PDIP Minta Komnas HAM Tetapkan Kudatuli Kasus Pelanggaran HAM Berat

Ananda Dimas PrasetyaAnanda Dimas Prasetya - Jumat, 26 Juli 2024
PDIP Minta Komnas HAM Tetapkan Kudatuli Kasus Pelanggaran HAM Berat

PDIP mengajukan tuntutan kepada Komnas HAM untuk menetapkan peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996. (Foto: MerahPutih.com/Ponco)

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) mengajukan tuntutan kepada Komnas HAM untuk menetapkan peristiwa kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli sebagai kasus pelanggaran HAM berat.

Menurut Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat penyerangan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro No. 58, Jakarta Pusat, peristiwa pada 27 Juli 1996 merupakan bentuk intervensi politik negara.

“Serangan tersebut merupakan kebijakan intervensi politik negara yang mendorong massa pro Suryadi dengan bantuan aparat negara untuk merebut kantor DPP PDI yang dikuasai oleh kubu pro Mega yang masih sah,” kata Djarot di kantor Komnas HAM, Jakarta, Jumat (26/7).

Baca juga:

Sekjen PDIP: Kudatuli Serangan Terhadap Demokrasi dan Kemanusiaan

Djarot menyebutkan Komnas HAM menemukan fakta-fakta tragis akibat penyerangan tersebut, dengan 149 orang luka-luka, 9 orang tewas, dan 23 orang hilang.

Amnesty International juga melaporkan bahwa 206 sampai 241 orang ditangkap, 90 orang luka-luka, dan 5-7 orang tewas.

Baca juga:

Ribka Tjiptaning Ajak Warga Desak Jokowi Tetapkan Kudatuli Masuk Pelanggaran HAM Berat

Peristiwa ini, menurut Djarot, bisa disebut sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) karena mengandung enam jenis pelanggaran HAM berat:

Pertama, Pelanggaran atas kebebasan berkumpul dan berserikat. Kedua, Pelanggaran atas kebebasan dari rasa takut. Ketiga, Pelanggaran atas kebebasan dari perlakuan keji dan tidak manusiawi. Keempat, Pelanggaran hak untuk hidup. Kelima, Pelanggaran hak atas rasa aman. Keenam, Pelanggaran perlindungan atas harta benda.

"Oleh karena itu, kami mendesak Komnas HAM untuk merekomendasikan kepada pemerintah agar peristiwa penyerangan Kantor DPP PDI Pro Mega di Jalan Diponegoro No 58 Jakarta Pusat pada tanggal 27 juli 1996 ditetapkan sebagai kasus pelanggaran HAM berat dan menjadi tanggung jawab pemerintah,” tegas Djarot, mewakili keluarga korban dan penyintas peristiwa Kudatuli.

Baca juga:

Kudatuli Dinilai Cermin Intervensi Politik Pemerintah, Kondisi Mirip Seperti Sekarang

Setelah menyampaikan tuntutan tersebut, Djarot meminta semua pihak untuk tidak lupa peristiwa kelam yang menyerang PDIP dan demokrasi di Tanah Air.

“Saya berharap ini bukan hanya persoalan partai PDI saja ini persoalan bangsa Indonesia dan hendaknya bangsa Indonesia tidak akan pernah lupa atas kasus penyerangan kantor partai yang sah di rezim Orba, sehingga tidak akan lagi terjadi pelanggaran,” pungkasnya. (Pon)

#PDIP #DPP PDIP #Komnas HAM
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
PDIP Dukung Dasco Jadi Wakil Presiden
Akhir-akhir ini nama yang santer dibicarakan di internal Partai Gerindra adalah Dasco dan Ahmad Muzani, serta ada juga pihak lain yang membicarakan nama Puan Maharani.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
PDIP Dukung Dasco Jadi Wakil Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Indonesia
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Panda Nababan meninggal dunia pada Senin 9 November 2026 akibat leukemia. Simak rekam jejak loyalis Megawati & alamat rumah duka di Tangsel di sini!
Wisnu Cipto - Senin, 09 November 2026
Tokoh Senior PDIP Panda Nababan Tutup Usia Akibat Leukemia. Ini Alamat Rumah Duka
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Pertemuan tersebut merupakan lanjutan setelah kedua tokoh bertemu pada Senin (28/9) malam.
Dwi Astarini - Selasa, 29 September 2026
Megawati Rencanakan Kunjungan Balsan ke Presiden Prabowo, Dijadwalkan Oktober
Indonesia
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Guruh Soekarnoputra meninggal dunia di usia 73 tahun, Sabtu (26/9). Ia meninggalkan karya dan lagu legendaris.
Soffi Amira - Sabtu, 26 September 2026
Guruh Soekarnoputra Meninggal Dunia di Usia 73 Tahun, ini Profil dan Jejak Kariernya
Indonesia
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Angka tersebut belum menjadi keputusan resmi karena masih dibicarakan secara informal oleh partai politik.
Dwi Astarini - Selasa, 22 September 2026
Puan Ungkap PDIP sudah Diajak Bicara soal PT 5 Persen dan Syarat Capres Diusung 2 Parpol
Indonesia
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Penaikan PT diperlukan untuk mendorong efektivitas kerja parlemen.
Dwi Astarini - Minggu, 20 September 2026
PDIP Buka Opsi Parliamentary Threshold 5-7 Persen untuk Efektivitas Kerja Parlemen
Indonesia
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Pelemahan benteng demokrasi tidak dilakukan melalui pengerahan militer atau perebutan kekuasaan secara paksa, tapi dilegalkan melalui instrumen hukum formal atau autocratic legalism.
Dwi Astarini - Sabtu, 05 September 2026
Sebut Demokrasi RI Rusak secara Legal, Andi Widjajanto: Everything Was Legalized
Indonesia
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Pengerahan Kapal RS Laksamana Malahayati ini merupakan tindak lanjut dan arahan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Dwi Astarini - Jumat, 21 Agustus 2026
Megawati Instruksikan PDIP Kirim Kapal RS Apung Laksamana Malahayati ke Lokasi Gempa NTT
Bagikan