PDIP DKI Semprot Anies Soal Bicara Pilpres 2024 Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dalam webinar yang diselenggarakan RS dan Universitas YARSI di Jakarta, Kamis (7/10/2021). (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

MerahPutih.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta mengomentari pernyataan Gubernur Anies Baswedan mengenai kontestasi Pemilu 2024 saat menghadiri forum workshop nasional PAN 2021 di Bali pada Senin (4/10) lalu.

Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Gilbert Simanjuntak mengatakan, seharusnya Anies fokus bekerja di ibu kota, bukan membicarakan tentang pilpres yang masih terlalu dini untuk dibahas.

Menurutnya, Anies jangan memberi kesan terlalu bernafsu atau kebelet untuk mencalonkan diri menjadi orang nomor satu di tanah air. Sebab, kini ia masih menjabat Gubernur DKI dan harus bekerja pada rakyat Jakarta.

Baca Juga:

Geram Anies Sering Mangkir Paripurna, Fraksi PDIP Ungkit Gaji Gubernur

"Sementara gaji masih diterima sebagai gubernur dan terkesan tidak bekerja optimal," tegas Gilbert.

Ia menilai, Gubernur Anies Baswedan sudah mulai mencari suara dalam kepulangan Imam Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dari Arab Saudi. Ketika Rizieq sampai Petamburan Anies langsung bersilahtuhrahmi, hingga menghadirkan kerumunan.

"Kebelet pertama sewaktu awal kedatangan M Riziek Shihab, menabrak perda COVID-19 yang baru diusulkan Pemprov dan disetujui bersama antara DPRD dan Pemprov," paparnya.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Foto: MP/Asropih)

Gilbert juga menyayangkan sikap Anies yang selalu absen dalam rapat paripurna. Sikap Anies tersebut dinilai tidak mencerminkan dasar yang proporsional dari jabatannya sebagai Gubernur DKI.

Padahal, Gilbet berkata, Anies masih menerima gaji dan tunjangan menjadi Gubernur. Terlebih ia sudah bersumpah sewaktu diangkat untuk menindaklanjuti aspirasi rakyat.

"Sudah berbulan-bulan dan berkali-kali kegiatan rapat paripurna di DPRD tanpa kehadiran gubernur," ucap Gilbert dalam keterangannya, Selasa (12/10). (Asp)

Baca Juga:

Zita Tantang Ketua DPRD DKI Tunjukkan Video Anies Bicara Penjegalan di Pilkada 2024

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Denda Tilang Elektronik Capai Rp 639 Miliar
Indonesia
Denda Tilang Elektronik Capai Rp 639 Miliar

Titipan denda yang terkumpul selama penerapan tilang elektronik atau electronic traffic law enforcement (ETLE) mencapai Rp 639 miliar.

17 Jenis Kendaraan ini Diizinkan Melintas saat Ganjil Genap di Jakarta
Indonesia
17 Jenis Kendaraan ini Diizinkan Melintas saat Ganjil Genap di Jakarta

Terdapat 17 kendaraan yang diizinkan melintas selama gage berlangsung.

Banjir Malaysia, 32 Ribu Lebih Warga Selangor Mengungsi
Dunia
Banjir Malaysia, 32 Ribu Lebih Warga Selangor Mengungsi

Banjir menggenangi pemukiman warga, fasilitas publik, sejumlah sekolah, hingga menggenangi ruas jalan tol yang menghubungkan antar-negeri atau provinsi.

Novel Belum Tahu Teknis Perekrutan ASN Polri
Indonesia
Novel Belum Tahu Teknis Perekrutan ASN Polri

Namun, ia belum tahu soal teknis perekrutan menjadi ASN Polri. Novel hanya menerangkan sosialisasi ini berupa pertanyaan kesediaan untuk masuk ASN Polri.

[Hoaks atau Fakta]: Biaya Perawatan Pasien COVID-19 Hanya Ditanggung Rp 18 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Biaya Perawatan Pasien COVID-19 Hanya Ditanggung Rp 18 Juta

Beredar gambar melalui Whatsapp yang menyatakan bahwa pihak Kementerian Kesehatan tidak lagi menanggung pasien COVID-19

RUU PPP Yang Bakal Jadi Acuan Revisi UU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna DPR
Indonesia
RUU PPP Yang Bakal Jadi Acuan Revisi UU Omnibus Law Dibawa ke Paripurna DPR

Tercatat delapan fraksi menyetujui dengan beberapa catatan dan Fraksi PKS menyatakan belum bisa menerima.

PPKM Darurat Diperpanjang, Mantan Wali Kota Solo Minta Gizi Warga Terjamin
Indonesia
PPKM Darurat Diperpanjang, Mantan Wali Kota Solo Minta Gizi Warga Terjamin

Perpanjangan PPKM Darurat harus disertai solusi karena ini berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, terutama pedagang PKL dan pasar tradisional non esensial.

Sejumlah Persoalan Muncul pada Pengadaan Tanah di IKN
Indonesia
Sejumlah Persoalan Muncul pada Pengadaan Tanah di IKN

Wakil Menteri ATR/Waka BPN Surya Tjandra mengatakan, sebelum kawasan yang akan dilakukan pembangunan IKN merupakan kawasan hutan, jadi sebetulnya tidak perlu adanya pengadaan tanah.

Panglima dan Kapolri Turun Langsung Kawal Vaksinasi di Medan
Indonesia
Panglima dan Kapolri Turun Langsung Kawal Vaksinasi di Medan

Melaksanakan kegiatan vaksinasi sehingga Medan bisa segera turunkan level

Menperin Akui Realisasi Minyak Goreng di Pasaran Belum Sesuai Harapan
Indonesia
Menperin Akui Realisasi Minyak Goreng di Pasaran Belum Sesuai Harapan

Polri akan mengawasi ketersediaan minyak goreng curah di masyarakat, dengan membentuk Satgas khusus yang mengawasi mulai dari produksi, distributor hingga ke pengecer.