kader PDIP Harun Masiku
Baca Juga
Politikus PDI-P Ini Sedih Lihat Penyelidik KPK Datang ke 'Kandang Banteng'
Hasto memastikan akan menyikapinya dengan dewasa. Apalagi, menurutnya bukan kali ini saja PDIP diterpa isu miring.
"Ada yang framing saya menerima dana, memperlakukan bentuk kekuasaan secara sembarangan,” kata Hasto di JIExpo, Jakarta, Jumat (10/1). (Knu)