PDIP: Korupsi di Dinas Pertamanan DKI Akibat Lemahnya Pengawasan Kejati DKI menggeledah kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI Jakarta. Foto: Kejati DKI

MerahPutih.com - Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta menggeledah kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI terkait dugaan kasus korupsi pembebasan lahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono mengatakan, terjadinya tindakan korupsi di ranah pemerintah itu akibat masih lemahnya pengawasan anggaran dalam pembelian lahan.

Baca Juga

Kejati Geledah Kantor Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Terkait Pembebasan Lahan

Harusnya, kata Gembong, kasus penyalahgunaan anggaran pembelian lahan ini sudah lebih dulu ditangani oleh Inspektorat Provinsi DKI Jakarta, sebelum masuk ke Kejaksaan Tinggi DKI.

"Karena pengawasan yang lemah, sehingga memberi ruang untuk melakukan penyalahgunaan wewenang," ucap Gembong saat dikonfirmasi awak media, Jumat (21/1).

Pada prinsipnya, Fraksi PDI Perjuangan mendukung langkah-langkah yang dilakukan Kejati untuk mencegah kebocoran anggaran dan menuntaskan persoalan korupsi pembebasan tanah taman hutan, makam dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Jakarta Timur.

Olah sebab itu, ucap Gembong, Legislator Kebon Sirih menyerahkan sepenuhnya kepada Kejati dalam menyelesaikan masalah ini sampai ke akar-akarnya.

"Karena itu sudah masuk penyelidikan Kejati, ya kita serahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dalam hal ini Kejati," pungkasnya.

Baca Juga

Anies Beri Hibah Aset Senilai Rp 97 Miliar kepada Polda Metro dan Kejati DKI

Sebelumnya, Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI telah menggeledah kantor Dinas Pertamanan dan Hutan Kota DKI terkait dugaan kasus korupsi pembebasan lahan di Kecamatan Cipayung, Jakarta Timur.

Dalam fakta penyidikan Kejati DKI, pada 2018 Dinas Kehutanan DKI Jakarta memiliki anggaran untuk Belanja Modal Tanah sebesar Rp 326.972.478.000 atau sekitar Rp 326 miliar yang bersumber dari APBD DKI.

Anggaran tersebut digunakan anak buah Gubernur Anies untuk kegiatan pembebasan tanah taman hutan, makam dan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) di wilayah Jakarta Timur.

"Dalam pelaksanaannya, diduga ada kemahalan harga yang dibayarkan sehingga merugikan Negara dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kurang lebih sebesar Rp 26.719.343.153 (Rp 26 miliar)," tulis Kasipenkum Kejati DKI Jakarta, Ashari Syam, Kamis (20/1).

Kejati DKI menyebut, kemahalan harga tersebut disebabkan karena dalam menentukan harga pasar tidak berdasarkan harga dari aset identik atau sejenis yang ditawarkan untuk dijual sebagaimana diatur dalam Metode Perbandingan Data Pasar berdasarkan Standar Penilai Indonesia 106. (Asp)

Baca Juga

Pam Jaya Gandeng Kejati DKI Akhiri Perjanjian Swastanisasi Air Bersih

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Warga Terkonfirmasi Positif COVID-19 Kembali di Atas Seribu
Indonesia
Warga Terkonfirmasi Positif COVID-19 Kembali di Atas Seribu

Warga Terkonfirmasi Positif COVID-19 Kembali di Atas Seribu

Rebutkan Hadiah Puluhan Juta, 10 Muralis Bikin Mural Kritik Polisi di Mabes Polri
Indonesia
Rebutkan Hadiah Puluhan Juta, 10 Muralis Bikin Mural Kritik Polisi di Mabes Polri

Sebanyak 10 muralis mengekspresikan kritikannya di media dinding dalam bentuk lukisan untuk memperebutkan Piala Kapolri.

Penanganan COVID-19 Sektor Hulu Masih Perlu Perbaikan
Indonesia
Penanganan COVID-19 Sektor Hulu Masih Perlu Perbaikan

para pemangku kepentingan segera melakukan perbaikan dan upaya-upaya pengendalian di sektor hulu secara masif dan terukur.

Bupati Pandeglang Marah Besar Dispora Tagih Pajak Hadiah Pemenang Rp 1.000
Indonesia
Bupati Pandeglang Marah Besar Dispora Tagih Pajak Hadiah Pemenang Rp 1.000

Disebut kelebihan potongan pajak Rp 1000 oleh Dinas. Warga Pandeglang merasa geram dengan hadiah tidak ideal, lalu membayar Rp 1.000 yang ditagih ke Kadispora, Senin (21/12).

Eks Pejabat Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Divonis 8 Tahun Penjara
Indonesia
Gratis, Pemkot Yogyakarta Buka Pelatihan 12 Jenis Keterampilan Kerja
Indonesia
Gratis, Pemkot Yogyakarta Buka Pelatihan 12 Jenis Keterampilan Kerja

Ada 12 jenis ketrampilan dalam program pelatihan ini dengan kuota peserta sebanyak total 260 orang.

20 Pasien Omicron Pakai Oksigen, Menkes Sebut Masih Rendah Dibanding Kasus Delta
Indonesia
20 Pasien Omicron Pakai Oksigen, Menkes Sebut Masih Rendah Dibanding Kasus Delta

Tetapi baiknya adalah turunnya juga cepat dan hospitalisasi rendah

Anies Ungkap Alasan 3 Juta Warganya Tak Mau Divaksin
Indonesia
Anies Ungkap Alasan 3 Juta Warganya Tak Mau Divaksin

Tercatat masih ada 3 juta warga yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) DKI Jakarta belum divaksin COVID-19 hingga saat ini.

Bank Dunia Segera Gelontorkan Duit Bagi Ukraina
Indonesia
Bank Dunia Segera Gelontorkan Duit Bagi Ukraina

Bank Dunia memobilisasi kelompok krisis global untuk berkoordinasi di antara divisi dan mitra pembangunannya untuk bekerja pada tanggapan yang cepat.

Safari Politik Prabowo di Jatim Bicarakan Swasembada Pangan
Indonesia
Safari Politik Prabowo di Jatim Bicarakan Swasembada Pangan

Khofifah menyampaikan kepada Pak Prabowo tentang produk-produk pertanian dan buah-buahan yang mampu menggerakkan perekonomian sepuluh kabupaten di Jawa Timur.