PDIP: Mbak Ribka Menegaskan Negara Tidak Boleh Berbisnis dengan Rakyat Anggota Komisi IX DPR, Ribka Tjiptanig menduga ada yang ingin jatuhkan Jokowi melalui BPJS (Foto: Twitter @dr_tjiptaning)

MerahPutih.com - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto buka suara menanggapi pernyataan Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning yang menolak ikut vaksinasi. Hasto mengatakan, pernyataan Ribka harus dibaca secara utuh sebagai satu kesatuan pesan.

Menurut Hasto, anggota Komisi IX DPR itu ingin mengingatkan kebijakan politik kesehatan harus mengedepankan kepentingan masyarakat.

"Mbak Ribka Tjiptaning menegaskan agar negara tidak boleh berbisnis dengan rakyat. Jangan sampai pelayanan kepada rakyat, seperti yang nampak dari pelayanan PCR, di dalam praktek dibeda-bedakan," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Rabu (13/1).

Baca Juga

9 Efek Samping Vaksin COVID Sinovac Hasil Uji Klinis Bandung

Bagi yang bersedia membayar tinggi, hasil PCR bisa keluar dengan cepat, sedangkan bagi rakyat kecil harus menunggu 3 hingga 10 hari. Komersialisasi pelayanan inilah yang dikritik oleh Ribka Tjiptaning.

"Sebab pelayanan kesehatan untuk semua, dan harus kedepankan rasa kemanusiaan dan keadilan," jelas dia.

Hasto menegaskan, PDIP mendukung program vaksinasi untuk COVID-19. Menurut dia, vaksinasi yang dimulai hari ini sebagai upaya pemerintah untuk menyelamatkan masyarakatnya.

"Kesehatan rakyat merupakan salah satu fungsi dasar negara terhadap rakyatnya. PDI Perjuangan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan Presiden Jokowi, dan sejak awal kami mengusulkan agar vaksin dapat diberikan secara gratis kepada rakyat," ujarnya.

Partai besutan Megawati Soekarnoputri itu, lanjut Hasto, hanya mengingatkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin agar pelayanan kesehatan, termasuk vaksin, tidak dikomersilkan.

"Vaksin untuk rakyat sangat penting. Ini sikap partai. Dalam keputusan Rapat Kerja dengan Menteri Kesehatan tersebut sikap fraksi PDI Perjuangan DPR RI juga mendukung. Kritik agar pelayanan publik tidak dikomersialisasikan adalah bagian dari fungsi DPR di bidang pengawasan," tegas Hasto.

PDIP
Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana Ribka Tjiptaning. Foto: Humas PDIP

Sebelumnya, Anggota Komisi IX DPR dari Fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menegaskan dirinya menolak untuk divaksin COVID-19. Pernyataan itu disampaikan Ribka dalam Raker dan RDP dengan Kementerian Kesehatan, BPOM dan PT Bio Farma di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (12/1) kemarin.

"Saya tetep tidak mau divaksin maupun sampai yang 63 tahun bisa divaksin, saya sudah 63 tahun nih, mau semua usia boleh tetap (ngga mau divaksin)," kata Ribka di depan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin.

Ribka lebih memilih untuk membayar sanksi dengan keluarganya ketimbang harus menerima vaksin. "Misalnya pun hidup di DKI semua anak cucu saya dapat sanksi lima juta mending gue bayar, mau jual mobil kek," tegas Ribka.

Baca Juga

Ribka Tjiptaning Pilih Bayar Denda Daripada Divaksin COVID-19

Alasan Ribka menolak divaksin karena mendengar pernyataan dari PT Bio Farma yang menyebut belum melakukan uji klinis tahap ketiga. "Orang bio farma juga masih bilang belum uji klinis ketjga dan lain-lain," imbuhnya.

Ribka juga mengaku memiliki pengalaman pahit melihat sejumlah vaksin yang pernah masuk ke Indonesia. Hadirnya sejumlah vaksin tersebut, menurut Ribka justru memperburuk keadaan. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Update COVID-19 Selasa (16/2): Kasus Positif Bertambah 10.029
Indonesia
Update COVID-19 Selasa (16/2): Kasus Positif Bertambah 10.029

Kasus meninggal bertambah 229 menjadi total 33.596

Wagub Riza Berikan Vitamin Buat Nakes Jakarta
Indonesia
Wagub Riza Berikan Vitamin Buat Nakes Jakarta

Riza memastikan, para tenaga kesehatan yang merupakan garda terdepan dalam penanganan pasien, dapat memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada masyarakat.

PSBB Jakarta Kembali ke Awal, Perjalanan Kereta Api Diperketat
Indonesia
PSBB Jakarta Kembali ke Awal, Perjalanan Kereta Api Diperketat

Selain itu, PT KAI memastikan sekalipun Jakarta memperketat, namun operasional kereta api di Jakarta tetap normal dan berubah jadwal.

Sampai Oktober 2020, Indonesia Dapat Hibah Rp7,1 Triliun
Indonesia
Sampai Oktober 2020, Indonesia Dapat Hibah Rp7,1 Triliun

Pendapatan negara turun 15,4 persen (yoy) dibandingkan periode sama 2019.

Rapid Test Massal Tiga Pasar Tradisional di Solo, 14 Orang Reaktif
Indonesia
Rapid Test Massal Tiga Pasar Tradisional di Solo, 14 Orang Reaktif

Perinciannya lima orang dari Pasar Gede, enam orang dari Pasar Kadipolo, dan tiga orang dari Pasar Legi.

Pesepeda Bandel di Jakarta Bakal Dikenakan Denda
Indonesia
Pesepeda Bandel di Jakarta Bakal Dikenakan Denda

Polisi masih melakukan sosialisasi selama sepekan ke depan untuk mengarahkan para pesepada agar berkendara di jalurnya.

UMP Jateng 2021 Naik, SBSI Solo: Ideal Upah Rp3 Juta
Indonesia
UMP Jateng 2021 Naik, SBSI Solo: Ideal Upah Rp3 Juta

"Kebutuhan ideal upah di Solo berada di kisaran Rp3 juta. Belum lagi kondisi pandemi COVId-19 membuat kebutuhan makin membengkak," ujar Endang

Empat Pesepeda Remaja Kena Hipnosis di Bundaran HI
Indonesia
Empat Pesepeda Remaja Kena Hipnosis di Bundaran HI

Keempat anak tersebut awalnya dihampiri seorang pria pada saat duduk beristirahat dari kegiatan bersepeda di wilayah Bundaran HI.

Saksi Ungkap Eks Dirkeu Jiwasraya Pernah Beli Saham Anak Perusahaan Bakrie Group
Indonesia
Saksi Ungkap Eks Dirkeu Jiwasraya Pernah Beli Saham Anak Perusahaan Bakrie Group

"iya (Energi Mega Persada) terus Global Mineral," kata Donny

Jaksa Pinangki Cuci Uang Untuk Beli BMW X5 hingga Perawatan Kecantikan di AS
Indonesia
Jaksa Pinangki Cuci Uang Untuk Beli BMW X5 hingga Perawatan Kecantikan di AS

Pinangki sebelumnya didakwa menerima duit sebesar USD 500 ribu dari Djoko Tjandra.