PBNU Tunjuk Gudfan Arif Ghofur jadi Plt Bendahara Umum Kick Off Peringatan "Satu Abad NU" di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (20/6/2022). . ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/foc.

MerahPutih.com - Rapat Harian Syuriyah dan Tangidziyah PBNU di Yogjakarta, pada Rabu (10/8) yang dihadiri Rois Aam KH Miftachul Achyar dan Wakil Rois Aam KH Afifudan Muhajir, Katib Aam KH Said Asrori, Ketua Umum PBNU KH Yahya, Cholil Staquf, Sekjen Saifullah Yusuf, Waketum Nusron Wahid dan beberapa kyai dan ulama lainnya melakukan perubahan pengurus.

Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menunjuk H. Gudfan Arif Ghofur menggantikan Mardani Maming yang tengah berperkara di KPK sebagai pelaksana tugas Bendahara Umum.

Baca Juga:

Mustasyar PBNU Kiai Dimyati Rois Meninggal Dunia

"Diputuskan secara bulat dalam rapat harian Syuriyah dan Tanfidziyah. Beliau Gus Gudfan selama Pak Bendum Maming non aktif, difungsikan sebagai Plt Bendahara Umum PBNU," kata Waketum PBNU Nusron Wahid dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Rabu (10/8).

Gudfan Arif adalah putra KH Abdul Ghofur, Pengasuh Ponpes Sunan Drajat Lamongan. Gudfan juga berlatar pengusaha dinilai punya kapabilitas untuk menjadi bendahara umum.

"Kami yakin beliau mampu. Selain santri dan putra kyai beliau juga pengusaha muda yang bergerak di sektor riil, IT, Migas dan tambang. Kami yakin beliau akan atraktif dan dinamis," tegasnya.

Nusron Wahid berharap, dengan penunjukan Gudfan ini, maka polemik terkait kasus korupsi yang membelit Mardani Maming di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa segera berakhir.

"Semoga polemik masalah ini selesai," ujarnya. (*)

Baca Juga:

Panglima TNI Bicarakan Program Bela Negara Dengan PBNU

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Masyarakat Diminta Waspadai Lowongan Kerja Pinjaman Online Ilegal
Indonesia
Masyarakat Diminta Waspadai Lowongan Kerja Pinjaman Online Ilegal

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta (Disnakertrans DIY) meminta masyarakat mewaspadai lowongan pekerjaan yang ditawarkan perusahaan pinjaman online ilegal.

Empat Perempuan Calon Anggota KPU 2022-2027 di Mata Perludem
Indonesia
Empat Perempuan Calon Anggota KPU 2022-2027 di Mata Perludem

Hal itu bisa memberikan efek berupa kepercayaan publik yang lebih besar

Bambang Pacul Bicara soal Salam Komando dengan Ganjar di Rakernas PDIP
Indonesia
Bambang Pacul Bicara soal Salam Komando dengan Ganjar di Rakernas PDIP

Menurutnya, salam komando menandakan dirinya dan Ganjar sudah dalam satu barisan mendukung keputusan partai menyangkut pesta demokrasi 2024.

Tunggu Sikap PDIP dan Jokowi, Koalisi Sejumlah Parpol Disebut Hanya Alternatif
Indonesia
Tunggu Sikap PDIP dan Jokowi, Koalisi Sejumlah Parpol Disebut Hanya Alternatif

Koalisi sejumlah parpol yang sudah terjalin hanya alternatif sembari menunggu resmi sikap PDI Perjuangan.

AS Kerahkan Kapal Induk ke Semenanjung Korea
Dunia
AS Kerahkan Kapal Induk ke Semenanjung Korea

Seorang pejabat AS menyatakan bahwa kapal itu dikerahkan di tengah ketegangan yang dipicu uji coba rudal Korea Utara.

Delegasi G20 Ikutin Skema Travel Bubble
Indonesia
Delegasi G20 Ikutin Skema Travel Bubble

Travel bubble merupakan sistem koridor perjalanan dengan tujuan untuk membagi peserta ke dalam kelompok (bubble) yang berbeda.

13 Orang Meninggal Terdampak Erupsi Semeru, Dua Teridentifikasi
Indonesia
13 Orang Meninggal Terdampak Erupsi Semeru, Dua Teridentifikasi

BPBD Kabupaten Lumajang menggunakan alat berat wheel loader untuk membuka akses jalan Curah Kobokan

Imbas BBM Naik, Harga Pertalite Eceran Melonjak Rp 20.000 per Botol
Berita
Imbas BBM Naik, Harga Pertalite Eceran Melonjak Rp 20.000 per Botol

Para pedagang eceran kini juga sedang kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite, karena pasokan yang lebih sering kosong.

Menag Klaim Arab Saudi Bakal Naikkan Kuota Haji Indonesia
Indonesia
Menag Klaim Arab Saudi Bakal Naikkan Kuota Haji Indonesia

Kuota haji untuk jemaah asal Indonesia tengah diupayakan untuk ditambah tahun 2023 mendatang.

Ditawari Kerja di Bareskrim Polri, Giri KPK: Masih Jauh dari Harapan Utama Kami
Indonesia
Ditawari Kerja di Bareskrim Polri, Giri KPK: Masih Jauh dari Harapan Utama Kami

Dirinya bersama 55 pegawai lain yang saat ini mendirikan Kantor Darurat KPK masih menunggu sikap dan komitmen Presiden Joko Widodo