PDIP: Aturan 25 Persen Penonton Anies Merugikan Pengusaha Bioskop Ilustrasi. (ANTARA/M. Irfan Ilmie)

MerahPutih.com - Pengelola bioskop diyakini berpikir dua kali atas keputusan Gubernur Anies Baswedan mengizinkan kembali tempat hiburan itu buka saat masa PSBB transisi.

Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono berpendapat, aturan 25 persen pengunjung dari kapasitas tempat duduk tak masuk akal. Para pengelola bioskop pasti akan memikir ulang apakah pembukaan ini dapat memberikan keuntungan atau tidak.

"Mana bisa jalan kalau 25 persen? Izin buka bioskop diberikan, tapi menurut saya sulit bisa dijalankan oleh para pengusaha," kata Gembong saat dikonfirmasi Merahputih.com, Senin (12/10).

Baca Juga:

Selama PSBB, Terjadi Penurunan Luar Biasa Pelanggaran Penggunaan Masker

Bila dipaksakan, anggota Komisi A itu menyebut, justru para pengelola dan perusahaan film akan merugi bukan untung yang diterima.

"Bukan hanya merugi, tapi belum tentu bisa jalan," terangnya.

Daripada merugi, Gembong pun mengusulkan, kepada Pemprov DKI untuk mengevaluasi ketentuan pengunjung bioskop dari 25 persen jadi 50 persen.

"Usul sih mungkin 50 persen cukup moderat," tutupya.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah menerapkan kembali PSBB transisi selama dua pekan dari mulai 12 sampai 25 Oktober 2020.

Diberlakukannya PSBB tersebut karena hasil pemantauan dan evaluasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 DKI Jakarta melihat adanya pelambatan kenaikan kasus positif.

Baca Juga:

DKI Jakarta PSBB Transisi, PDIP: Alhamdulilah Anies Dengar Jeritan Warga

Dengan penerapna PSBB transisi kembali ada 16 sektor usaha yang diizinkan beroperasi.

Berikut 16 sektor usaha yang diizinkan beroperasi pada PSBB transisi di Jakarta:

1. Perkantoran

Perkantoran di sektor esensial dapat beroperasi dengan kapasitas sesuai kebutuhan, sedangkan bagi perkantoran di sektor non-esensial beroperasi dengan maksimal 50 persen kapasitas

Melakukan pendataan pengunjung, dengan buku tamu atau sistem teknologi. Membuat sistem pendataan pengunjung di perusahaan yang sekurang-kurangnya terdiri dari nama pengunjung, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor handphone, waktu berkunjung/bekerja. Sistem pendataan dapat berbentuk manual atau digital

2. Pabrik

Tambahan protokol ketat saat pekerja istirahat dan keluar masuk. Melakukan pendataan pengunjung, dengan buku tamu atau sistem teknologi

3. Pasar rakyat

Maksimal 50 persen kapasitas. Jam operasional diatur oleh pengelola pasar

4. Pusat perbelanjaan dan mal

Maksimal 50 persen kapasitas. Setiap tenant mengikuti pengaturan dari Dinas sektor terkait. Jam operasional 10.00-21.00 WIB

5. Pergudangan

Maksimal 50 persen kapasitas. Melakukan pendataan pengunjung, dengan buku tamu atau sistem teknologi

6. Pertokoan dan retail (berdiri sendiri)

Maksimal 50 persen kapasitas. Jam operasional 06.00-21.00 WIB

7. UKM terdaftar (lokbin dan loksem)

Maksimal 50 persen kapasitas. Jam operasional 06.00-21.00 WIB

8. Restoran, rumah makan, dan cafe

Maksimal 50 persen kapasitas. Jarak antar meja dan kursi min 1,5 meter, kecuali untuk 1 domisili. Pengunjung dilarang berpindah-pindah atau berlalu-lalang (melantai). Pelayan memakai masker, face shield, dan sarung tangan. Dine-in: 06.00 - 21.00. Take-away dan delivery order: 24 jam

9. Taman rekreasi, pariwisata (seperti: Ancol, Taman Mini, Ragunan, dll)

Maksimal 25 persen kapasitas. Pembelian tiket wajib secara daring. Pembatasan usia pengunjung (usia di bawah 9 tahun dan di atas 60 tahun dilarang masuk). Pembatasan jumlah pengunjung wahana dan transportasi keliling. Jam operasional 08.00-17.00 WIB

10. Pusat kebugaran

Maksimal 25 persen kapasitas. Jarak antarorang dan antar alat minimal 2 meter. Latihan bersama hanya diperbolehkan di luar ruangan (outdoor). Menerapkan SOP secara ketat pada area publik yang dipakai bersama-sama. Fasilitas dalam ruangan (indoor) dilengkapi dengan alat pengatur sirkulasi udara. Petugas memakai masker, face shield, dan sarung tangan

11. Aktivitas indoor dengan pengaturan tempat duduk secara ketat

Contoh: Meeting, workshop, seminar, teater, bioskop, akad nikah, pemberkatan, upacara pernikahan, dll.

