PDIP dan PSI Resmi Gulirkan Hak Interpelasi, Formula E Dianggap Bebani DKI Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)

MerahPutih.com - Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi ke Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Masudi, terkait rencana penyelenggaraan mobil balap Formula E.

Mereka yang menyerahkan dari dua Fraksi di legislator Kebon Sirih yakni PSI dan PDI Perjuangan. PDIP sebanyak 25 anggota dan PSI ada 8 orang yang membubuhkan tanda tangan persetujuan hak interpelasi.

"Hari ini menyerahkan tanda tangan kami untuk memberikan sebuah hak interpelasi kepada Saudara Gubernur," kata anggota Fraksi PDI Perjuangan Rasyidi di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat, Kamis (26/8).

Baca Juga:

Jakpro tak Permasalahkan DPRD DKI Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

Rasyidi menuturkan, Formula E menggunakan APBD DKI. Sedangkan APBD DKI anjlok akibat pandemi COVID-19.

Sehingga, lanjutnya, gelaran mobil balap berenergi listrik ini sangat membebani anggaran DKI. Sebab anggaran yang dimiliki DKI sekarang mengalami defisit.

"Dari hasil LHP BPK, itu kalau dilakukan Formula E itu bukan menguntungkan, tapi ada potensi kerugian," paparnya.

Sebanyak 33 Anggota DPRD DKI resmi mengajukan hak interpelasi penyelanggaraan Formula E. (Foto: MP/Asropih)
Caption

Sementara itu, Prasetyo Edi Marsudi mengatakan, dokumen dan berkas hak interpelasi yang sudah ditandatangani ini akan ditindaklanjuti dan akan dilakukan rapat paripurna.

"Di sini saya terima hak anggota dan ini akan dirumuskan dilanjutkan dalam rapat paripurna," jelasnya.

Menurutnya, hak interpelasi merupakan hak anggota dewan. Apalagi yang jadi persoalan dari pemeriksaan BPK pagelaran Formula E merugikan anggaran DKI. Yang lebih diperparah saat ini, anggaran Jakarta mengalami defisit.

Baca Juga:

PDIP Lobi Fraksi Lain Gulirkan Hak Interpelasi Formula E

Terlebih adanya temuan audit BPK Gubernur Anies Baswedan harus berpikir ulang kembali untuk menggelar mobil balap berenergi listrik tersebut.

"Aturan di tahun zaman ini dan jabatan beliau sebelum 5 tahun ini tidak boleh mempunyai perencanaan seperti ini. Dampaknya nanti kalau gubernurnya masih beliau, itu alhamdulillah bisa diteruskan, kalau engga ini jadi beban gubernur seterusnya," tutupnya. (Asp)

Baca Juga:

Wagub Riza Samakan Penyelenggaraan Formula E dengan Olimpiade Tokyo

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Jokowi Ingin Anak Muda Bangun Kultur dan Rebut Pasar Digital
Indonesia
Jokowi Ingin Anak Muda Bangun Kultur dan Rebut Pasar Digital

Saat ini Indonesia memiliki 2.319 startup atau perusahaan rintisan baru. Dengan melihat potensi tersebut semakin hari usaha rintisan Indonesia akan terus bertambah.

Ini Alasan Irjen Napoleon Bonaparte Belum Dipecat Polri
Indonesia
Ini Alasan Irjen Napoleon Bonaparte Belum Dipecat Polri

Vonis kasasi yang diputuskan pada 3 November 2021 lalu menyebutkan Napoleon tetap harus menjalani hukuman 4 tahun penjara ditambah denda Rp 100 juta subsider 6 bulan kurungan.

Raih Dua Rekor MURI di HUT Ke-49, PDIP Disebut Partai Disiplin
Indonesia
Raih Dua Rekor MURI di HUT Ke-49, PDIP Disebut Partai Disiplin

PDI Perjuangan (PDIP) meraih dua penghargaan dari Museum Rekor Dunia Indonesia (MURI) bertepatan dengan HUT Ke-49 Partai.

Cegah Omicron, BNPB Perketat Pengawasan Kedatangan PMI di Kota Batam
Indonesia
Cegah Omicron, BNPB Perketat Pengawasan Kedatangan PMI di Kota Batam

Setiap hari, rata-rata 250 orang berasal dari Singapura dan Johor, Malaysia masuk Indonesia melalui Batam.

PPP Minta Elite Politik Hentikan Wacana Penundaan Pemilu
Indonesia
PPP Minta Elite Politik Hentikan Wacana Penundaan Pemilu

Wakil Ketua Umum PPP, Arsul Sani meminta para elite politik menghentikan wacana penundaan pemilu.

DPR Desak Pemerintah Segera Tangani Wabah PMK agar Peternak Tak Merugi
Indonesia
DPR Desak Pemerintah Segera Tangani Wabah PMK agar Peternak Tak Merugi

Anggota Komisi I DPR RI, Sukamta menyarankan, Pemerintah untuk memberikan insentif ganti rugi bagi para masyarakat yang memelihara beberapa ekor hewan ternak.

Pemerintah Diminta Perbaiki Layanan Imigrasi
Indonesia
Pemerintah Diminta Perbaiki Layanan Imigrasi

Anggota Komisi III DPR RI, Andi Rio Idris Padjalangi, mendorong Kemenkumham segera menjalankan perintah Presiden Joko Widodo dalam memperbaiki layanan imigrasi, terutama terkait Visa on Arrival dan Kartu Izin Tinggal Terbatas bagi calon investor asing.

Pasien COVID-19 RSDC Wisma Atlet Tercatat 2.615 Orang
Indonesia
Pasien COVID-19 RSDC Wisma Atlet Tercatat 2.615 Orang

Jumlah pasien positif COVID-19 yang dirawat di Rumah Sakit Darurat COVID-19 (RSDC) Wisma Atlet Kemayoran bertambah 4 orang, Rabu (19/1).

Kondisi Semakin Membaik, AKBP Dermawan Karosekali Segera Keluar dari RS
Indonesia
Kondisi Semakin Membaik, AKBP Dermawan Karosekali Segera Keluar dari RS

"Saya dapat kabar dalam satu atau dua hari ke depan, sudah bisa pulang," ungkap Sambodo

KAI Siap Dukung Aturan Calon Penumpang Wajib Vaksin Booster
Indonesia
KAI Siap Dukung Aturan Calon Penumpang Wajib Vaksin Booster

Aturan kewajiban vaksin booster bakal diterapkan bagi pengguna moda transportasi kereta api.