PDIP Kritik Pemprov DKI Larang Industri Pariwisata Gelar Perayaan Tahun Baru Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Kebijakan Pemprov DKI Jakarta melarang industri pariwisata menggelar acara perayaan malam tahun baru 2021 dinilai berlebihan. Harusnya, momentum pergantian tahun dapat mendongkrak geliat ekonomi.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono pun menyampaikan, tidak bijak kalau Pemda melarang tempat pariwisata saat perayaan pesta tahun baru.

"Seharusnya Pemprov mendorong agar pada akhir tahun ini ada pergerakan ekonomi yang kuat dari sektor industri pariwisata," ujar Gembong saat dikonfirmasi, Kamis (10/12).

Baca Juga:

Tak Ada Perayaan Meriah Saat Natal hingga Tahun Baru di Jakarta

Anggota Komisi A ini menyakini, klaster kasus corona tak akan muncul saat perayaan tahun baru jika pemerintah DKI melakukan pengawasan secara ketat.

"Sepanjang (protokol kesehatan) dipatuhi bersama, saya yakin tidak akan menimbulkan klaster baru. Tentunya pengawasan menjadi kunci," jelas dia.

Menurutnya, harus ada keseimbangan dalam penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 dan pergerakan ekonomi.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta. Foto: Net
Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Disparbud) DKI Jakarta. Foto: Net

Politikus PDI Perjuangan ini pun berencana akan mempertanyakan keputusan itu dalam rapat komisi DPRD nanti.

Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) DKI Jakarta telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 900/SE/2020 tentang Tertib Operasional Tempat Usaha Pariwisata pada Malam Pergantian Tahun Baru 2020/2021.

Plt Kepala Dinas Parekraf DKI Jakarta Gumilar Ekalaya mengatakan, pihaknya akan menindak tegas tempat usaha yang berani menyelenggarakan perayaan malam tahun baru 2021 sesuai dengan ketentuan.

Baca Juga:

Ini Kata Pakar Kesehatan Soal Pemangkasan Cuti Bersama Natal dan Tahun Baru

Bagi yang melanggar bakal dijatuhkan sanksi penutupan selama tiga hari. Tak menutup kemungkinan pula dijatuhkan sanksi berupa pencabutan izin.

Selain itu, lanjut Gumilar, sanksi tambahan juga akan diberikan pihak kepolisian. Sebab, Pemprov DKI bersama Polda Metro Jaya memutuskan untuk tidak mengeluarkan izin keramaian saat malam pergantian tahun 2020 ke 2021.

"Kalau untuk mengadakan perayaan malam tahun baru itu kan mereka harus memiliki izin keramaian. Kalau tetap melaksanakan kegiatan perayaan tanpa izin keramaian, pastinya dari pihak Polda yang akan tindak," papar Gumilar. (Asp)

Baca Juga:

Daop Surabaya Buka Pemesanan Tiket KA Libur Natal dan Tahun Baru

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MotoGP Mandalika Bawa Berkah Bagi Pariwisata NTB
Indonesia
MotoGP Mandalika Bawa Berkah Bagi Pariwisata NTB

Ajang MotoGP Mandalika yang rencananya digelar tahun 2021 ternyata membawa berkah bagi sektor pariwisata provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).

Pemprov DKI Dapat Kucuran Utang Rp 12,5 Triliun
Indonesia
Pemprov DKI Dapat Kucuran Utang Rp 12,5 Triliun

Rp 4,5 triliun digunakan untuk anggaran tahun 2020 dan Rp8 triliun untuk anggaran di tahun 2021 mendatang

Ingatkan Anies, Ketua DPRD: Jangan Bekerja Tangani Banjir saat Sudah Terjadi
Indonesia
Ingatkan Anies, Ketua DPRD: Jangan Bekerja Tangani Banjir saat Sudah Terjadi

Gubernur Anies Baswedan dan jajaranya agar bekerja mengatasi dan menanggulangi banjir sebelum bencana itu terjadi.

Karier Edhy Prabowo di Gerindra Tamat
Indonesia
Karier Edhy Prabowo di Gerindra Tamat

Pengunduran diri tersangka kasus dugaan korupsi Edhy Prabowo dipastikan tengah diproses Gerindra.

Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan Cederai Rasa Keadilan
Indonesia
Tuntutan Ringan Peneror Novel Baswedan Cederai Rasa Keadilan

"Khususnya, dalam bidang pemberantasan korupsi dan penegakan HAM. Pelaku kunci harus diungkap," ujarnya.

Update COVID-19 Jumat (12/2): Pasien Sembuh COVID-19 Capai 1 Juta
Indonesia
Update COVID-19 Jumat (12/2): Pasien Sembuh COVID-19 Capai 1 Juta

Mereka dinyatakan sembuh berdasarkan pemeriksaan dengan metode polymerase chain reaction (PCR)

KPK Minta Komjen Listyo Lengkapi Laporan Harta Kekayaan
Indonesia
KPK Minta Komjen Listyo Lengkapi Laporan Harta Kekayaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta calon tunggal Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo untuk melengkapi data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Sebagai Gubernur Jabar, Ridwan Kamil Dinilai Tahu Persis Kegiatan Rizieq di Bogor
Indonesia
Sebagai Gubernur Jabar, Ridwan Kamil Dinilai Tahu Persis Kegiatan Rizieq di Bogor

Selain itu, adapula Babinkamtibmas Aiptu Dadang Sugiana

Jadi "Kepala Proyek" Lumbung Pangan Nasional, Bukti Kemesraan Jokowi dan Prabowo
Indonesia
Jadi "Kepala Proyek" Lumbung Pangan Nasional, Bukti Kemesraan Jokowi dan Prabowo

Keduanya tampak bersama saat meninjau proyek lumbung pangan di Kalimantan Tengah, beberapa waktu lalu.

KPK Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi
Indonesia
KPK Maksimalkan Pasal Pencucian Uang pada Korporasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal memaksimalkan pemulihan kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi