PDIP Ingin Pemungutan Suara Pemilu di 21 Februari 2024 Pilkada. (MP/ Rizky).

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan mengaku setuju jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 21 Februari 2024, sesuai dengan usulan yang disampaikan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Fraksi PDI-P sangat setuju jadwal dari KPU, Pemilu dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2024. Karena terkait usulan itu, KPU RI juga sudah melakukan simulasi tahapan di Komisi II DPR," kata Wakil Ketua Komisi II DPR RI asal Fraksi PDI Perjuangan Junimart Girsang di Jakarta, Rabu (6/10).

Baca Juga:

NasDem Tidak Persoalkan Jadwal Pemilu Februari atau Mei 2024

Dia mengatakan, sikap fraksinya tersebut dengan harapan agar Pemilu 2024 dapat berjalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengamanatkan bahwa hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan oleh KPU.

Junimart menilai, kurang tepat terkait usulan pemerintah yang meminta agar pelaksanaan pemungutan suara Pemilu 2024 dilaksanakan pada 15 Mei karena berbenturan dengan bulan suci Ramadaan yang jatuh pada bulan Maret-April 2024.

"Terkait usulan Pemerintah yang meminta pemilu dilakukan tanggal 15 Mei 2024, terpaksa kita tolak karena berbenturan langsung dengan bulan suci Ramadan yang jatuh pada bulan Maret," ujarnya.

Dia mengatakan, kalau Pemilu 2024 dipaksakan dilaksanakan pada 15 Mei 2024, akan mengganggu ibadah puasa yang bersamaan jatuhnya dengan masa kampanye dan juga dengan Hari Raya Idul Fitri tahun 2024 pada 10 April.

Simulasi TPS
Simulasi TPS. (Foto:Bawaslu)

Selain itu, terkait usulan pemerintah tersebut, dikhawatirkan akan menyebabkan penyelenggaraan pencoblosan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2024 sangat sulit dilakukan dengan tenggang waktu yang sangat sempit.

Dia menjelaskan, hal itu karena perintah Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang telah ditetapkan penyelenggaraannya pada tanggal 27 November 2024.

"Kita hitung- hitung kalau bulan Mei itu pencoblosan pileg dan pilpres, maka tidak akan bisa mengejar pilkada bulan November. Karena kalau Mei dilakukan pemilu lalu terjadi dua putaran, bagaimana urusan sengketa yang akan selesai bulan Agustus-September untuk pemilu sementara pilkada sudah ditentukan UU dilakukan pada 27 November 2024," katanya.

Sebelumnya, Komisi II DPR batal menggelar Rapat Dengar Pendepat (RDP) dengan Menteri Dalam Negeri, Ketua KPU, Ketua Bawaslu, dan Ketua DKPP untuk membahas persiapan Pemilu serentak 2024, pada Rabu (6/10). (Pon)

Baca Juga:

Gerindra Pilih 15 Mei 2024 Jadi Hari Pemungutan Suara Pemilu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
ITB Gratiskan UKT Jalur Seleksi Mandiri
Indonesia
ITB Gratiskan UKT Jalur Seleksi Mandiri

Jalur seleksi mandiri ITB dirancang sebagai skema penerimaan mahasiswa baru program sarjana tanpa subsidi.

Kapolri Listyo Lantik Empat Kapolda dan Perwira Tinggi
Indonesia
Kapolri Listyo Lantik Empat Kapolda dan Perwira Tinggi

Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo melantik empat Kapolda dan Perwira Tinggi di Gedung Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/3).

1.700 Anggota Polres Jakarta Pusat Jalani Vaksin Tahap Dua
Indonesia
1.700 Anggota Polres Jakarta Pusat Jalani Vaksin Tahap Dua

Sebanyak 1.700 anggota Polres Metro Jakarta Pusat menjalani vaksinasi COVID-19 tahap dua pada Rabu (24/3).

Kasus Asabri, Kejagung Sita Hotel Milik Benny Tjokro di Sukoharjo
Indonesia
Kasus Asabri, Kejagung Sita Hotel Milik Benny Tjokro di Sukoharjo

"Ya benar, ada penyitaan aset berupa bangunan hotel (Hotel Brothers) di Sukoharjo terkait kasus dugaan korupsi Asabri," ujar Tatang, Senin (5/4).

PKS Beberkan Tiga Alasan Kereta Cepat 'Haram' Pakai APBN
Indonesia
PKS Beberkan Tiga Alasan Kereta Cepat 'Haram' Pakai APBN

Keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengizinkan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung memakai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menuai penolakan

Ketua DPD Kritik Baju Dinas Louis Vuitton Anggota DPRD Tangerang
Indonesia
Ketua DPD Kritik Baju Dinas Louis Vuitton Anggota DPRD Tangerang

Rencana pengadaan baju dinas anggota DPRD Kota Tangerang menggunakan merek internasional terkenal atau branded, dikritik Ketua DPD La Nyalla Mattalitti.

[HOAKS atau FAKTA]: Pohon Natal Dipasang di Halaman Istana Negara
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Pohon Natal Dipasang di Halaman Istana Negara

Akun Facebook Niken Yati mengunggah sebuah gambar dan narasi yang memperlihatkan foto pohon Natal dipasang di halaman Istana Negara.

Jatim Minta Vaksin Sinovac Sesuai Data SDM Kesehatan
Indonesia
Jatim Minta Vaksin Sinovac Sesuai Data SDM Kesehatan

"Jika ada tambahan alokasi lagi dari Kemenkes RI, maka sesegera mungkin akan kita distribusikan dalam waktu dekat ini," tegas Herlin.

Taman Satwa Cikembulan: Ayam dan Merpati Sudah Habis Dikasihkan ke Harimau
Indonesia
Taman Satwa Cikembulan: Ayam dan Merpati Sudah Habis Dikasihkan ke Harimau

Taman Satwa Cikembulan telah lama gigit jari di masa pandemi COVID-19. Sejak awal, taman satwa seluas 5 hektare ini mengalami banyak pembatasan sosial.

BPIP Minta Pemuda Galang Kekuatan Lawan Paham Radikal
Indonesia
BPIP Minta Pemuda Galang Kekuatan Lawan Paham Radikal

"Dalam melawan intoleransi, radikalisme dan terorisme, diperlukan kekuatan dari anak muda untuk menjadi pemutus rantai", ucapnya