PDIP Ingatkan DPR Jangan Sampai Jadi Dewan Perwakilan Kekuasaan

Wisnu CiptoWisnu Cipto - Kamis, 22 Agustus 2024
PDIP Ingatkan DPR Jangan Sampai Jadi Dewan Perwakilan Kekuasaan

Arsip - Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat

Ukuran text:
14
Dengarkan Berita:

MerahPutih.com - PDIP mengingatkan DPR RI untuk menjalankan tugasnya mendengar aspirasi masyarakat jangan sampai berubah fungsi menjadi ‘Dewan Perwakilan Kekuasaan’.

"Namanya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sehingga suara rakyat itulah yang seharusnya didengar. Bukan Dewan Perwakilan Kekuasaan," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, menanggapi aksi demonstrasi berbagai elemen di sejumlah daerah se-Indonesia, Kamis (22/8)

Namun, Hasto menepis anggapan bila rekan partainya yang juga Ketua DPR Puan Maharani tidak menjalankan tugasnya secara maksil di parlemen.

Hasto mengaku banyak mendengar Puan telah melakukan pendekatan dengan fraksi lainnya di parlemen mengenai sikap tegas PDIP menolak RUU Pilkada.

Baca juga:

Revisi Kilat UU Pilkada di DPR Kerdilkan Harga Diri Konstitusi

"Mbak Puan telah memberikan arahan kepada Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI, maka sikap kami sangat tegas di Baleg, ya, meskipun sendirian (menolak Revisi Undang Undang Pilkada)," imbuh petinggi PDIP itu.

PDIP, lanjut Hasto, mengajak rakyat mengawal isu ini agar upaya merevisi UU Pilkada gagal, seperti yang sudah disampaikan Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Jangan paksakan suatu kehendak kekuasaan tanpa mendengarkan suara rakyat. Itu salah satu pesan moral yang disampaikan oleh Ibu Mega. Jangan permainkan konstitusi, suatu bangsa akan hancur lebur kalau tidak berdiri kokoh pada ideologi dan konstitusi," pungkasnya. (Pon)

#PDIP #DPR #Hasto Kristiyanto
Google
Tambahkan Merahputih.com Sebagai Sumber Utama di Google untuk Dapatkan Berita Eksklusif.
Tambahkan Sekarang
Bagikan

Berita Terkait

Indonesia
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Usulan tersebut mempertimbangkan batas usia anak yang berakhir pada usia 18 tahun serta praktik mayoritas negara di dunia yang menetapkan usia memilih pada batas tersebut.
Alwan Ridha Ramdani - Selasa, 17 November 2026
Status Perkawinan Pemilih Diusulkan Dihapus di RUU Pemilu
Berita Foto
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Anggota DPR fraksi Partai Golkar Ferdiansyah (kiri) menyerahkan pendapat fraksi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 17 November 2026
Rapat Paripurna DPR Bahas RUU Tentang Tata Cara Pembentukan Undang-Undang
Berita Foto
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Kabaintelkam Polri Komjen Pol. Dedy Kusuma Bakti (kiri) menyampaikan paparan dalam RDP dengan Komisi III DPR di Jakarta, Senin (16/11/2026).
Didik Setiawan - Senin, 16 November 2026
Kabaintelkam dan Komisi III DPR Bahas Rancangan UU Penyadapan
Indonesia
PDIP Dukung Dasco Jadi Wakil Presiden
Akhir-akhir ini nama yang santer dibicarakan di internal Partai Gerindra adalah Dasco dan Ahmad Muzani, serta ada juga pihak lain yang membicarakan nama Puan Maharani.
Alwan Ridha Ramdani - Senin, 16 November 2026
PDIP Dukung Dasco Jadi Wakil Presiden
Berita Foto
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto berjabat tangan degan Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman saat rapat kerja di Jakarta, Kamis (12/11/2026).
Didik Setiawan - Kamis, 12 November 2026
Raker Perdana Kapolri dengan Komisi III DPR  Bahas Kasus Dugaan Penyadapan Presiden
Berita Foto
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Wakil Ketua MPR Bambang Wuryanto memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026),
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
Usulan Pemakzulan Gibran Masih di DPR, Bambang Pacul: Belum Sampai ke MPR
Berita Foto
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Anggota DPR, Dolfie Othniel Frederic Palit menyerahkan daftar pengusul HMP di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Didik Setiawan - Rabu, 11 November 2026
120 Anggota DPR dari 8 Fraksi Usulkan HMP, Wacana Pemakzulan Wapres Bergulir
Indonesia
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Sebanyak 172 anggota DPR RI dari seluruh fraksi partai politik resmi mengajukan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran Rakabuming Raka. Simak rincian dukungan dari masing-masing partai politik.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
172 Anggota DPR Dukung HMP Ijazah Wapres Gibran, Ini Peta Masing-Masing Fraksi
Indonesia
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Pimpinan DPR RI menggelar rapat menerima usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait persoalan ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Delapan fraksi partai politik hadir dalam pembahasan awal tersebut.
Wisnu Cipto - Rabu, 11 November 2026
Pimpinan DPR Gelar Rapat Usulan HMP Ijazah Wapres Gibran, Semua Fraksi Hadir
Berita Foto
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Anggota DPR Fraksi Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia memberikan keterangan terkait Hak Menyatakan Pendapat (HMP) di Kompleks Parlemen, Selasa (10/11/2026).
Didik Setiawan - Selasa, 10 November 2026
Doli Kurnia Ungkap Usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) Bergulir di DPR
Bagikan