PDIP Kritik Pedas Denny Indrayana yang Bicara Pemakzulan Jokowi

MerahPutih.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyarankan mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM (Wamenkumham) Denny Indrayana menggunakan kerangka berpikir intelektual ketika melayangkan pernyataan ke publik.

Hasto mengatakan itu menjawab pertanyaan awak media soal pernyataan Denny yang menyarankan DPR RI menggunakan hak angket untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Baca Juga:

Pengamat Ungkap Pernyataan Denny Indrayana akan Menggerus Reputasinya

Diketahui, Denny berbicara hal tersebut setelah pernyataan Jokowi yang mau cawe-cawe dalam konteks Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

"Beliau (Denny Indrayana) ini, kan, sosok akademisi, ya, harus berbicara menggunakan kerangka berpikir intelektual. Jangan berbicara tentang perasaan, apalagi berbicara tentang pemakzulan," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (7/8).

Hasto menegaskan Presiden dan Wakil Presiden RI dalam sistem politik di Indonesia dipilih langsung oleh rakyat. Sehingga legitimasi terhadap pemimpin Indonesia terpilih sangat kuat dan tidak bisa asal dimakzulkan.

"Tidak bisa diberhentikan di tengah jalan. Itu harus melalui mekanisme yang tidak mudah. Jadi harus paham Bung Denny terhadap sistem politik kita. Makna pemilu presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung itu jaminan terhadap sistem," ujarnya.

Hasto lantas mengajak Denny menengok Pemilu 2009. Menurutnya, diduga instrumen negara dipakai pada Pemilu 2009, sehingga membuat partai politik di lingkaran rezim kala itu bisa mengalami lonjakan suara secara signifikan hingga 300 persen.

Baca Juga:

Polri Pastikan Profesional Tangani Kasus Kebocoran Putusan MK Denny Indrayana

"Nah, kalau berbicara pemakzulan, Pak Denny saya ajak untuk coba evaluasi pemilu yang terjadi pada tahun 2009, ketika instrumen negara digunakan, sehingga ada partai politik yang bisa mencapai kenaikan 300 persen," ujarnya.

Peristiwa seperti Pemilu 2009, kata Hasto, tidak terjadi pada era pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Sebagai partai pendukung pemerintahan Jokowi, PDIP tidak mengalami kenaikan secara signifikan sampai 300 persen.

"Kalau PDI Perjuangan ini, kan, kemarin naiknya hanya satu, berapa, lah sampai 8 persen. Itu pun dengan berbagai upaya kerja lima tahun," imbuhnya.

Hasto pun meminta Denny berani mengungkap kejanggalan naiknya jumlah suara sebuah partai sampai 300 persen pada Pemilu 2009 ketimbang membahas isu pemakzukan kepada Jokowi.

"Karena disitulah justru terjadi suatu penyalahgunaan kekuasaan secara masif untuk kepentingan elektoral," tutup pria kelahiran Yogyakarta itu. (Pon)

Baca Juga:

Polri akan Periksa Denny Indrayana Terkait Laporan Dugaan Kebocoran Putusan MK