PDIP Mengaku Dilobi untuk Batalkan Hak Interpelasi Formula E Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Gembong Warsono. Foto: MP

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI mengaku dilobi untuk mengurungkan niatnya menggulirkan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan soal rencana pagelaran mobil balap Formula E.

Tapi sayangnya, Ketua Fraksi PDIP DPRD Gembong Warsono tak mau membocorkan siapa orang yang memintanya guna membatalkan hak interpelasi. Tapi sejauh ini partai berlambang kepala banteng moncong putih ini masih terus perjuangkan uang rakyat di event Formula E dengan hak interpelasi.

Baca Juga

Begini Jawaban Pemprov DKI PDIP dan PSI Ajukan Hak Interpelasi Formula E

"Gak ada kalo soal janji. Kita gak sampai janji. Dia gak akan berani memberikan janji wong sejak awal sudah kita tolak," ujar Gembong di DPRD DKI, Jakarta Pusat, Selasa (31/8).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta ini membocorkan alasan dia melobi PDIP batalkan hak interpelasi. Karena ia menilai keputusan itu akan membuat polemik di Ibu Kota.

"Jadi gini, pertama seolah-olah yang namanya interpelasi membuat kegaduhan. Karena dianggap ini akan membuat kegaduhan maka diurungkan. Intinya itu," jelasnya.

Kemudian kedua, lanjut Gembong, hak interpelasi dikhawatirkan nantinya akan terjadi pertentangan antar 2 lembaga yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan Pemprov DKI. Lantaran salah satu alasan fraksi PDIP mengajukan interpelasi adalah rekomendasi BPK.

"Sehingga seolah-olah nanti dikhawatirkan terjadi benturan antara BPK dengan pemprov dki Jakarta," terangnya.

"Itu kan urusanmu. Yang kita pake kan rekomendasi itu. Jadi jangan sampai nanti jadi pertentangan antar lembaga, buat gaduh, dsb. Cukup panjang perdebatan itu tapi dua hal itu ujungnya," paparnya.

Gembong Warsono
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI, Gembong Warsono. Foto: ANTARA

Sebelumnya, PDI Perjuangan dan PSI resmi mengajukan hak interpelasi kepada Gubernur Anies Baswedan terkait rencana penyelenggaraan Formula E. Ada 33 anggota DPRD yang menyetujui interpelasi tersebut dan membubuhkan tanda tangan.

PDIP ada 25 anggota yang tanda tangan sedangkan PSI ada 8 orang. Sehingga telah memenuhi tata tertib hak interpelasi dengan syarat minimal 2 fraksi dan 15 anggota dewan.

"Hari ini menyerahkan tanda tangan kami untuk memberikan sebuah hak interpelasi kepada saudara gubernur," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan, Rasyidi di Gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (26/8).

Berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ajang Formula E harus menggunakan APBD DKI. Sedangkan APBD DKI anjlok akibat pandemi COVID-19. Gelaran mobil balap berenergi listrik ini juga dianggap membebani DKI. (Asp)

Baca Juga

PSI-PDIP Gulirkan Hak Interpelasi Formula E, Tiga Hal Ini Bakal Ditanyakan ke Anies

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Alasan Demokrat Versi KLB Tak Kunjung Serahkan Berkas ke Kemenkumham
Indonesia
Alasan Demokrat Versi KLB Tak Kunjung Serahkan Berkas ke Kemenkumham

Sekjen Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Jhoni Allen Marbun mengakui, pihaknya belum melaporkan hasil KLB Deli Serdang, Sumatera Utara,

Kematian COVID-19 Tembus 7.000, Swedia Belum Wajibkan Penggunaan Masker
Dunia
Kematian COVID-19 Tembus 7.000, Swedia Belum Wajibkan Penggunaan Masker

Swedia belum mewajibkan penggunaan masker. Demikian kata pejabat kesehatan senior pada Kamis (3/12).

DPR Minta Jokowi Selesaikan Masalah Defisit Energi
Indonesia
DPR Minta Jokowi Selesaikan Masalah Defisit Energi

Anggota Komisi VII DPR, Ratna Juwita berharap, Presiden Joko Widodo (Jokowi) dapat menyelesaikan defisit energi yang terjadi di Indonesia.

Pasien COVID-19 Terus Melonjak, Pemda Harus Buat Fasilitas Isolasi Terpusat
Indonesia
Pasien COVID-19 Terus Melonjak, Pemda Harus Buat Fasilitas Isolasi Terpusat

Pemerintah kembali memperpanjang dan melakukan pengetatan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis (PPKM Mikro), mulai tanggal 22 Juni hingga 5 Juli 2021

Pemkot Bandung Pantau Perusahaan Yang Lakukan PHK Saat Pandemi
Indonesia
Pemkot Bandung Pantau Perusahaan Yang Lakukan PHK Saat Pandemi

"Ada beberapa catatan yang bukan ranah Pemerintah Kota Bandung. Beberapa catatan yang diharapkan bisa disampaikan ke pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita akan memfasilitasi itu," jelasnya.

KPK Periksa Pejabat Kemensos Terkait Kasus Suap Eks Mensos Juliari
Indonesia
KPK Periksa Pejabat Kemensos Terkait Kasus Suap Eks Mensos Juliari

Pepen bakal diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Ardian Iskandar Maddanatja, dalam kasus dugaan suap pengadaan Bansos wilayah Jabodetabek untuk penanganan COVID-19.

Larangan Mudik Lebaran, Pemprov Jateng Siap Perketat Daerah Perbatasan
Indonesia
Larangan Mudik Lebaran, Pemprov Jateng Siap Perketat Daerah Perbatasan

Pekan ini akan rapatkan supaya nanti segera diputuskan

2,5 Juta Warga Jakarta Masih Belum Divaksin Dengan Berbagai Alasan
Indonesia
2,5 Juta Warga Jakarta Masih Belum Divaksin Dengan Berbagai Alasan

Sebagian besar warga yang belum mendapatkan vaksinasi karena tidak ingin vaksin. Dengan kondisi ini, harus diajak secara persuasif.

Tersisa 1 RT di Jakarta yang Masih Status Zona Merah
Indonesia
Tersisa 1 RT di Jakarta yang Masih Status Zona Merah

Terdapat 3 RT yang kategori zona merah kasus COVID-19. RT 9 RW 8, Kelurahan Petojo Selatan, Jaksel dengan 9 kasus.

Merosotnya Kasus COVID-19 Harus Diikuti Penurunan Angka Positivity Rate
Indonesia
Merosotnya Kasus COVID-19 Harus Diikuti Penurunan Angka Positivity Rate

Pekerjaan besar kita untuk terus menurunkan angka