PDIP Buka Suara soal Isu Jokowi Gantikan Megawati jadi Ketum Presiden Jokowi. Foto: ANTARA

MerahPutih.com - Isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjabat Ketua Umum PDI Perjuangan (PDIP) menggantikan Megawati Soekarnoputri tengah berembus kencang.

Isu itu muncul saat PDIP tengah mematangkan bacawapres pendamping Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.

Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat tak menampik tetapi juga tidak membenarkan soal isu tersebut. Dia hanya menegaskan bahwa kongres PDIP akan digelar pada 2025.

"Kongres kan lama, kongres kan 2025, jadi kita masih fokus untuk pileg, pilpres," kata Djarot di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/10).

Djarot menekankan Kongres PDIP akan digelar dua tahun lagi. Kongres merupakan forum tertinggi partai untuk menentukan sosok Ketua Umum PDIP.

Dia menjelaskan penentuan ketum PDIP berada di tangan utusan-utusan partai, bukan sekadar para peserta kongres.

Menurutnya, pimpinan tertinggi di partai berlambang banteng bergantung pada aspirasi kadwr di tingkat DPC maupun DPD PDIP.

Lebih lanjut Djarot menyebut saat ini seluruh kader PDIP fokus melakukan kerja-kerja politik memenangkan Ganjar dan PDIP di Pemilu 2024.

"Jadi, itu nanti ya 2025," pungkas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut. (Pon)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Dedi Mulyadi Dimintai Klarifikasi soal Pengunduran Diri ke Ketum Golkar
Indonesia
Dedi Mulyadi Dimintai Klarifikasi soal Pengunduran Diri ke Ketum Golkar

Golkar meminta Dedi Mulyadi untuk melakukan klarifikasi langsung ke Ketum Airlangga Hartarto ihwal niatannya keluar dari partai berlambang pohon beringin tersebut.

PKS Sampaikan Dukungan, Anies Genggam Tiket Capres 2024
Indonesia
PKS Sampaikan Dukungan, Anies Genggam Tiket Capres 2024

"PKS konsisten menjadi bagian partai koalisi pendukung Anies di Pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi presidential threshold 20 persen," ujar Sohibul

KPK Segera Sidangkan Bupati Nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham
Indonesia
KPK Segera Sidangkan Bupati Nonaktif Mamberamo Tengah Ricky Ham

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera menyidangkan Bupati Mamberamo Tengah nonaktif Ricky Ham Pagawak pada Rabu (26/7) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Makassar.

Wapres Ma'ruf Amin Minta Bawaslu Awasi dengan Ketat Netralitas Kepala Daerah
Indonesia
Wapres Ma'ruf Amin Minta Bawaslu Awasi dengan Ketat Netralitas Kepala Daerah

Wapres menyerukan agar para kepala daerah tetap bersikap netral.

 OC Kaligis Jadi Kuasa Hukum Lukas Enembe
Indonesia
OC Kaligis Jadi Kuasa Hukum Lukas Enembe

"Keluarga sudah menunjuk Pak OCK (OC Kaligis) sebagai penasihat hukum keluarga," kata salah satu kuasa hukum Lukas Enembe, Stefanus Roy Rening

Irwan Hermawan Bungkam Soal Aliran Dana Rp 27 Miliar yang Mengalir ke Menpora
Indonesia
Irwan Hermawan Bungkam Soal Aliran Dana Rp 27 Miliar yang Mengalir ke Menpora

Terdakwa kasus dugaan korupsi Base Transceiver Station (BTS) 4G BAKTI Kominfo Irwan Hermawan memilih bungkam ketika ditanya awak media soal uang Rp 27 miliar yang mengalir ke kantong Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo.

Kunker ke Yogya, Kaisar Naruhito Ingin Lanjutkan Kerja Sama Pembuatan Dam Sabo
Indonesia
Kunker ke Yogya, Kaisar Naruhito Ingin Lanjutkan Kerja Sama Pembuatan Dam Sabo

Kaisar Naruhito berkeinginan melanjutkan kerja sama antara Jepang dan Indonesia terutama dalam pembangunan Dam Sabo.

Hari Ini Pemerintah Putuskan Hari Lebaran
Indonesia
Hari Ini Pemerintah Putuskan Hari Lebaran

Sidang isbat akan diawali Seminar Pemaparan Posisi Hilal yang disampaikan Tim Hisab Rukyat Kemenag.

Tim Medis Indonesia Tangani 130 Korban Gempa Turki
Indonesia
Tim Medis Indonesia Tangani 130 Korban Gempa Turki

"Sejak beroperasi pada 16 Februari 2023, pukul 18.00 waktu setempat, kami melayani lebih dari seratus pasien yang berdomisili di wilayah Hassa," ujar Kepala Pusat Pengendalian Operasi BNPB, Bambang Surya Putra dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (19/2).

DPR Segera Luncurkan Laporan Kinerja, Tunggu Masukan hingga Kritik dari Masyarakat
Indonesia
DPR Segera Luncurkan Laporan Kinerja, Tunggu Masukan hingga Kritik dari Masyarakat

DPR RI bersama Sekretariat Jenderal DPR RI tengah menyusun Buku Laporan Kinerja Dewan untuk masa bakti 2022-2023.