PDIP Klaim Punya Jagoan di Pilkada DKI Sekretaris DPD PDIP DKI, Gembong Warsono. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP DKI Jakarta mengklaim memiliki sosok yang nantinya akan maju dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI.

Hanya saja nama yang dipercaya partai berlambang banteng moncong putih itu masih merahasiakan.

Baca Juga

Dua Anggota DPRD Solo dari PDIP Terpapar COVID-19

"Nama sudah ada tapi blom disampaikan pada publik," ujar Sekretaris DPD PDIP DKI, Gembong Warsono saat dikonfirmasi awak media, Rabu (27/1).

Ia pun menyangkal jika Tri Rismaharini atau Risma dicalonkan untuk bertarung di Pilkada DKI. Sebab Risma ditetapkan Presiden Jokowi sebagai Menteri Sosial (Mensos) menggantikan Juliari Peter Batubara yang tersandung kasus korupsi dana Bansos COVID-19.

"Dia (Risma) blusukan dalam persiapan DKI Jakarta saya kira tidak. Karena dia sedang menjalankan tugas sebagai Mensos," terangnya.

Gembong Warsono. (Foto: Facebook/Gembong Warsono)
Gembong Warsono. (Foto: Facebook/Gembong Warsono)

Meski telah memiliki nama, ucap Gembong, partai PDIP sedang menggodok yang terbaik sebagai calon pemimpin ibu kota. Menurut dia, tak sembarangan menunjuk figur yang nantinya bertarung di Pilkada DKI.

"Kan tugas partai sebagai parpol adalah menyiapkan kader untuk ditempatkan legislatif maupun eksekutif," tegasnya.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta ini mengatakan, tak menuntut kemungkinan juga PDIP akan membangun komunikasi dengan partai lain untuk pesta demokrasi lima tahunan ini.

Karena ia berpendapat, pada prinsipnya membangun suatu daerah tak bisa hanya sendirian perlu ada ikut campur partai lain. Menurut dia lagi, berkolaborasi akan jauh lebih baik sepanjang visi dan misinya sama.

"Tapi bagi PDIP bisa kan calon sendiri, tapi kita berpandangan membangun suatu daerah ga bisa sendiri. Sepanjang platform-nya sama untuk Jakarta yang lebih baik," ungkapnya.

Gembong menurutkan, sampai saat ini dirinya belum mengetahui kapan penyelenggaraan Pilkada DKI berlangsung. Kini DPR RI tengah mengkaji Undang-undang (UU) tentang perhelatan Pilkada itu.

"Kalau buat PDIP, 2022 atau 2024 kita sih siap-siap aja untuk menghadapi perhelatan politik DKI Jakarta," tungkasnya.

Adapun saat ini DPR RI sedang mengkaji UU tentang penyelenggaraan Pilkada. Pembahasan itu digelar untuk memutuskan apakah Pilkada digelar serentak dangan pileg dan Pilres atau siklus 5 tahunan.

Dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, penyelenggaran Pilkada dilaksanakan secara serentak dengan Pileg dan Pilpres pada Pemilu 2024 mendatang.

Pasal 201 UU Pilkada mengatur penyelenggaraan pilkada yang terpisah dari pileg dan pilpres dilaksanakan terakhir pada 2020.

Alasan DPR ingin menormalkan kembali jadwal pilkada serentak, antara lain melihat pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pileg 2019 yang mengakibatkan banyak korban dari kalangan penyelenggara pemilu.

Lainnya lagi keamanan juga menjadi pertimbangan jadwal Pilkada dinormalkan kembali menjadi siklus lima tahunan. (Asp)

Baca Juga

Minta Formula E Dibatalkan, PDIP Desak Anies Alihkan Anggaran untuk Beli Vaksin

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pemprov DKI Pastikan Belum Buka Tempat Hiburan Malam
Indonesia
Pemprov DKI Pastikan Belum Buka Tempat Hiburan Malam

Ahmad Riza Patria memastikan tempat hiburan malam di ibu kota belum diizinkan untuk beroperasi di masa PSBB transisi.

Novel Baswedan Ungkap Alasan Laporkan Pimpinan KPK ke Komnas HAM
Indonesia
Novel Baswedan Ungkap Alasan Laporkan Pimpinan KPK ke Komnas HAM

Novel menegaskan pelaporan diajukan demi kepentingan bersama dalam upaya pemberantasan korupsi.

BPPT Kembangkan Teknologi Deteksi Dini Tsunami Berbasis Pelampung
Indonesia
BPPT Kembangkan Teknologi Deteksi Dini Tsunami Berbasis Pelampung

Indonesia berada di zona “ring of fire” karena letak geografisnya berada di antara pertemuan tiga lempeng tektonik besar

Pencairan Gaji ke-13 Dorong Peningkatan Ekonomi Daerah
Indonesia
Pencairan Gaji ke-13 Dorong Peningkatan Ekonomi Daerah

pemerintah yakin pertumbuhan ekonomi kuartal kedua tahun ini bakal lebih baik dibandingkan kuartal pertama. Hal ini tentunya didorong oleh Konsumsi masyarakat pada periode April-Juni tahun ini.

Jelang Pilkada Serentak, KPU Ungkap 1,75 Juta Pemilih Belum Rekam e-KTP
Indonesia
Jelang Pilkada Serentak, KPU Ungkap 1,75 Juta Pemilih Belum Rekam e-KTP

1,74 persen pemilih dalam DPT yang belum melakukan perekaman e-KTP.

Dua Orang Mencurigakan Berada di Lokasi Penemuan Mayat Editor Metro TV
Indonesia
Dua Orang Mencurigakan Berada di Lokasi Penemuan Mayat Editor Metro TV

Polisi kembali mendatangi TKP dan berharap bisa mendapatkan hasil yang cukup memuaskan.

Warga DKI Diminta Adukan Cafe Yang Langgar Prokes
Indonesia
Warga DKI Diminta Adukan Cafe Yang Langgar Prokes

"Masyarakat mohon disampaikan kepada kami nanti kami akan beri sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan," kata Wagub.

Hasil Pengundian Nomor Urut Pilkada Surabaya 2020
Indonesia
Hasil Pengundian Nomor Urut Pilkada Surabaya 2020

Hasilnya, paslon Eri Cahyadi-Armuji yang diusung PDIP dan beberapa partai mendapat nomor urut 1. Sedangkan, pasangan Machfud Arifin-Mujiaman untuk nomor urut 2.

Obat ARV Tersendat, ODHA Berhadap Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sukses
Indonesia
Obat ARV Tersendat, ODHA Berhadap Uji Klinis Vaksin COVID-19 Sukses

Di musim pandemi saat ini, Jo dan kawan-kawasnnya, mendapatkan stok ARV untuk seminggu terapi. Padahal sebelum pandemi, ia bisa mendapat stok ARV untuk sebulan terapi.

Jokowi Ngaku Berantas Korupsi, Aktivis Nilai Tidak Terbukti
Indonesia
Jokowi Ngaku Berantas Korupsi, Aktivis Nilai Tidak Terbukti

Pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden (Perppu) KPK untuk mengganti UU KPK Baru nomor 19 tahun 2020 yang melemahkan KPK.