PDIP Munculkan Heru Jadi Pj Gubernur, Pimpinan DPRD DKI: Partai Gak Berwenang Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra Mohamad Taufik. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Gerindra Mohamad Taufik mengaku tak akan berbicara banyak terkait sosok penjabat (pj) gubernur pengganti Anies Baswedan yang akan lengser pada pertengahan Oktober 2022 nanti.

Pasalnya, kata Taufik, orang yang bertanggung jawab menunjuk pj gubernur adalah Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selain itu, tidak berwenang.

"Soal penjabat itu kewenangannya presiden. Jadi gak ada tuh partai mengusul-ngusulin, gitu loh," ucap Taufik di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/4).

Baca Juga:

PDIP Dorong Kasetpres Jadi Calon Penganti Anies, Ini Alasannya

Memang Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta kerap memunculkan nama Heru Budi Hartono, yang dinilai paling layak gantikan Anies karena berpengalaman di Jakarta.

Taufik mengakui, Heru memang punya segudang pengalaman di DKI Jakarta. Terlebih dia menjadi pegawai dari bawah hingga pernah menjadi Wali Kota Jakarta Utara. Taufik pun tak memungkiri bahwa diri mengenal betul sosok Heru.

"Tapi kalau nanya ke saya Heru? Saya kenal baik. Saya kenal baik, ya sering bersama-sama dulu lah dengan kita, sejak di Jakarta Utara. Dia paham betul soal Jakarta yah karena memang dari pegawai yang golongan, dulu koperasi Jakut," urainya.

Baca Juga:

Anies Jamu Pemain Atletico Madrid dan Barcelona di Balai Kota

Ketua Umum (Ketum) KAHMI Jaya ini menegaskan, Heru itu pantas dan layak sebagai penjabat gebernur pengganti Anies. Tapi balik lagi, dia dan partai pun tak punya kewenangan, kecuali Presiden Jokowi.

"Ya kalau itu di tetapkan presiden saya kira ok lah, tepat lah," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono mengaku bahwa Heru Budi Hartono dirasa sosok yang paling layak untuk menjadi pj gubernur pengganti Anies Baswedan.

Kendati demikian, Gembong katakan bahwa dirinya tidak memiliki hubungan yang dekat dengan Heru. Tapi, ia menilai Heru merupakan sosok yang pantas jadi pj gubernur dalam menyelesaikan program-program yang tersendat usai ditinggal Anies pada Oktober 2022.

"Iya, saya sudah pernah melontarkan (pendapat), saya tidak kenal beliau, tapi saya kenal kinerjanya. Saya kenal kinerjanya," kata Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (13/4). (Asp)

Baca Juga:

Anies-Riza Dikejar Tenggat Naskah Akademik RUU Kekhususan DKI dari Kemendagri

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Polisi Segel Shamrock Kitchen & Bar karena Diduga Langgar PPKM
Indonesia
Polisi Segel Shamrock Kitchen & Bar karena Diduga Langgar PPKM

Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) Polda Metro Jaya merazia Shamrock Kitchen & Bar.

90 Persen Tiket Kereta Mudik Lebaran Sudah Terjual
Indonesia
90 Persen Tiket Kereta Mudik Lebaran Sudah Terjual

Hampir seluruh tiket perjalanan kereta api masa mudik Lebaran tahun ini sudah terjual. Yakni 90 persen tiket.

Koalisi Bentukan PKB dan PKS Masih Menjajaki Dukungan Partai Lain
Indonesia
Koalisi Bentukan PKB dan PKS Masih Menjajaki Dukungan Partai Lain

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merespons dengan santai soal langkah PKB yang menjajaki koalisi dengan Gerindra.

Pertamina Ungkap Alasan Kembali Naikkan Harga BBM dan Elpiji Nonsubsidi
Indonesia
Pertamina Ungkap Alasan Kembali Naikkan Harga BBM dan Elpiji Nonsubsidi

PT Pertamina (Persero) kembali menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi jenis Pertamax Turbo dan Dex Series.

Mahfud Minta Kadispora Papua Pastikan Venue Siap Digunakan untuk PON XX
Indonesia
Mahfud Minta Kadispora Papua Pastikan Venue Siap Digunakan untuk PON XX

Apalagi, para kontingen juga berkomitmen untuk berdisiplin terhadap aturan dan protokol kesehatan COVID-19

Penambahan Kasus COVID-19 Kembali Tembus di Atas 55 Ribu
Indonesia
Penambahan Kasus COVID-19 Kembali Tembus di Atas 55 Ribu

Jumlah kasus COVID-19 pada Senin (21/2) kemarin bertambah 34.418 sehingga total menjadi 5.231.923.

KPU Harap Revisi UU Pemilu Rampung Desember 2022
Indonesia
KPU Harap Revisi UU Pemilu Rampung Desember 2022

DPR dan pemerintah perlu segera merevisi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

DPR Dukung Rencana ASEAN Tak Undang Junta Militer Myanmar saat KTT
Indonesia
DPR Dukung Rencana ASEAN Tak Undang Junta Militer Myanmar saat KTT

ASEAN berencana tidak akan mengundang Junta Militer Myanmar ke Konfrensi Tingkat Tinggi yang akan digelar pada pada 26-28 Oktober mendatang.

Digadang-gadang Gantikan Anies, Wagub Riza: Terlalu Dini Pikirkan Pilkada 2024
Indonesia
Digadang-gadang Gantikan Anies, Wagub Riza: Terlalu Dini Pikirkan Pilkada 2024

Riza tegaskan, masih terlalu dini untuk memikirkan pemilihan gubernur (Pilgub) DKI yang masih dua tahun lagi atau dilaksanakan pada 2024 mendatang.

Kondisi Jemaah di Madinah Mulai Menurun setelah Puncak Haji
Indonesia
Kondisi Jemaah di Madinah Mulai Menurun setelah Puncak Haji

Jemaah akan berada di Madinah selama delapan hingga sembilan hari untuk melaksanakan ibadah Arbain dan berziarah sebelum kembali ke Tanah Air.