PDIP Minta Anggaran Sumur Resapan DKI Dihilangkan Pembangunan sumur resapan. (ANTARA/HO-Dokumentasi Satuan Pelaksana SDA Kecamatan Kembangan)

MerahPutih.com - DPRD menilai pembuatan sumur resapan belum optimal mengatasi banjir di Jakarta. Program andalan Dinas Sumber Daya Air (SDA) itu juga dikeluhkan sebagian masyarakat.

DPRD DKI Jakarta mengusulkan agar anggaran sumur resapan di tahun 2022 dihilangkan.

"Mau dikurangi atau dihapus, saya setuju saja. Kalau saya sangat sepakat anggaran sumur resapan untuk dinolkan, tapi memang ternyata masih ada daerah yang butuh itu untuk 2022," kata Ketua Komisi D DPRD DKI Ida Mahmudah di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Senin (15/11).

Baca Juga:

Pembangunan Sumur Resapan di Dekat BKT Dinilai Hanya Buang-buang Anggaran

Terlebih, politisi DPI Perjuangan ini berkata, pembuatan sumur resapan di sejumlah titik membuat bingung masyarakat. Salah satunya adalah pembangunan di dekat Kanal Banjir Timur atau Banjir Kanal Timur (BKT). Bahkan, Ida menerima keluhan langsung dari warga setempat.

"Seharian saya dapat WhatsApp dari masyarakat, protes terkait dengan itu. Banyak komplain, bukan dari masyarakat umum tapi tokoh masyarakat juga banyak komplain, akhirnya tidak tepat dan sebagainya," papar Ida.

Baca Juga:

PSI Meragukan Efektivitas Proyek Sumur Resapan Garapan Anies

Oleh sebab itu, Ida meminta Dinas SDA DKI untuk mengevaluasi penggunaan anggaran sumur resapan agar lebih tepat sasaran.

Sepengetahuannya, dalam penyusunan APBD tahun anggaran 2022, Pemprov DKI mengajukan Rp 120 miliar untuk pembangunan drainase vertikal tersebut.

"Harusnya enggak di samping BKT ya, kan resapannya mudah sekali ke sana. Saya minta dievaluasi lah. Saya berharap SDA memang mengevaluasi sumur resapan yang baru dibangun dan betul-betul titik itu tepat atau tidak," pungkasnya. (Asp)

Baca Juga:

Sumur Resapan di ITC Cempaka Mas Dibuat Pihak Ketiga Pakai Dana PEN

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jakarta Penyumbang Terbanyak Kasus COVID-19, PSI Desak Anies Percepat Booster
Indonesia
Jakarta Penyumbang Terbanyak Kasus COVID-19, PSI Desak Anies Percepat Booster

Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PSI, Idris Ahmad, meminta Gubernur Anies beserta jajarannya untuk turun tangan langsung sebelum adanya lonjakan COVID-19 yang diperkirakan akan terjadi pada akhir bulan juli ini.

Pasca-Kemarahan Kapolda, Aipda Rudi Panjaitan Langsung Terancam Kurungan Penjara
Indonesia
Pasca-Kemarahan Kapolda, Aipda Rudi Panjaitan Langsung Terancam Kurungan Penjara

Aipda Rudi bisa disanksi hukuman berupa kurungan badan atas tindakan indisipliner itu.

Dugaan Pungli oleh Pegawai Dinas, Komisi E DPRD DKI Panggil Disdik
Indonesia
Dugaan Pungli oleh Pegawai Dinas, Komisi E DPRD DKI Panggil Disdik

Komisi E DPRD DKI Jakarta berencana akan memanggil Dinas Pendidikan (Disdik) sehubungan dengan adanya dugaan pungutan liar (pungli) yang dilakukan pegawai dinas tersebut.

Soal Dugaan Rasial Natalius Pigai, Gibran: Tidak Usah Ditanggapi
Indonesia
Soal Dugaan Rasial Natalius Pigai, Gibran: Tidak Usah Ditanggapi

"Itu (kontroversi) ndak usah ditanggepin lah. Saya belum baca beritanya," ujar Gibran pada awak media di Pura Mangkunegaran Solo, Jawa Tengah, Senin (4/10).

Kacang Panggang Indonesia Tembus Pasar Kanada
Indonesia
Kacang Panggang Indonesia Tembus Pasar Kanada

Indonesia mengekspor makanan ringan kacang panggang atau roasted peanut, dengan total nilai transaksi lebih dari USD 42 ribu (sekitar Rp 600 juta).

Kepala PPATK Dorong DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset
Indonesia
Kepala PPATK Dorong DPR Percepat Pembahasan RUU Perampasan Aset

Dalam raker tersebut, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mendorong Komisi III mempercepat penetapan pembahasan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset Tindak Pidana.

Mangkokku Dapat Kucuran Dana Rp 101 Miliar, Gibran: Kita Tambah 100 Outlet
Indonesia
Mangkokku Dapat Kucuran Dana Rp 101 Miliar, Gibran: Kita Tambah 100 Outlet

Mangkokku berkembang pesat justru di saat pandemi.

Jakpro Tepis Tudingan PDIP Pemenang Tender Sirkuit Formula E Diatur
Indonesia
Jakpro Tepis Tudingan PDIP Pemenang Tender Sirkuit Formula E Diatur

“Tidak ada pemenangan terencana pada proses ini," ujar Managing Director Formula E, Gunung Kartiko dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (10/2).

 Aturan Jam Kerja untuk Anak Buah Sri Mulyani, Terlambat Kerja Tukin Dipotong
Indonesia
Aturan Jam Kerja untuk Anak Buah Sri Mulyani, Terlambat Kerja Tukin Dipotong

Dari aturan tersebut pegawai yang melanggar peraturan kerja, seperti bolos, terlambat hingga tidak mengisi daftar hadir tanpa alasan jelas bakal dikenakan sanksi tegas yakni dengan pemotongan tunjangan kinerja.

Ketua DPRD DKI Minta KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Formula E
Indonesia
Ketua DPRD DKI Minta KPK Periksa Anies Baswedan Terkait Formula E

Prasetyo meminta lembaga antirasuah itu memanggil dan memeriksa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam kasus ini. Dia berharap KPK tak tebang pilih dalam mengusut tuntas kasus ini.