PDIP Minta Pemerintah Tegas Jaga Kedaulatan Perairan Natuna KRI Tjiptadi-381 berkejaran dengan Coast Guard China, Kamis (2/1/2020) (Dok: Koarmada I)

MerahPutih.com - PDI Perjuangan mendukung sikap Kementerian Luar Negeri RI, Bakamla dan TNI dalam menyikapi aksi kapal RRT yang memasuki secara ilegal ke perairan Natuna yang merupakan wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) negara RI.

Zona Ekonomi Eksklusif itu telah ditetapkan melalui Konvensi Peserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Hukum Laut pada tahun 1982 atau The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Baca Juga

Kapal Perang Tiongkok Masuk Perairan Natuna, Begini Reaksi Pemerintah Indonesia

"Sikap Menteri Luar Negeri Indonesia, Bakamla, dan seluruh jajaran TNI sangat patriotik untuk tidak memberikan toleransi sedikitpun bagi kapal asing tanpa ijin menerobos wilayah kedaulatan NKRI," ujar Ketua DPP PDIP Bidang Luar Negeri, Ahmad Basarah Sabtu (4/1).

Menurut dia, ketegasan Kemenlu, Bakamla dan TNI menjadi bukti bahwa di dalam menjaga kedaulatan wilayahnya, Indonesia tidak pernah kompromi dan mundur sedikitpun.

"Terlebih apa yang dilakukan untuk melindungi kedaulatan teritorial NKRI tersebut juga sesuai hukum internasional," jelasnya.

Politisi PDIP Ahmad Basarah. Foto: MP/Kanugrahan
Politisi PDIP Ahmad Basarah. Foto: MP/Kanugrahan

Wakil Ketua MPR ini menuturkan bahwa RRT sebagai bagian bangsa-bangsa dunia yang hidup dalam pergaulan internasional wajib tunduk pada hukum Internasional termasuk terhadap The United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982) mengingat RRT adalah anggota dari UNCLOS 1982.

Sebagai anggota UNCLOS 1982 RRT tidak bisa membuat aturan hukum sendiri terkait hukum laut yang bertentangan dengan UNCLOS 1982. Klaim sepihak RRT atas perairan Natuna sebagai bagian dari wilayah kedaulatan China berdasarkan aturan nine dash-line China yang dibuat pemerintah RRT tidaklah dapat mengikat negara-negara lain termasuk Indonesia.

Bagi Indonesia keputusan Permanent Court of Arbitration (PCA) tahun 2016 sebagai pelaksanaan UNCLOS 1982 dalam penyelesaian sengketa antara Filipina melawan China yang putusannya tidak mengakui dasar klaim China atas 9 garis putus maupun konsep traditional fishing right adalah mengikat semua negara termasuk China.

Baca Juga

Coast Guard Tiongkok Masuk Laut Natuna, TNI Siagakan Pasukan Tempur dan Tiga KRI

"Kami meminta agar seluruh pejabat pemerintah RI satu bahasa dan satu sikap mendukung sikap tegas Kementerian Luar Negeri RI dalam mensikapi kedaulatan NKRI di perairan Natuna. Jangan ada sikap abu-abu dalam hal menjaga kehormatan dan eksistensi kedaulatan NKRI," tutupnya. (Asp)

Kredit : asropih

Tags Artikel Ini

Andika Pratama

LAINNYA DARI MERAH PUTIH