PBNU Tolak Perpres Investasi Miras Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj dalam peluncuran buku ÔÇťAllah dan Alam Semesta: Perspektif Tasawuf Falsafi" di Jakarta, Jumat (5/2/2021). (Antara/PBNU)

MerahPutih.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menolak rencana pemerintah menjadikan industri minuman keras (miras) keluar dari daftar negatif investasi.

Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menegaskan, Alquran telah jelas mengharamkan miras karena menimbulkan banyak mudarat.

“Kita sangat tidak setuju dengan perpres terkait investasi miras. Dalam Alquran dinyatakan 'Wala tulquu bi'aydikum 'iilaa altahluka, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri dalam kebinasaan,” kata Said Aqil Siradj dalam keterangannya di Jakarta, Senin (1/3) kemarin.

Baca Juga:

PAN Desak Pemerintah Kaji Ulang Perpres Investasi Miras

Kiai Said mengatakan, seharusnya kebijakan pemerintah mendatangkan kemaslahatan bagi masyarakat sebagaimana kaidah fiqih tasharruful imam ‘alar ra’iyyah manuthun bil maslahah, kebijakan pemimpin harus didasarkan pada kemaslahatan rakyat.

“Karena agama telah tegas melarang, maka harusnya kebijakan pemerintah itu menekan konsumsi minuman beralkohol, bukan malah didorong untuk naik,” ujarnya.

Ilustrasi (Foto: antaranews)
Ilustrasi (Foto: antaranews)

Oleh karena itu, kata Kiai Said, bahaya sebagai dampak negatif yang jelas dari miras ini sudah seharusnya dicegah dan tidak boleh ditoleransi.

Kaidah fiqih menyatakan, ar-ridhaa bis-syai'i ridhaa bimaa yatawalladu minh, rela terhadap sesuatu artinya rela terhadap hal-hal yang keluar dari sesuatu tersebut.

"Kalau kita rela terhadap rencana investasi miras ini, maka jangan salahkan kalau nanti bangsa kita rusak," tegas dia.

Baca Juga:

Tegaskan Tolak Legalisasi Miras, PKB: Jangan Adat Tertentu Jadi Alasan

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Perpres tersebut merupakan turunan UU Cipta Kerja.

Salah satu hal yang menjadi sorotan dalam perpres itu adalah pembukaan keran investasi miras. Dalam aturan itu, investasi miras boleh dilakukan di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Sulaweai Utara. (Pon)

Baca Juga:

Anggota Polri Dilarang Pergi ke Tempat Hiburan dan Minum Miras

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
DIY Geser Tempat Tidur Reguler dan Nakes ke Perawatan COVID-19
Indonesia
DIY Geser Tempat Tidur Reguler dan Nakes ke Perawatan COVID-19

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menambah jumlah tempat tidur pasien dan tenaga kesehatan untuk mengatasi membeludaknya pasien COVID-19.

Rayakan Natal, Umat Kristiani Diminta Tak Datang dan Adakan Open House
Indonesia
Rayakan Natal, Umat Kristiani Diminta Tak Datang dan Adakan Open House

PGI mengimbau jemaat atau umat Kristen menghindari penyelenggaraan open house atau gelar griya ketika merayakan Natal di tengah pandemi COVID-19

Sehari COVID-19 DKI Bertambah 10 Ribu Kasus, 15 Persen Serang Anak-anak
Indonesia
Sehari COVID-19 DKI Bertambah 10 Ribu Kasus, 15 Persen Serang Anak-anak

Dari jumlah tes tersebut, sebanyak 25.809 orang dites PCR hari ini untuk mendiagnosis kasus baru dengan hasil 10.903 positif dan 14.906 negatif.

Rizieq Shihab Menolak Dikaitkan dengan Aksi Terorisme
Indonesia
Rizieq Shihab Menolak Dikaitkan dengan Aksi Terorisme

Rizieq Shihab menolak saat kaitkan dengan terduga teroris yang ditangkap Densus 88 Antiteror Mabes Polri di kawasan Bekasi dan Condet, Jaktim.

Pemprov DKI Tutup GSH Karaoke Cengkareng Gegara Langgar Perda
Indonesia
Pemprov DKI Tutup GSH Karaoke Cengkareng Gegara Langgar Perda

Kita harus bersama-sama memerangi virus COVID-19

Tiga Wilayah Jakarta Diprakirakan Hujan Petir
Indonesia
Tiga Wilayah Jakarta Diprakirakan Hujan Petir

BMKG mengeluarkan peringatan dini kepada masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan petir dan angin kencang itu pada siang dan sore hari.

Lokataru Surati KPK Soal Kasus Korupsi Gereja di Papua
Indonesia
Lokataru Surati KPK Soal Kasus Korupsi Gereja di Papua

Haris menyoroti kasus korupsi pembangunan Gereja Kingmi Mile 32 di Kabupaten Mimika, Papua, Tahun Anggaran 2015 dan kasus yang menjerat eks Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra.

Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masih Jadi Fokus Kebijakan Fiskal 2022
Indonesia
Pemulihan Ekonomi dan Sosial Masih Jadi Fokus Kebijakan Fiskal 2022

Dari sisi belanja, upaya dilakukan melalui pengendalian belanja agar lebih efisien, lebih produktif, dan menghasilkan dampak berantai yang kuat terhadap perekonomian

Menag Berharap Jemaat GKI Yasmin Bisa Beribadat dengan Lebih Tenang
Indonesia
Menag Berharap Jemaat GKI Yasmin Bisa Beribadat dengan Lebih Tenang

Yaqut mengingatkan jika ke depan masih ada selisih pendapat di internal jemaat agar segera diselesaikan dengan menjadikan agama Kristen sebagai inspirasi penyelesaian

Epidemiologi UI Sebut Hampir Separuh Warga Jakarta Pernah Terpapar COVID-19
Indonesia
Epidemiologi UI Sebut Hampir Separuh Warga Jakarta Pernah Terpapar COVID-19

Pakar epidemiologi dari Tim FKM UI, Pandu Riono menjabarkan, dari hasil survei ini terlihat bahwa hampir separuh penduduk Jakarta pernah terinfeksi COVID-19, terbanyak pada usia 30-49 tahun.