PDIP: Hitung Ulang Bikin Mubazir Negara Bayar Seluruh Pengawas TPS Ilustras pemilu 2019 (MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - DPC PDIP Kota Surabaya menanggapi rekomendasi Badan Pengawas Pemilu yang meminta penghitungan suara ulang di 8.146 TPS. Kata Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya Whisnu Sakti Buana, hal itu berpotensi memperkeruh suasana dan menghambat tahapan Pemilu 2019.

"Adanya rekomendasi itu dengan sendirinya telah mengabaikan kinerja seluruh KPPS (Kelompok Penyelanggara Pemungutan Suara) se-Kota Surabaya. Mereka sudah bekerja dengan kelelahan luar biasa. Mulai pagi saat hari H Pemilu 17 April 2019, bahkan hingga subuh," kata Whisnu di Surabaya, Senin (22/4) seperti dilansir Antara.

Kata dia, Bawaslu Surabaya sejatinya juga punya pengawas di seluruh TPS. Mereka semua dibayar negara. Jadi seharusnya pengawasan atas TPS otomatis dilakukan oleh para aparatur Bawaslu. Terlebih ketika terjadi kesalahan dan pelanggaran.

"Jika semua TPS dihitung ulang, maka mubazir negara membayar seluruh pengawas TPS se-Kota Surabaya, dengan anggaran besar," ujar pria yang juga menjabat Wakil Wali Kota Surabaya ini.

Menurut dia, adanya kekeliruan-kekeliruan penghitungan suara di level TPS, sudah otomatis dilakukan pembetulan di tingkat yang lebih atas. Yakni di forum Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang melibatkan Panitia Pemungutan Suara (PPS), aparat Bawaslu dan saksi-saksi parpol.

Kesalahan itu, lanjut Whisnu, bisa dipahami sebagai akibat kelelahan manusia yang luar biasa dari para petugas KPPS dalam menyelenggarakan pemilu serentak.

Begitu juga dengan kekeliruan di level TPS itu, menurutnya, tidak saja menyangkut suara parpol.

Pemilu
Ilustrasi Pemilu 2019. (MP/Rizki Fitrianto)

Bahkan, lanjut dia, mayoritas penghitungan suara di TPS dan pencatatan di dokumen C1 KPU, Bawaslu dan saksi-saksi parpol, diamini benar di forum PPK karena data-data yang dipresentasikan satu sama lain terjadi kesesuaian alias cocok.

"Bagaimana mungkin Bawaslu meminta rekap TPS-TPS yang benar ini agar diulang kembali?" katanya menanyakan.

Untuk itu, menurut Whisnu, PDIP sebagai salah satu kontestan Pemilu 2019, berkepentingan agar keseluruhan tahapan Pemilu berlangsung luber dan jurdil. Jadi, hal-hal yang sudah benar, tidak perlu diubah.

"Termasuk banyak rekapitulasi suara yang benar di TPS-TPS di mana suara PDIP kalah. Jangan diotak-atik. Biarkan hasilnya murni karena jika hasil itu terus dipersoalkan, maka ini akan mengganggu secara serius penyelesaian tahapan Pemilu 2019 di Kota Surabaya," katanya.

Hal-hal yang keliru di level TPS, PDIP melihat telah otomatis dilakukan koreksi, pembetulan, di forum PPK yang melibatkan semua pihak, transparan dan akuntabel.

PDIP juga meminta Ketua Bawaslu Kota Surabaya Hadi Margo Sambodo untuk mempercayai kinerja penyelenggara Pemilu di level TPS, kelurahan dan kecamatan, termasuk aparatur KPU dan Bawaslu sendiri.

"Biarkan mereka bekerja dengan normal, dan diawasi semua mata. Tidak usah diintervensi dari atas," katanya.

Whisnu pun mencurigai sikap Bawaslu dan dan surat Nomor 436 tertanggal 21 April 2019. Kata dia, sikap dan surat Bawaslu semakin menambah kecurigaan bahwa sejak lama di antara personel Bawaslu caleg-caleg tertentu memiliki hubungan khusus. Bahkan, terjadi pergunjingan dan berhembus isu luas dan berakar hingga pengawas-pengawas TPS.

"Tapi, PDIP yakin dengan keimanan politik kami, bahwa suara rakyat adalah suara Tuhan. Sehebat apa pun penataan, tapi jika rakyat tidak mempercayai caleg-caleg itu, dan tidak mencoblos di bilik suara, terus mau apa? Apakah mau mengotak-atik perolehan suara murni rakyat?" katanya.

Sebagai peserta Pemilu, kata dia, PDI Perjuangan akan melawan seluruh upaya yang akan merusak kemurnian suara rakyat di Pemilu 2019. "Kami akan melawan setiap upaya itu dengan cara konstitusional," ujarnya.

PDI Perjuangan juga berharap KPU Kota Surabaya dan aparatur di level kelurahan dan kecamatan, tetap taat azas dan prosedur. Lalukan koreksi jika ada kekeliruan, benarkan jika hasilnya memang benar.

Ketua Bawaslu Surabaya Hadi Margo sebelumnya menegaskan bahwa rekomendasi penghitungan ulang suara terhadap 8.146 TPS adalah murni dari pengawasan pada saat pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.

"Jadi tidak benar kalau itu ada kaitannya dengan laporan dari lima partai politik soal penggelembungan suara ke Bawaslu kemarin (20/4). Ini murni pengawasan kami saat pemungutan, perhitungan suara di TPS serta rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK," katanya.

Hasil dari pengawasan tersebut, lanjut dia, Bawaslu Surabaya kemudian menggelar rapat pleno menyikapi adanya laporan tersebut pada 20 April 2019. Berdasarkan hasil Rapat Pleno Bawaslu Surabaya yang dituangkan dalam berita acara Nomor 30/BA/K.JI-38/IV/2019 itu, ditemukan selisih hasil penghitungan perolehan suara terhadap salah pengisian dan penjumlahan serta tanpa pengisian (kosong) pada formulir model C-KPU beserta kelengkapannya di tingkat TPS yang tersebar di Kota Surabaya. (*)


Tags Artikel Ini

Thomas Kukuh

LAINNYA DARI MERAH PUTIH