PDIP Mesti Sanksi Cinta Mega, Pengamat: Dia Digaji Rakyat Bukan untuk Main Game

Andika PratamaAndika Pratama - Jumat, 21 Juli 2023
PDIP Mesti Sanksi Cinta Mega, Pengamat: Dia Digaji Rakyat Bukan untuk Main Game

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PDI Perjuangan Cinta Mega diduga main gim slot saat Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta, Kamis (20/7/). ANTARA/Ilham

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Tingkah laku anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDI Perjuangan, Cinta Mega yang bermain game di ruang rapat paripurna DPRD DKI menuai kecaman publik.

Sebagai informasi, Cinta Mega bermain game saat Rapat Paripurna tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) tahun anggaran 2022 di Gedung DPRD DKI, Kamis (20/7).

Baca Juga

Cinta Mega Minta Maaf setelah Diduga Main Game di Rapat Paripurna

Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin menilai sudah sepatutnya Cinta Mega mendapatkan sanksi dari partai atas ulahnya tersebut.

"Mestinya itu diberi peringatan oleh pimpinan (PDIP) kalau pimpinan tahu memainkan game slot," kata Ujang di Jakarta, Jumat (21/7).

Ujang menuturkan, tindakan tak terpuji yang dilakukan Cinta Mega sebagai anggota dewan sangat memilukan bagi masyarakat luas khususnya warga Jakarta.

"Memainkan game saat rapat paripurna, ya ini mestinya tidak terjadi ya, tidak dilakukan," paparnya.

Baca Juga

Badan Kehormatan DPRD DKI Menunggu Laporan Resmi Terkait Cinta Mega

Lantas, Ujang kembali mengungkapkan kekecewaannya dengan apa yang telah terjadi dan viral di tengah masyarakat. Apalagi, akan semakin luas dampaknya bagi PDI Perjuangan dan DPRD, jika memang nyatanya permainan yang dimainkan ialah judi.

"Oleh karena itu sangat disayangkan kalau memang itu benar terjadi. Kalau itu terjadi sangat-sangat sayang ya, masyarakat akan menilai negatif persoalan tersebut," papar Ujang.

Sebab, kata Ujang, Cinta Mega diberi gaji dari keringat rakyat. Maka tidak elok agenda rapat digunakan untuk main game

"Karena mereka digaji, itu kan bukan untuk game, mereka digaji untuk speak up, untuk bersuara memperjuangkan aspirasi dan keinginan rakyat khususnya warga Jakarta," tutupnya. (Asp).

Baca Juga

Badan Kehormatan DPRD DKI akan Kaji Dugaan Cinta Mega Main Game saat Rapat

#DPRD DKI Jakarta
Bagikan
Ditulis Oleh

Asropih

Berita Terkait

Indonesia
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global
DPRD akan berperan aktif dari sisi regulasi.
Dwi Astarini - Sabtu, 11 Oktober 2025
DPRD DKI Siap Dukung Bantuan Hukum Percepat Jakarta Menuju Kota Global
Indonesia
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Jabatan camat dan lurah di Jakarta kini mengalami kekosongan. Hal itu membuat layanan publik jadi terhambat.
Soffi Amira - Jumat, 10 Oktober 2025
Kekosongan Camat dan Lurah di Jakarta Bikin Pelayanan Publik Terhambat, Pramono Diminta Cari Solusi
Indonesia
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Pansus perlu berdialog langsung dengan Gubernur
Angga Yudha Pratama - Jumat, 10 Oktober 2025
DPRD DKI Jakarta Desak Audiensi Gubernur Soal Sistem Parkir dan Kejanggalan Target PAD Rp 100 Miliar
Indonesia
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Komisi A juga menekankan pentingnya alokasi anggaran khusus untuk Program Healing and Recovery bagi petugas Gulkarmat
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Pendampingan Psikologis dan Tunjangan Risiko Bagi Petugas Gulkarmat
Indonesia
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Mujiyono mengusulkan agar Pemprov DKI Jakarta menggunakan sistem merit
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
Pelayanan Publik Terancam, DPRD DKI Minta Pemprov Segera Isi Jabatan Camat dan Lurah
Indonesia
DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau
Industri hasil tembakau yang beroperasi secara legal juga harus mendapatkan kepastian hukum
Angga Yudha Pratama - Kamis, 09 Oktober 2025
DPRD DKI Minta Perda KTR Lindungi Nonperokok Tanpa Abaikan Industri Tembakau
Indonesia
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
KPU DKI menyebutkan, bahwa kursi DPRD bisa berkurang menjadi 100. Hal itu imbas dari UU DKJ baru.
Soffi Amira - Kamis, 09 Oktober 2025
KPU DKI Sebut Kursi DPRD Bisa Berkurang Jadi 100, Imbas UU DKJ Baru
Indonesia
Pansus DPRD DKI Segel 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pajak hingga Rp70 Miliar per Tahun
Pansus Perparkiran DPRD DKI Jakarta kembali menyegel empat lahan parkir off street ilegal di Jakarta.
Ananda Dimas Prasetya - Kamis, 02 Oktober 2025
Pansus DPRD DKI Segel 4 Lahan Parkir Ilegal, Pemprov Kehilangan Potensi Pajak hingga Rp70 Miliar per Tahun
Indonesia
DPRD DKI Tegaskan Kebakaran di Tamansari Bukan Musibah, Tapi Wajib Naik Status Jadi Bencana
Kalau itu dianggap bencana, pemerintah akan lebih serius
Angga Yudha Pratama - Rabu, 01 Oktober 2025
DPRD DKI Tegaskan Kebakaran di Tamansari Bukan Musibah, Tapi Wajib Naik Status Jadi Bencana
Indonesia
Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Jakarta, APBD Tahun Depan Berpotensi Merosot
Pemerintah pusat memangkas DBH sebesar Rp 15 triliun, yang kini tersisa Rp 11 triliun.
Dwi Astarini - Rabu, 01 Oktober 2025
Pemerintah Pusat Pangkas Dana Transfer ke Jakarta, APBD Tahun Depan Berpotensi Merosot
Bagikan