Maksimal 25 persen kapasitas. Jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter. Peserta dilarang berpindah-pindah tempat duduk, atau berlalulalang (melantai). Alat makan-minum disterilisasi. Pelayanan makanan dilarang dalam bentuk prasmanan. Petugas memakai masker, face shield, dan sarung tangan

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) menyampaikan keterangan segera membuka bioskop usai berdiskusi dengan Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (26/8/2020). (ANTARA/HO/Tangkap Layar Youtube Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19)
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (kiri) menyampaikan keterangan segera membuka bioskop usai berdiskusi dengan Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19 di Gedung BNPB, Jakarta, Rabu (26/8/2020). (ANTARA/HO/Tangkap Layar Youtube Tim Pakar Satgas Penanganan COVID-19)

12. Salon, barbershop

Maksimal 50 persen kapasitas (termasuk pengunjung dan antrian). Pelayanan perawatan muka dan pijat ditiadakan. Jarak antar kursi min 1,5 meter. Pelanggan mendaftar secara daring. Pelayan/hair stylist memakai masker, face shield, dan sarung tangan.

13. Wisata wirta (wisata dan olahraga alam air)

Maksimal 25 persen kapasitas. Mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada setiap wahana. Mengatur jaga jarak minimal 1 meter pada kegiatan yang dilaksanakan di dalam air

14. Produksi audio/visual (film, tayangan televisi, klip musik, iklan, dll)

Dilarang menimbulkan kerumunan. Pelayanan makanan dilarang dalam bentuk prasmanan

15. Fasilitas olahraga indoor

Misalnya: GOR, Bowling, Tenis, Bulutangkis, dll

Maksimal 50 persn kapasitas. Cuci tangan dengan sabun sebelum, selama dan sehabis main. Mengatur alur pergerakan orang pada saat berganti periode permainan dan menjaga jarak minimal 2 meter. Menerapkan SOP secara ketat pada area publik yang dipakai bersama-sama. Wajib menggunakan peralatan olahraga milik pribadi

16. Museum, galeri aeni, tempat pameran

Maksimal 50 persen kapasitas. Melakukan pencatatan data seluruh pengunjung dan pegawai, dengan buku tamu atau sistem teknologi informasi. (Asp)

Baca Juga:

PSBB Transisi di Jakarta Dimulai, Amankan Kembali Belanja di Mal?

Penulis : Asropih Asropih
LAINNYA DARI MERAH PUTIH
 Tetap Ajarkan  Khilafah di Sekolah, Kemenag Fokus Luruskan Tentang Arti Jihad
Indonesia
Tetap Ajarkan Khilafah di Sekolah, Kemenag Fokus Luruskan Tentang Arti Jihad

Materi ini tidak semata membahas perkembangan perjuangan Islam sejak zaman Nabi, Khulafaurrosidin, sampai ulama, tapi juga tentang dinamika jihad kontemporer.

Petugas OP SDA Bangun Tanggul Darurat Penahan Arus Air
Foto
Petugas OP SDA Bangun Tanggul Darurat Penahan Arus Air

Petugas Operasi Pemeliharaan Sumber Daya Air (OP SDA) Kota Tangerang membuat tanggul darurat yang terbuat dari tumpukan karung untuk menahan derasnya arus air yang melewati Jalan KH. Hasyim Ashari, Ciledug, Kota Tangerang, Banten

 Akhiri Polemik Revitalisasi, Gerindra Sarankan Monas Dikelola Pemprov DKI
Indonesia
Akhiri Polemik Revitalisasi, Gerindra Sarankan Monas Dikelola Pemprov DKI

Lebih lanjut Taufik menyebutkan, Pemprov DKI Jakarta belum menerima sertifikat Monas, sehingga belum jelas Monas kepunyaan siapa hingga saat ini.

Bikin Aturan, Cirebon Ingin Lanjutkan Program Smart City
Indonesia
Bikin Aturan, Cirebon Ingin Lanjutkan Program Smart City

Di Kota Cirebon akan dilakukan penelitian mengenai tingkat pengetahuan smart city.

Kesalahan Pemerintah di UU Cipta Kerja Cederai Moralitas Demokrasi
Indonesia
Kesalahan Pemerintah di UU Cipta Kerja Cederai Moralitas Demokrasi

"Proses legislasi itu bukan sekadar urusan administrasi, tetapi perwujudan konkret "demokrasi perwakilan". Ada moralitas demokrasi yang tercederai di sini," kata Bivitri

Romahurmuziy Mengaku Belum Puas dengan Putusan PT DKI Meski Bebas dari Rutan KPK
Indonesia
Romahurmuziy Mengaku Belum Puas dengan Putusan PT DKI Meski Bebas dari Rutan KPK

Romi mengaku belum puas dengan putusan PT DKI yang telah mengkorting hukumannya menjadi hanya satu tahun.

Ditunjuk Jadi Plt Disparbud, Sri Hartati Belum Terima Surat dari Anies
Indonesia
Ditunjuk Jadi Plt Disparbud, Sri Hartati Belum Terima Surat dari Anies

Sri enggan berspekulasi alasan Anies memilih dirinya

Ridwan Kamil Ajukan 3 Juta Warga untuk Disuntik Vaksin, Wilayah Mana Saja?
Indonesia
Ridwan Kamil Ajukan 3 Juta Warga untuk Disuntik Vaksin, Wilayah Mana Saja?

Jawa Barat mengajukan alokasi bagi 3 juta warga untuk disuntik vaksin COVID-19. 3 juta.

 Antisipasi Pasien Suspect Virus Corona, Pemerintah Siapkan 20 Kapsul di Bandara
Indonesia
Antisipasi Pasien Suspect Virus Corona, Pemerintah Siapkan 20 Kapsul di Bandara

Kapsul ini ada di pintu kedatangan penerbangan Internasional, khususnya dari Tiongkok di Bandara Soekarno-Hatta.

Ini Aturan Baru Masa Berlaku SIM
Indonesia
Ini Aturan Baru Masa Berlaku SIM

Memang masih banyak masyarakat yang tidak menyadari hal tersebut.