PDIP Bentuk Tim Penegak Disiplin untuk Pilkada Serentak, Ini Tugasnya Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto. (Foto: MP/Ponco Sulaksono)

MerahPutih.com - Demi menegakkan disiplin protokol kesehatan para calon kepala daerah (cakada) dan kader di Pilkada Serentak 2020, DPP PDI Perjuangan (PDIP) menyiapkan Tim Penegak Disiplin Partai yang operasinya mencakup dari sosialisasi, pencegahan, hingga penindakan.

Hal itu diungkap oleh Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto saat membuka acara rapat koordinasi khusus bidang kehormatan partai yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (25/9) kemarin.

Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memantau acara tersebut secara virtual, bersama jajaran pengurusnya. Termasuk Ketua DPP PDIP bidang kehormatan partai Komaruddin Watubun, Ketua DPP PDIP Eriko Sotarduga dan Tri Rismaharini.

Baca Juga:

Ngotot PDIP Ingin Pilkada Terus Berlangsung

Dijelaskan Hasto, Tim Penegak Disiplin Partai itu dibentuk di tiap struktur kepengurusan tingkat provinsi (DPD) maupun kabupaten/kota (DPC). Seluruh wakil ketua di tiap tingkatan kepengurusan yang akan menjadi ketua tim.

Selain ketua, akan ada sejumlah deputi yang diisi oleh pengurus partai di tiap tingkatan. Mencakup deputi bidang sosialisasi dan komunikasi, deputi bidang logistik dan kesehatan yang tugasnya menyediakan alat pelindung diri, deputi bidang pelaporan dan deputi bidang pencegahan dan penindakan.

Secara khusus, Hasto menjelaskan soal deputi bidang pencegahan yang bersama dengan bidang sosialisasi, harus aktif bekerja, termasuk sosialisasi peningkatan imunitas tubuh. Selain itu, 15 hingga 30 menit sebelum acara dimulai, mereka mengecek lapangan. Sehingga sejak awal ketahuan apakah masker sudah disiapkan, jarak antarpeserta sudah minimal 2 meter, banyak mencuci tangan atau tidak.

Tim pecegahan akan mengingatkan. Sementara tim penindak adalah yang bergerak jika kader partai yang sudah diingatkan namun tak mengindahkan.

"Langsung ditegur kasih sanksi. Kita melakukan penindakan terhadap mereka yang tidak menggunakan masker. Hanya sanksi hanya bisa kita berikan bagi anggota dan kader PDI Perjuangan. Karena ini instruksinya internal partai untuk menegakkan bahwa kader dan anggota partai itu wajib hukumnya untuk memenuhi protokol kesehatan," kata Hasto.

Elit PDI Perjuangan. (Foto: PDIP).
Elit PDI Perjuangan. (Foto: PDIP).

Hasto juga mengatakan tim itu juga bisa menegur calon kepala daerah maupun calon wakil kepala daerah yang tak mematuhi aturan.

“Bisa kita tegur karena mereka adalah pemimpin yang seharusnya memberikan teladan kepada rakyatnya," imbuh Hasto.

Disampaikan Hasto, Tim Penegak Disiplin utamanya bertugas memastikan seluruh anggota dan kader partai melaksanakan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak. Yakni soal jaga jarak minimal 2 meter, pertemuan terbuka maksimal 50 orang, serta wajib menggunakan masker.

"Kalau tidak pakai masker, nah itu deputi penindakan langsung bertindak, difoto lalu keluarkan surat peringatan 1, 2, dan 3. Jadi langsung sanksi itu di lapangan dan kemudian didukung oleh dokumen administrasi," ulas Hasto.

Tim juga memastikan ketersediaan masker untuk anggota dan kader partai yang diproduksi secara gotong royong. Dengan begitu, kantor-kantor partai di daerah sebagai pusat gotong royong untuk memproduksi masker. Kantor PDIP harus dijadikan sebagai posko pencegahan dan penanggulangan penularan COVID-19.

Sanksi berat bagi kader pelanggar jika sudah membahayakan masyarakat secara langsung. Kedua, jika setelah mendapat tiga kali peringatan tertulis masih saja lalai. Dan, jika telah diberikan teguran keras tertulis, masih terjadi pengulangan, maka DPP PDIP memberikan izin untuk membebaskan dari tugas di tim kampanye bahkan penugasan di partai.

"Karena kader partai atas perintah Ibu Ketua Umum Ibu Megawati Soekarnoputri harus memberikan contoh dan konstitusi kita mengatur seperti itu. Ibu Ketua Umum juga terus mengingatkan komitmen gotong royong nasional: tanggap darurat, gerak cepat, tepat sasaran," ucap Hasto.

Baca Juga:

PDIP: Pergantian Gatot Tak Ada Hubungan Dengan Perintah Nobar Film G30S/PKI

Ketua DPP PDIP Bidang Kehormatan Partai Komaruddin Watubun mengatakan bahwa rapat koordinasi sebagai konsolidasi bidang kehormatan dalam rangka memperkuat disiplin organisasi. Sebab kedisiplinan adalah hal yang mutlak untuk dilakukan, khususnya lagi di masa pandemi COVID-19.

Disampaikan Komaruddin, DPP PDIP memandang bahwa disiplin manusia itu atas dua hal. Pertama disiplin karena lingkungan dan kelahirannya, dan disiplin karena diatur dalam organisasi.

"Nah kita ini mau atur dalam organisasi supaya kita ini hidup berdisiplin. Hidup tanpa disiplin itu tidak lebih dari segerombolan manusia yang hidup tanpa aturan," tegas Komaruddin.

"Dan kedisiplinan kita ini ditekankan lagi untuk menaati protokol COVID-19 yang ditentukan pemerintah dalam rangka pelaksanaan Pilkada 2020 ini," pungkasnya.

Di acara itu, hadir 102 pengurus partai bidang kehormatan yang akan bertanggung jawab membentuk Tim Penegak Disiplin dari 34 provinsi, dan 1542 orang dari pengurus tingkat kabupaten/kota. (Pon)

Baca Juga:

PDIP Sebut Tudingan Gatot Nurmantyo Berpotensi Pecah Belah Bangsa

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
KPK Limpahkan Barang Bukti dan Lima Tersangka Korupsi Proyek Waskita Karya
Indonesia
KPK Limpahkan Barang Bukti dan Lima Tersangka Korupsi Proyek Waskita Karya

Dalam waktu 14 hari kerja, JPU akan menyusun surat dakwaan

Mabes Polri Gandeng Kominfo Usut Peretasan 10 Situs Lembaga Pemerintah
Indonesia
Mabes Polri Gandeng Kominfo Usut Peretasan 10 Situs Lembaga Pemerintah

“Ya dikoordinasikan ke kementerian tersebut,” kata Kadiv Humas Polri, Irjen Argo Yuwono kepada wartawan, Selasa (14/9).

Dewas Harap Putusan MK Soal Penyadapan Perkuat Kinerja Penindakan KPK
Indonesia
Dewas Harap Putusan MK Soal Penyadapan Perkuat Kinerja Penindakan KPK

"Dengan tidak adanya keharusan minta izin Dewas, semoga saja bisa meningkatkan kinerja penindakan KPK," kata Anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris saat dikonfirmasi, Rabu (5/5).

Tekan Penyebaran COVID-19, Jokowi Disarankan Terapkan Lockdown Akhir Pekan
Indonesia
Tekan Penyebaran COVID-19, Jokowi Disarankan Terapkan Lockdown Akhir Pekan

"Sebaiknya pemerintah mencari alternatif kebijakan lain. Salah satu di antaranya adalah menerapkan kebijakan lockdown akhir pekan. Diyakini, lockdown akhir pekan dapat menurunkan dan menekan laju penyebaran virus Corona," kata Saleh

Masuk Bursa Capres 2024, Airlangga: Ora Mikir Nyambut Gawe Dhisik
Indonesia
Masuk Bursa Capres 2024, Airlangga: Ora Mikir Nyambut Gawe Dhisik

Airlangga yang juga menjabat Menko Bidang Perekonomian tak sesumbar soal capres tersebut.

Positif COVID-19, Wali Kota Bandung Oded Danial Bertugas Secara Daring
Indonesia
Positif COVID-19, Wali Kota Bandung Oded Danial Bertugas Secara Daring

Oded menyatakan dirinya bakal tetap bertugas secara daring dibantu Wakil Wali Kota Bandung Yana Mulyana serta Sekretaris Daerah Ema Sumarna dan seluruh jajaran aparatur sipil negara.

AHY Vs Moeldoko, Fahri Hamzah: Kalau Mayor Menang Lawan Jenderal, Luar Biasa
Indonesia
AHY Vs Moeldoko, Fahri Hamzah: Kalau Mayor Menang Lawan Jenderal, Luar Biasa

"Tapi kalau sang mayor menerjang jenderal dan menang itu hebat…! Bisa-bisa semua pangkat di atas mayor di tiadakan,” cuit Fahri Hamzah

KRI Ahmad Yani 351 DIkerahkan Kirim Bantuan Kemanusiaan di NTT
Indonesia
KRI Ahmad Yani 351 DIkerahkan Kirim Bantuan Kemanusiaan di NTT

KRI Ahmad Yani juga membawa sejumlah dokter, tenaga medis dan sukarelawan

Partisipasi Pemilih di Pilwakot Solo Cuma 70,5 Persen, KPU Ungkap Penyebabnya
Indonesia
Partisipasi Pemilih di Pilwakot Solo Cuma 70,5 Persen, KPU Ungkap Penyebabnya

"Kami menargetkan partisipasi pemilih 77,5 persen di Pilwakot Solo 2020. Namun, hasilnya hanya 70,52 persen saja," kata Nurul

Tuntutan Indonesia di Hadapan Sidang PBB untuk Hentikan Penjajahan Israel
Indonesia
Tuntutan Indonesia di Hadapan Sidang PBB untuk Hentikan Penjajahan Israel

Menlu RI juga meminta Majelis Umum bersama badan PBB lainnya untuk mendesak Israel agar membuka dan mengizinkan akses bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina.