MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan tidak ada yang salah dari langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengumpulkan enam ketua umum partai parlemen pendukung pemerintah.
Hasto mengatakan itu menanggapi pernyataan beberapa pihak yang menganggap Jokowi terlalu cawe-cawe untuk urusan pencapresan sampai kepala negara mengundang enam ketum parpol.
Baca Juga:
Megawati Matangkan Caleg Dari PDIP
"Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi ini sebagai suatu proses dialog yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip demokratis, mengingat rakyat, lah, yang menjadi pemegang kedaulatan tertinggi," kata Hasto ditemui di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Senin (8/5).
Hasto sedang meninjau persiapan dalam menyambut Bulan Bung Karno pada 24 Juni 2023. Hasto yang mengenakan rompi berwarna merah tampak didampingi oleh Panitia Bulan Bung Karno 2023 Samuel Wattimena dan Aria Bima. Hadir juga pengelola dari GBK seperti Lestari, Kepala Divisi Pemasaran PPK GBK.
Hasto menyatakan, Jokowi sebenarnya berdialog soal tantangan bangsa ke depan ketika bertemu enam ketum parpol dan pembicaraan hal itu tidak dilarang dalam negara demokratis.
Baca Juga:
Tiba di Markas PDIP, Mardiono Disambut Megawati dan Ganjar Pranowo
"Dan kemudian juga bagaimana tantangan dari aspek demografi, tantangan dari pertarungan hegemoni, bagaimana dengan pencapaian yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi," ujar Hasto.
Pria kelahiran Yogyakarta itu melanjutkan Presiden Jokowi tidak sekali pun menyinggung tentang politik praktis saat bertemu enam ketum parpol, termasuk upaya pemaksaan berkaitan pencapresan.
"Ini menciptakan suatu gambaran dari ketua umum partai politik terhadap apa tantangan yang dihadapi bangsa ini ke depan dan apa yang sudah dicapai Presiden Jokowi dapat berkesinambungan ke depan, sehingga tidak ada suatu intervensi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi," pungkasnya. (Pon)
Baca Juga:
