PDIP Kritik Anggaran Pendidikan Dipakai MBG, Sebut Masih Banyak Sekolah tak Layak

Soffi AmiraSoffi Amira - Kamis, 26 Februari 2026
PDIP Kritik Anggaran Pendidikan Dipakai MBG, Sebut Masih Banyak Sekolah tak Layak

Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), MY Esti Wijayati, soroti anggaran pendidikan dipakai MBG. Foto: MerahPutih/Ponco

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), MY Esti Wijayati, menyoroti kebijakan pemerintah yang menggunakan anggaran pendidikan untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Wakil Ketua Komisi X DPR RI dari Fraksi PDIP itu menilai, penggunaan dana tersebut menjadi ironi di tengah masih banyaknya sekolah yang kondisinya sangat tidak layak di berbagai pelosok Tanah Air.

Esti mengungkapkan, partainya merasa perlu meluruskan narasi simpang siur yang seolah menutupi fakta bahwa dana MBG diambil dari alokasi anggaran pendidikan.

Terlebih, ia kerap mendapat banyak pertanyaan langsung dari masyarakat terkait asal-usul dana program tersebut.

"Di WA (WhatsApp) saya pun sangat banyak yang menanyakan untuk memperjelas. Ada yang panggil Mbak, Bu, atau Bunda. 'Bunda, ini beritanya katanya MBG itu tidak mengambil anggaran pendidikan, yang benar yang mana toh Bun?' sambil menyertakan berita-berita dari medsos," ungkap Esti dalam jumpa pers di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (25/2).

Baca juga:

PDIP Bongkar Sumber Dana MBG, Dipastikan Berasal dari Anggaran Pendidikan

Menjawab kebingungan warga tersebut, Esti dengan tegas membenarkan bahwa program MBG memang memotong porsi anggaran pendidikan.

Jadi, Fraksi PDIP merasa wajib membeberkan kebenaran sesuai dengan data-data resmi yang ada.

Lebih lanjut, Esti menyayangkan tersedotnya dana triliunan rupiah dari pos pendidikan. Menurutnya, alokasi tersebut seharusnya bisa difokuskan untuk menuntaskan masalah infrastruktur dan sarana prasarana sekolah yang masih jauh dari kata layak.

Ia mencontohkan potret buram pendidikan yang kerap viral di media sosial, salah satunya di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).

Baca juga:

MBG Bakal Serap 1,5 Juta Tenaga Kerja, Kepala Daerah Melaporkan Penurunan Pengangguran

"Kita bisa melihat banyak tempat di berbagai wilayah, sekolah-sekolah masih kita lihat sangat tidak layak, apalagi bicara soal sarana prasarananya. Kawan-kawan bisa melihat bagaimana (berita) yang muncul di Nusa Tenggara Timur yang jauh di sana, dan beberapa wilayah lainnya," papar Esti.

Lalu, ia membayangkan jika anggaran pendidikan tersebut tidak dipecah untuk program lain, pemerintah bisa berfokus pada pemerataan fasilitas dan revitalisasi bangunan fisik sekolah.

"Maka kita berpikiran, alangkah indahnya jika anggaran pendidikan ini bisa kita optimalkan dengan sungguh-sungguh untuk memenuhi minimnya fasilitas pendidikan kita di berbagai wilayah," tambahnya.

Selain masalah infrastruktur, catatan penting lainnya yang disuarakan Esti adalah soal kesejahteraan tenaga pendidik. Pasalnya, anggaran pendidikan yang besar seharusnya berbanding lurus dengan peningkatan nasib para guru.

Baca juga:

Dana Pendidikan Rp 223 T Dialihkan ke MBG, PDIP Soroti Keadilan bagi Guru

"Kita juga perlu mendengarkan begitu banyak keluhan yang masuk terkait dengan kepantasan, bagaimana penghormatan kita terhadap guru-guru yang ada," tegas legislator asal Yogyakarta tersebut.

Esti pun menegaskan, bahwa partainya tidak akan diam ketika narasi di publik mulai melenceng dari data dan fakta yang ada di lapangan.

"Pertanyaan itu sangat banyak muncul, dan tentu saja kita perlu menjawab dan menjelaskan apa adanya sesuai data. Memang itu kebenaran yang harus kita berikan," tandasnya. (Pon)

#Makan Bergizi Gratis #Anggaran Pendidikan #PDIP #Efisiensi Anggaran
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
BGN Tegaskan Ledakan di Pasar Cimanggis tak Terkait dengan MBG
Ledakan itu bukan merupakan SPPG, baik yang sedang beroperasi maupun yang digunakan sebagai gudang SPPG.
Dwi Astarini - Jumat, 16 Oktober 2026
BGN Tegaskan Ledakan di Pasar Cimanggis tak Terkait dengan MBG
Indonesia
Kepala BGN Singgung Calo saat Resmikan 980 SPPG Serentak
Dari total 980 SPPG yang diaktivasi, sebanyak 691 SPPG berada di wilayah Sumatra, sedangkan 289 SPPG lainnya berada di wilayah Kalimantan dan Bali.
Dwi Astarini - Kamis, 15 Oktober 2026
Kepala BGN Singgung Calo saat Resmikan 980 SPPG Serentak
Indonesia
Data Penerima MBG Tidak Sinkron, Guru Harus Perbarui Identitas Peserta Didik
Pendataan serupa juga diberlakukan bagi kelompok penerima manfaat di posyandu, madrasah, dan pondok pesantren.
Alwan Ridha Ramdani - Rabu, 14 Oktober 2026
Data Penerima MBG Tidak Sinkron, Guru Harus Perbarui Identitas Peserta Didik
Indonesia
BGN Tutup Permanen 2 SPPG di Jawa Tengah, ini Alasannya
BGN menutup dua SPPG di Jawa Tengah, Hal itu tertuang dalam SK Kepala BGN Nomor 63530 Tahun 2026.
Soffi Amira - Rabu, 14 Oktober 2026
BGN Tutup Permanen 2 SPPG di Jawa Tengah, ini Alasannya
Indonesia
5 Ribu Dapur MBG Ditargetkan Sajikan Prasmanan Sampai Akhir Tahun
Makanan yang disajikan secara prasmanan lebih hangat dan segar saat dikonsumsi.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 13 Oktober 2026
5 Ribu Dapur MBG Ditargetkan Sajikan Prasmanan Sampai Akhir Tahun
Indonesia
JPPI Minta Pemda Koordinasikan MBG untuk Dorong Usaha dan Buka Lapangan Kerja
JPPI meminta pemda mengoordinasikan program MBG, memetakan kebutuhan pangan, dan mengembangkan potensi ekonomi daerah untuk membuka lapangan kerja.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
JPPI Minta Pemda Koordinasikan MBG untuk Dorong Usaha dan Buka Lapangan Kerja
Indonesia
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
JPPI meminta pemerintah memprioritaskan petani, peternak, dan UMKM lokal dalam rantai pasok MBG agar program berdampak pada ekonomi masyarakat.
Ananda Dimas Prasetya - Senin, 12 Oktober 2026
JPPI Minta Petani, Peternak, dan UMKM Lokal Jadi Pemasok Utama Program MBG
Berita
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Perkembangan kasus ijazah Gibran terkini mencakup putusan MK, wacana pansus dan hak angket DPR, respons Jokowi, hingga pengaduan ke Bareskrim.
ImanK - Minggu, 11 Oktober 2026
Perkembangan Kasus Ijazah Gibran Terkini: Dari Hak Angket hingga Laporan Bareskrim
Indonesia
Misteri Mayat Terborgol di Gedung Kosong Kendal, BGN Bantah Keras Ada Kaitan dengan Program MBG
Heboh penemuan mayat terborgol di gedung kosong Kendal yang dikaitkan dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Cek fakta dan klarifikasi resmi BGN di sini!
Angga Yudha Pratama - Sabtu, 10 Oktober 2026
Misteri Mayat Terborgol di Gedung Kosong Kendal, BGN Bantah Keras Ada Kaitan dengan Program MBG
Indonesia
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Angka tersebut mengalami penyesuaian seiring dengan kebijakan efisiensi anggaran.
Dwi Astarini - Jumat, 09 Oktober 2026
Kemenkeu Pangkas Anggaran BGN 38 Triliun, Jadi Rp 229 Triliun
Bagikan