PDIP Apresiasi Jokowi Sukses Rebut TMII dari Keluarga Soeharto Wisatawan berkendara sepeda motor dan pejalan kaki mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah (TMII) pada H+1 Libur Natal 2020, Sabtu (26/12/2020). (ANTARA/HO-Humas TMII).

MerahPutih.com - PDI Perjuangan (PDIP) memberikan apreasiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang sukses merebut Taman Mini Indonesia Indah (TMII) dari keluarga mendiang Presiden kedua Soeharto.

“Selamat untuk Presiden Jokowi. Kembalinya Taman Mini Indonesia Indah menjadi momentum menyelamatkan harta kekayaan negara,” kata Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto di Jakarta, Rabu (7/4).

Baca Juga

Pemerintah Kuasai TMII, Plt Sekjen PSI: Buah Nambah Kas Negara

Dengan kembalinya Taman Mini Indonesia Indah ini menunjukkan bagaimana Pemerintahan Jokowi melalui perjuangan panjang berhasil menyelamatkan aset strategis negara.

Hal ini melengkapi keberhasilan divestasi Freeport, Blok Minyak Rokan, dan juga berbagai upaya menyelamatkan harta negara yang sebelumnya dilarikan oleh para koruptor di luar negeri.

"Taman Mini Indonesia Indah sebagai etalase kebudayaan dan sekaligus ekspresi peradaban nusantara akhirnya kembali ke pangkuan Pemerintah Indonesia," ujar Hasto.

Taman Mini Indonesia Indah (TMII). (Foto: MerahPutih/Noer Ardiansjah)

Menurut Hasto, apa yang dilakukan Presiden Jokowi membuktikan bahwa beliau konsisten di dalam menjalankan amanat reformasi, antara lain menyelamatkan aset-aset negara yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Soeharto.

Hal tersebut menunjukkan bagaimana pemerintahan dengan legitimasi kuat mampu menunjukkan kedaulatan politik dan ekonominya di dalam menyelamatkan aset negara.

Dengan keberhasilan pengambilalihan ini, maka selain menjadi pusat kebudayaan, TMII juga akan menjadi paru-paru Jakarta, bersamaan dengan Gelora Bung Karno, kompleks TNI di Halim Perdanakusuma.

Termasuk lapangan golf Kemayoran yang akan dibuka menjadi hutan kota, dan ruang publik hijau tempat masyarakat melakukan berbagai aktivitasnya. (Knu)

Baca Juga

Kelola TMII 44 Tahun, Yayasan Keluarga Soeharto Tidak Berkontribusi ke Keuangan Negara

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Pengamat Nilai Tak Ada yang Perlu Dikhawatirkan Rizieq Pulang ke Indonesia
Indonesia
Polisi Serahkan Sekoper Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Rizieq
Indonesia
Polisi Serahkan Sekoper Bukti Tertulis di Sidang Praperadilan Rizieq

Terlihat ada satu buah koper berwarna coklat dibawa ke depan hakim praperadilan

Delapan Orang Dijadikan Tersangka Kasus Prostitusi di Apartemen Green Pramuka
Indonesia
Delapan Orang Dijadikan Tersangka Kasus Prostitusi di Apartemen Green Pramuka

Polisi menetapkan delapan tersangka kasus prostitusi di Apartemen Green Pramuka, Jakarta Pusat.

Harapan Novel Baswedan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo
Indonesia
Harapan Novel Baswedan untuk Calon Kapolri Komjen Listyo Sigit Prabowo

Presiden Joko Widodo telah mengajukan nama Komjen Listyo Sigit Prabowo sebagai calon tunggal Kapolri ke DPR pada Rabu (13/1).

Dinkes DKI Minta Mendikbud Masukkan Gerakan Cuci Tangan ke Ekstrakurikuler
Indonesia
Dinkes DKI Minta Mendikbud Masukkan Gerakan Cuci Tangan ke Ekstrakurikuler

Bebiasaan rutin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir saat ini wajib dilakukan guna menurunkan risiko penularan COVID-19 dan penyakit lainnya.

Pidana dan Pengembalian Dana Ancam Pendaftar Kartu Prakerja
Indonesia
Pidana dan Pengembalian Dana Ancam Pendaftar Kartu Prakerja

Program diberikan kepada pencari kerja, pekerja atau buruh yang terkena PHK, pekerja atau buruh yang membutuhkan peningkatan kompetensi kerja serta peningkatan kompetensi.

Juru Bicara Satgas COVID-19 Kaltim Terpapar Corona
Indonesia
Juru Bicara Satgas COVID-19 Kaltim Terpapar Corona

Juru Bicara Satuan Tugas COVID-19 Provinsi Kalimantan Timur Andi Muhammad Ishak mengakui bahwa dirinya telah terkonfirmasi positif virus corona

Wapres Berharap Rekrutmen PNS dan Pegawai Kontrak Hasilkan Talenta Terbaik
Indonesia
Wapres Berharap Rekrutmen PNS dan Pegawai Kontrak Hasilkan Talenta Terbaik

Pemerintah membuka formasi sebanyak 1,3 juta posisi untuk 1.000.000 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), 189.000 untuk pemerintah daerah dan 83.000 untuk instansi pemerintah pusat di 2021.