PDIP Bicara Kemungkinan Ganjar Pranowo Calon Capres 2024 Terkuat Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyatakan partainya belum memikirkan soal kader yang bakal diusung dalam Pilpres 2024 mendatang.

Hal itu dikatakan Hasto menjawab pertanyaan awak media yang mempertanyakan peluang Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang dalam sejumlah hasil survei dan riset memiliki elektabilitas tinggi.

Hasto menegaskan, seluruh kader menyerahkan sepenuhnya ke Megawati.

Baca Juga:

Megawati Pensiun Pimpin PDIP, FX Rudy Usulkan Prananda sebagai Penerusnya

"Demokrasi kami telah menetapkan Ibu Megawati yang akan mengambil keputusan," kata Hasto kepada wartawan, di Jakarta Pusat, Sabtu (10/4).

Hasto menambahkan, sembari menunggu keputusan Megawati, Pengurus Pusat PDIP akan mempersiapkan seluruh kader dan jaringannya agar benar-benar bekerja di tengah rakyat.

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (MP/Ismail)
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. (MP/Ismail)

Saat ini, lanjut Hasto, PDIP hanya fokus membangun konsolidasi kebangsaan untuk mengatasi pandemi COVID-19.

"Karena itulah terkait dengan pilpres, kami menyiapkan seluruh perangkat kepartaian terlebih dahulu dengan melakukan konsolidasi jauh lebih penting," tambah politisi asal Yogyakarta itu.

Baca Juga:

PDIP Apresiasi Jokowi Sukses Rebut TMII dari Keluarga Soeharto

Menurut Hasto, rakyat bisa melihat sendiri mana pemimpin yang berani memikul tanggung jawab, ketegasan, prinsip, dan rekam jejak yang jelas.

"Karena itulah terkait dengan pilpres, kami menyiapkan seluruh perangkat kepartaian terlebih dahulu dengan melakukan konsolidasi jauh lebih penting," tambahnya. (Knu)

Baca Juga:

PDIP Desak Polisi Tindak Tegas Industri Pembuat Masker N95 Palsu

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Terdampak Berat PPKM Darurat, Ini Sejumlah Tuntutan PKL Malioboro
Indonesia
Terdampak Berat PPKM Darurat, Ini Sejumlah Tuntutan PKL Malioboro

Sejumlah paguyuban PKL di wilayah Malioboro, Yogyakarta mendesak Pemerintah Provinsi DIY memberikan sejumlah bantuan kepada seluruh anggota mereka.

KPK Tahan Tersangka Pemberi Suap ke Eks Bupati Cirebon
Indonesia
KPK Tahan Tersangka Pemberi Suap ke Eks Bupati Cirebon

Sutikno ditahan di Rutan Gedung KPK lama untuk 20 hari pertama. Dengan demikian, Sutikno bakal mendekam di sel tahanan setidaknya hingga 9 Januari 2021.

Pemprov DKI Temukan Pengungsi Banjir Positif COVID-19
Indonesia
Pemprov DKI Temukan Pengungsi Banjir Positif COVID-19

Pengungsi banjir Jakarta dirawat di RS rujukan COVID-19 lantaran terkonfirmasi positif setelah dilakukan swab antigen di lokasi pengungsian.

Cegah Korupsi Bansos, Risma Beberkan Strategi Ini di KPK
Indonesia
Cegah Korupsi Bansos, Risma Beberkan Strategi Ini di KPK

Kementerian Sosial menggandeng Kejaksaan Agung

Terungkap! Segini Harta Anggota DPR Termuda Anak Kapolda Metro Jaya
Indonesia
Terungkap! Segini Harta Anggota DPR Termuda Anak Kapolda Metro Jaya

Harta Farah Puteri terdiri dari harta bergerak dan tidak bergerak

ASN Masuk Kantor Diprioritaskan Sudah Divaksin COVID-19
Indonesia
ASN Masuk Kantor Diprioritaskan Sudah Divaksin COVID-19

Kemanpan RB kembali mengeluarkan pengaturan sistem kerja bagi pegawai aparatur sipil negara di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Vaksin Masih Terbatas, Anies: Tak Usah Dulu Ributkan Sanksi Penolak Vaksinasi
Indonesia
Vaksin Masih Terbatas, Anies: Tak Usah Dulu Ributkan Sanksi Penolak Vaksinasi

"Sekarang vaksinnya masih sedikit kok, yang mau aja yang divaksin gampang kan," jelas Anies.

KPK Terapkan Kunjungan Daring, Edhy Prabowo Mengeluh
Indonesia
KPK Terapkan Kunjungan Daring, Edhy Prabowo Mengeluh

Edhy mengaku membutuhkan dukungan moral

[HOAKS atau FAKTA]: Kriteria Baru dari WHO, 65 Tahun ke Bawah Masuk Kategori Usia Muda
Indonesia
[HOAKS atau FAKTA]: Kriteria Baru dari WHO, 65 Tahun ke Bawah Masuk Kategori Usia Muda

Beredar sebuah informasi di media sosial yang mengklaim Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah mengeluarkan kriteria kelompok usia terbaru.

Legislator Tegaskan Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI di Tangan Jokowi
Indonesia
Legislator Tegaskan Perpanjangan Masa Jabatan Panglima TNI di Tangan Jokowi

Revisi UU TNI tidak masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2021