PDIP Bingung Aksi Walk Out Anggota DPRD Diartikan Memusuhi PSI Tsamara Amany Alatas. (MP/Rizki Fitrianto)

MerahPutih.com - Aksi walk out sejumlah anggota DPRD DKI mendapat komentar dari Ketua DPP PSI Tsamara Amany.

Ia menyebut partainya di DKI tengah dimusuhi karena sudah berani menjaga uang rakyat dalam menolak kenaikan rencana kerja tahunan (RKT).

Menyikapi hal ini, Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono membantah aksi keluar dari rapat paripurna sebagai rasa kesal dan memusuhi PSI.

Baca Juga:

Delapan Fraksi DPRD Walk Out saat PSI Sampaikan Pandangan Umum

"Yang musuhin sopo? Engga ada yang musuhin. Dianya saja yang ngerasa begitu. Engga ada istilah musuh-memusuhi. Ini soal politik," papar Gembong saat dikonfirmasi, Rabu (16/12).

Menurut Gembong, setiap masing-masing fraksi di Dewan Parlemen Kebon Sirih mempunyai sikap dalam kaitan apa pun.

Ia kembali tegaskan keputusan walk out partainya bukan perlakuan memusuhi PSI.

"PSI kok merasa dimusuhi, rumusnya apa? Apa yang jadi perasaan dia dimusuhi?" tanya dia.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)
Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Gembong Warsono. (Foto: MP/Asropih)

Mengenai kenaikan RKT, menurut dia, hal itu sudah menjadi kesepakatan bersama semua fraksi di DPRD. Tapi secara tidak etis, PSI berkoar-koar tidak setuju sesudah kelar rapat. Ini menurutnya yang jadi permasalahan.

"Kalau soal RKT kan awalnya menjadi kesepakatan semua fraksi, termasuk PSI," tutupnya.

Seperti diketahui, Ketua DPP PSI Tsamara Amany menuturkan, pihaknya tak masalah jika harus dimusuhi oleh anggota DPRD DKI asal bisa menjaga uang rakyat.

Bahkan, tegas Tsamara, PSI rela jika sampai dimusuhi oleh satu republik.

Baca Juga:

Ketua DPRD DKI Ancam Polisikan Guru Pembuat Soal Ujian 'Anies Diejek Mega'

"Demi menjaga uang rakyat, jangankan dimusuhi anggota DPRD DKI. Dimusuhi satu republik pun kami siap,” cuitnya melalui akun Twitter @TsamaraDKI.

Kemudian dalam cuitan berbeda, ia juga menegaskan PSI sejak awal terus berupaya untuk mengawal anggaran APBD agar benar-benar dipakai untuk kepentingan rakyat.

Sejak awal kami berjuang menjaga uang rakyat. Dari mulai lem aibon, formula E, dan kini kenaikan gaji/tunjangan DPRD DKI. Kami di sini untuk memastikan setiap sen uang rakyat kembali ke rakyat,” tulisnya. (Asp)

Baca Juga:

DPRD DKI Pastikan Reklamasi Ancol Masuk Perda RDTR

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Berikan Uang Saku untuk Atlet di PON Papua, Gibran: Semoga Menang
Indonesia
Berikan Uang Saku untuk Atlet di PON Papua, Gibran: Semoga Menang

Sebanyak 50 atlet asal Solo kontingen Jawa Tengah yang akan tampil di PON Papua telah dilepas Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.

Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang
Indonesia
Masih Ada Obligator BLBI Enggan Bayar Hutang

"Aset dalam bentuk tanah 15,2 juta hektar yang beli, 5,2 juta hektar sudah kita kuasai langsung kembali," ucap Menko Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam), Mahfud MD.

Gibran Surati Menkes Minta Tambahan Vaksin COVID-19
Indonesia
Gibran Surati Menkes Minta Tambahan Vaksin COVID-19

Tambahan vaksin tersebut, rencananya akan diperuntukkan untuk para seniman pemain wayang orang di Solo.

KPK Terima Audiensi Menparekraf Sandiaga, Ini yang Dibahas
Indonesia
KPK Terima Audiensi Menparekraf Sandiaga, Ini yang Dibahas

KPK menerima audiensi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno beserta jajaran terkait rencana kerja sama pengelolaan anggaran.

Kadin Sebut Kondisi Ekonomi Masih Dipenuhi Ketidakpastian
Indonesia
Kadin Sebut Kondisi Ekonomi Masih Dipenuhi Ketidakpastian

Angka proyeksi pertumbuhan ekonomi kuartal III 2021 itu jauh lebih rendah dibanding realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal II 2021 yang sebesar 7,07 persen (yoy).

Tak Terima Dijadikan Tersangka, Yahya Waloni Gugat Polisi ke Pengadilan
Indonesia
Tak Terima Dijadikan Tersangka, Yahya Waloni Gugat Polisi ke Pengadilan

Yahya Waloni ditetapkan sebagai tersangka kemudian dilakukan penahanan hanya karena melakukan ceramah soal agama lain

[Hoaks atau Fakta]: Terpidana Mati Harus Keluarkan Biaya Eksekusi Rp200 Juta
Indonesia
[Hoaks atau Fakta]: Terpidana Mati Harus Keluarkan Biaya Eksekusi Rp200 Juta

Pada Februari 2015, pelaksanaan eksekusi hukuman mati menghabiskan Rp 2 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk menghukum 10 orang terpidana dengan vonis hukuman mati.

Kabareskrim Baru Terakhir Lapor LHKPN Tahun 2016, Berapa Jumlah Hartanya?
Indonesia
Kabareskrim Baru Terakhir Lapor LHKPN Tahun 2016, Berapa Jumlah Hartanya?

Kapolri Listyo Sigit Prabowo menunjuk Komjen Agus Andrianto menjadi Kabareskrim Polri menggantikan dirinya.

Partisipasi Pemilih di Pilwakot Solo Cuma 70,5 Persen, KPU Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Partisipasi Pemilih di Pilwakot Solo Cuma 70,5 Persen, KPU Ungkap Penyebabnya

"Kami menargetkan partisipasi pemilih 77,5 persen di Pilwakot Solo 2020. Namun, hasilnya hanya 70,52 persen saja," kata Nurul

 Kasus Positif Harian COVID-19 Tertinggi di ASEAN, Ini Rekomendasi Ketua DPD
Indonesia
Kasus Positif Harian COVID-19 Tertinggi di ASEAN, Ini Rekomendasi Ketua DPD

LaNyalla mengimbau kepada masyarakat agar bekerja bersama-sama pemerintah memerangi penyebaran COVID-19