Dwi Astarini
MERAHPUTIH.COM - PDI Perjuangan (PDIP) menyatakan sikap untuk mempertahankan sistem pilkada dipilih langsung oleh rakyat. Hal ini menjadi salah satu poin krusial dalam rekomendasi eksternal Rakernas I PDIP yang digelar di Beach City International Stadium, Ancol, Jakarta, Senin (12/1).
?
Ketua DPD PDIP Provinsi Aceh Jamaluddin Idham membacakan rekomendasi eksternal tersebut. Ia mengatakan hak kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpin di daerah tidak boleh diganggu gugat demi menjaga legitimasi pemerintahan.
?
"Rakernas I Partai menegaskan pentingnya menjaga hak kedaulatan rakyat untuk menentukan pemimpin mereka melalui pelaksanaan pilkada secara langsung guna memperkuat legitimasi dan kepastian masa jabatan yang bersifat tetap lima tahun," ujar Jamaluddin.
?
Sebagai solusi atas tingginya biaya politik, PDIP merekomendasikan transformasi sistem pemungutan suara dan penguatan integritas penyelenggara. Ia memaparkan partai besutan Megawati Soekarnoputri itu mendorong penerapan teknologi untuk efisiensi anggaran tanpa mengurangi kualitas demokrasi.
Baca juga:
PDIP Kritik Wacana Pilkada Lewat DPRD: Demokrasi Jangan Maju Mundur seperti Poco-Poco
?
"Rakernas I Partai mendorong pelaksanaan pilkada yang berbiaya rendah antara lain menerapkan e-voting, penegakan hukum bagi pelanggaran pemilu seperti money politic, serta mencegah pembiayaan rekomendasi calon atau mahar politik," lanjut Jamaluddin.
?
Selain isu pembiayaan, poin rekomendasi tersebut juga menekankan pentingnya pembatasan biaya kampanye serta profesionalitas penyelenggara pemilu. Menurutnya, sistem pilkada yang bersih akan melahirkan pemimpin yang benar-benar berdedikasi bagi kesejahteraan rakyat, bukan bagi penyokong modal.
?
"Setiap tahapan pilkada harus memastikan kedaulatan ada di tangan rakyat, bukan pada kekuatan kapital. Dengan penegakan hukum yang tegas terhadap politik uang, kita menjaga muruah demokrasi kita," tegas Jamaluddin.(Pon)
?
Baca juga:
Tolak Keras Pilkada Lewat DPRD, Gerakan Rakyat: Ini Permufakatan Elit Rampas Kedaulatan
