PDIP DKI Semprot Anies Soal Bicara Pilpres 2024 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam webinar yang diselenggarakan RS dan Universitas YARSI di Jakarta, Kamis (7/10/2021). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengomentari pernyataan Gubernur Anies Baswedan mengenai kontestasi Pemilu 2024 saat menghadiri forum workshop nasional PAN 2021 di Bali pada Senin (4/10) lalu.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan, seharusnya Anies fokus bekerja di ibu kota, bukan membicarakan tentang pilpres yang masih terlalu dini untuk dibahas.

Menurutnya, Anies jangan memberi kesan terlalu bernafsu atau kebelet untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di tanah air. Sebab, kini ia masih menjabat Gubernur DKI dan harus bekerja pada rakyat Jakarta.

Baca Juga:

Geram Anies Sering Mangkir Paripurna, Fraksi PDIP Ungkit Gaji Gubernur

"Sementara gaji masih diterima sebagai gubernur dan terkesan tidak bekerja optimal," tegas Gilbert.

Ia menilai, Gubernur Anies Baswedan sudah mulai mencari suara dalam kepulangan Imam Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Ketika Rizieq sampai Petamburan Anies langsung bersilahtuhrahmi, hingga menghadirkan kerumunan.

"Kebelet pertama sewaktu awal kedatangan M Riziek Shihab, menabrak perda COVID-19 yang baru diusulkan Pemprov dan disetujui bersama antara DPRD dan Pemprov," paparnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)

Gilbert juga menyayangkan sikap Anies yang selalu absen dalam rapat paripurna. Sikap Anies tersebut dinilai tidak mencerminkan dasar yang proporsional dari jabatannya sebagai Gubernur DKI.

Padahal, Gilbet berkata, Anies masih menerima gaji dan tunjangan menjadi Gubernur. Terlebih ia sudah bersumpah sewaktu diangkat untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat.

"Sudah berbulan-bulan dan berkali-kali kegiatan rapat paripurna di DPRD tanpa kehadiran gubernur," ucap Gilbert dalam keterangannya, Selasa (12/10). (Asp)

Baca Juga:

Zita Tantang Ketua DPRD DKI Tunjukkan Video Anies Bicara Penjegalan di Pilkada 2024

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
MA Kabulkan PK Pulau H, WALHI: Ancaman bagi Pantai Utara Jakarta
Indonesia
MA Kabulkan PK Pulau H, WALHI: Ancaman bagi Pantai Utara Jakarta

Direktur WALHI DKI Jakarta, Tubagus Soleh Ahmadi menilai, keputusan MA itu menjadi ancaman bagi Pantai Utara Jakarta.

Haji 2021 Resmi Dibatalkan, Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi
Indonesia
Haji 2021 Resmi Dibatalkan, Pemerintah Diminta Lobi Arab Saudi

Mudah-mudahan dengan keputusan ini ada sebuah kepastian bagi calon jemaah haji

Anies Ingatkan Warga tak Keluar Rumah saat Libur Natal dan Tahun Baru
Indonesia
Anies Ingatkan Warga tak Keluar Rumah saat Libur Natal dan Tahun Baru

Imbauan tak berlibur keluar rumah bagi para keluarga, lanjut Anies, didasari oleh klaster yang saat ini mendominasi kasus positif COVID-19.

Solo Raya Turun Level 3, Gibran Siapkan PTM Terbatas
Indonesia
Solo Raya Turun Level 3, Gibran Siapkan PTM Terbatas

Presiden Jokowi mengumumkan perpanjangan PPKM Jawa-Bali pada 31 Agustus-6 September.

Pemprov DKI Tindak Lanjuti 5 Sekolah Belajar Tatap Muka saat PPKM Level 4
Indonesia
Pemprov DKI Tindak Lanjuti 5 Sekolah Belajar Tatap Muka saat PPKM Level 4

Pemprov DKI Jakarta mengaku menerima pengaduan dari masyarakat soal ada 5 sekolah yang melakukan kegiatan belajar tatap muka saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 4.

Pemprov DKI Tunggu Arahan Pusat Terkait Perayaan Iduladha di Masa PPKM Darurat
Indonesia
Pemprov DKI Tunggu Arahan Pusat Terkait Perayaan Iduladha di Masa PPKM Darurat

Kementerian Agama (Kemenag) telah memutuskan Hari Raya Iduladha jatuh pada 20 Juli 2021

Djoko Tjandra Keberatan Sempat Dimintai Rp25 Miliar untuk Urus Red Notice di Polri
Indonesia
Djoko Tjandra Keberatan Sempat Dimintai Rp25 Miliar untuk Urus Red Notice di Polri

Djoko Tjandra mengaku sempat dimintai Tommy Sumardi uang sebesar Rp25 miliar sebagai biaya untuk mengurus penghapusan red notice di kepolisian.

Pemkot Bandung Instruksikan Kecamatan Jemput Lansia untuk Divaksin
Indonesia
Pemkot Bandung Instruksikan Kecamatan Jemput Lansia untuk Divaksin

Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menginstruksikan kecamatan agar "jemput bola" dalam mempercepat target vaksinasi COVID-19 untuk para lansia.

Pemerintah Diminta Perluas Cakupan Target dan Penerima Bansos Saat PPKM Darurat
Indonesia
Pemerintah Diminta Perluas Cakupan Target dan Penerima Bansos Saat PPKM Darurat

Tidak hanya kepada masyarakat miskin, namun juga masyarakat rentan.

 [Hoaks atau Fakta]: Pasien COVID-19 di Malasysia Dirawat di Tepi Jalan Dekat Rumah Sakit
Lainnya
[Hoaks atau Fakta]: Pasien COVID-19 di Malasysia Dirawat di Tepi Jalan Dekat Rumah Sakit

Untuk menghindari penularan, pihak rumah sakit berjanji memasang tirai sekaligus untuk menjaga privasi pasien.