PDIP Keukeuh Pilkada Tetap Digelar Serentak 2024 Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat. (ANTARA FOTO/Septianda Perdana)

MerahPutih.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai perubahan Undang-Undang Pilkada serentak belum diperlukan. Pasalnya, persoalan pilkada dinilai lebih pada aspek pelaksanaan dan bukan pada substansi UU-nya.

"Evaluasi Pilkada penting namun belum mengarah pada urgensi perubahan UU Pilkada," kata Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat dalam keterangannya, Kamis (28/1).

Baca Juga

PPP Tetap Ingin Pilkada Serentak Digelar Nasional 2024

Anggota Komisi II DPR ini mengatakan, PDIP sepakat perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Pilkada serentak 2020 guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan kualitas demokrasi. Namun, belum perlu menyentuh perubahan UU Pilkada.

Djarot menjelaskan, tidak perlunya perubahan UU Pilkada mengingat pelaksanaan Pilkada serentak 2024 merupakan salah satu materi pokok UU tersebut. Menurutnya, hal itu guna menjaga kesinambungan dan kesesuaian jadwal antara pileg, pilpres dan Pilkada 2024.

"Pilkada Serentak 2024 yang diatur dalam UU tersebut belum dijalankan, bagaimana perubahan akan dilakukan? Jadi dilaksanakan dulu tahun 2024, baru dievaluasi," ujarnya.

Djarot Saiful Hidayat (kiri) (MP/Fadhli)

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini mengatakan, dengan tidak adanya perubahan UU politik maka seluruh energi bangsa dapat difokuskan pada upaya mengatasi pandemi berikut seluruh dampaknya.

Dengan begitu, lanjut Djarot, pemerintah dan DPR tidak perlu membuang-buang energi yang berpotensi ketegangan politik akibat seringnya perubahan UU Pemilu.

"Lebih baik fokus kita mengurus rakyat agar segera terbebas dari COVID-19. Pelaksanaan Pilkada yang penting untuk dievaluasi bukan perubahan UU-nya," pungkasnya. (Pon)

Baca Juga

Wagub DKI Berharap Pilkada Digelar Tahun 2022

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Argentina Selidiki Kematian Diego Maradona
Indonesia
Argentina Selidiki Kematian Diego Maradona

Otoritas hukum Argentina pada Minggu (20/11) menyita data rekam jejak medis dari dokter yang menangani Diego Maradona.

Mulai Hari Ini, Layanan TransJakarta Sampai Jam 10 Malam
Indonesia
Mulai Hari Ini, Layanan TransJakarta Sampai Jam 10 Malam

Untuk pelanggan yang akan naik di halte lain yang rusak berat seperti Halte Sawah Besar, Halte Senen arah Harmoni, dan Halte Sarinah; TransJakarta akan menyediakan layanan bus yang memiliki alat pembayaran Tap On Bus (TOB).

Langgar Perwali, Dishub dan Satlantas Polresta Surakarta Bubarkan Pesepeda Massal
Indonesia
Langgar Perwali, Dishub dan Satlantas Polresta Surakarta Bubarkan Pesepeda Massal

Belasan komunitas sepeda dengan jumlah puluhan orang yang kedapatan berkerumun serta bersepeda massal terjaring petugas.

Tujuh Provinsi Laporkan Tak Ada Penambahan Kasus COVID-19
Indonesia
Tujuh Provinsi Laporkan Tak Ada Penambahan Kasus COVID-19

Yuranto mengatakan bahwa beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak daripada kasus-kasus baru.

Pengamat Tak Masalahkan Anies dan Riza Gelar Rapat Virtual
Indonesia
Pengamat Tak Masalahkan Anies dan Riza Gelar Rapat Virtual

Di era digital dan situasi pandemi seperti sekarang ini, rapat online jarak jauh bukan sesuatu yang aneh

Respon Keras Rizieq Shihab Tahu 6 Pengawalnya Tewas Ditembak Polisi
Indonesia
Respon Keras Rizieq Shihab Tahu 6 Pengawalnya Tewas Ditembak Polisi

Rizieq Shihab mengaku tak tinggal diam atas tewasnya 6 Laskar FPI di Kilometer 50 Tol Jakarta-Cikampek.

Gus Ipul Minta Doa Agar Istri Cepat Sembuh dari COVID-19
Indonesia
Gus Ipul Minta Doa Agar Istri Cepat Sembuh dari COVID-19

"Mohon doa mudah-mudahan kami sekeluarga bisa melewati masa-masa yang sulit ini," katanya

Pegawai KPK yang Positif COVID-19 Bertambah Jadi 23 Orang
Indonesia
Pegawai KPK yang Positif COVID-19 Bertambah Jadi 23 Orang

KPK telah berkoordinasi dengan sejumlah layanan medis sebagai tindak lanjut adanya 23 kasus COVID-19

KPK Sesuaikan Mekanisme Penyadapan setelah Diputus MK Tak Perlu Izin Dewas
Indonesia
KPK Sesuaikan Mekanisme Penyadapan setelah Diputus MK Tak Perlu Izin Dewas

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal menyesuaikan kembali mekanisme kegiatan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan.

56 Usaha Besar Berkolaborasi Dengan 196 UMKM
Indonesia
56 Usaha Besar Berkolaborasi Dengan 196 UMKM

Sesuai dengan arahan Presiden RI Joko Widodo, agar setiap investasi yang masuk wajib "dikawinkan" dengan pengusaha nasional atau UMKM lokal.