PBNU Tegaskan Pandemi Corona Jangan Dijadikan Alasan Gugurkan Puasa Ilustrasi - Masjid Al-Muhajirin di Kecamatan Palu Barat , Kota Palu. (Foto: Antara)

MerahPutih.com - Ketua Pengurus Harian Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Robikin Emhas menegaskan, pandemi corona bukan alasan untuk menggugurkan kewajiban puasa Ramadan. Bulan puasa sendiri akan dimulai pada Jumat 24 April mendatang.

Menurutnya, berbeda kalau orang sedang sakit atau bepergian jauh yang telah memenuhi syarat atau orang lanjut usia yang tak mungkin lagi sanggup menjalankan ibadah puasa, sehingga dapat mengganti puasa bulan Ramadan dengan buasa di bulan lain atau membayar fidyah.

Baca Juga:

Kasus COVID-19 di DKI: Positif 3.279 Orang, 305 Jiwa Meninggal Dunia

Bedanya, untuk jenis peribadatan tertentu di bulan Ramadan yang selama ini dilaksanakan di tempat-tempat ibadah seperti masjid, musala atau surau seperti salat tarawih, di masa pandemi corona ini dilaksanakan di rumah atau sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan pemerintah atau pemerintah daerah masing-masing.

"Demikian halnya tadarus Alquran dan berbagai ibadah sunah lainnya, termasuk salat Idulfitri usai Ramdahan nanti," kata Robikin dalam keterangan tertulisnya kepada wartawan, Selasa (21/4).

Dokumen - Prajurit Satgas Pamtas RI-PNG dari Yonif 725/WRG shalat tarawih bersama dan bagi Al-Quran kepada warga perbatasan di Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Papua. ANTARA/HO-Yonif 725/WRG
Dokumen sebelum larangan ibadah jamaah karena pandemi corona: Prajurit Satgas Pamtas RI-PNG dari Yonif 725/WRG shalat tarawih bersama dan bagi Al-Quran kepada warga perbatasan di Kampung Woslay, Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Papua. ANTARA/HO-Yonif 725/WRG

NU mengaku tak akan pernah lelah untuk terus menyeru agar bangsa Indonesia bersatu padu dalam menghadapi pandemi virus corona.

Sejak Covid-19 masuk Indonesia, PBNU secara resmi telah menerbitkan setidaknya lima surat penting, baik berupa surat instruksi, imbauan, maupun surat edaran. Isi surat meliputi protokol pencegahan, pembentukan Satgas NU Peduli Covid-19 dan panduan keagamaan menjalankan peribadatan di tengah pandemi COVID-19.

Terkait peribadatan di bulan Ramadan, PBNU mengeluarkan surat edaran yang berisi empat poin seruan. Seruan ini terkhusus diperuntukkan kepada semua jajaran pengurus mulai di tingkat wilayah, cabang, majelis wakil cabang, ranting, hingga anak ranting atau pengurus di tingkat desa/kelurahan dan warga NU seluruhnya dan umat Islam pada umumya yang berada di kawasan pandemi corona.

Baca Juga:

Komnas HAM Sebut Penerapan PSBB Perlu Dibenahi

"Dalam pandangan kami, berkesempatan bertemu bulan Ramdahan itu merupakan anugerah. Anugerah yang luar biasa karena di bulan Ramadhan memiliki banyak keutamaan yang tidak didapati di bulan lain selain bulan Ramadan. Oleh karena itu, jangan biarkan Ramadhan berlalu tanpa makna," jelas Robikin.

Sebaliknya, Robikin ajak masyarakat gunakan Ramadhan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas penghambaan dan pengabdian.

Agar kesalehan individual makin membaik dan kesalehan sosial nyata dirasakan umat manusia.

"Jangan ada yang berpikir jadikan wabah corona untuk menghindari berbagai macam jenis peribadatan selama bulan Ramadan, apalagi untuk tidak menjalankan puasa," kata dia. (Knu)

Baca Juga:

Luhut Sebut Larangan Mudik Mulai Berlaku 24 April 2020

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Lewati Gang Sempit, SDA Johar Baru Kesulitan Keruk Kali Sentiong
Indonesia
Lewati Gang Sempit, SDA Johar Baru Kesulitan Keruk Kali Sentiong

Pengerukan sendimen lumpur di Kali Sentiong itu sudah dikerjakan sepanjang 150 meter

 Polisi Tuding Ravio Patra Buat Pesan Ajakan Berbuat Rusuh
Indonesia
Polisi Tuding Ravio Patra Buat Pesan Ajakan Berbuat Rusuh

"(Isi pesan) Jadi ngajak di tanggal tertentu di April ini untuk ajak aksi penjarahan. Setelah kita profelling, nomer itu adalah nomer atas nama RPS inisialnya," kata dia.

Ditlantas Polda Metro Keluarkan Surat Tilang PSBB, SIM dan STNK Pelanggar Bakal Ditarik?
Indonesia
Ditlantas Polda Metro Keluarkan Surat Tilang PSBB, SIM dan STNK Pelanggar Bakal Ditarik?

Pengemudi yang melanggar aturan akan dicatat identitasnya dan jenis pelanggarannya di atas surat blanko mirip surat tilang itu.

MAKI Minta Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik
Indonesia
MAKI Minta Dewas Putuskan Ketua KPK Firli Bahuri Langgar Kode Etik

MAKI meminta Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) memutuskan Ketua KPK Firli Bahuri terbukti melanggar kode etik.

 ICMI Desak Pemerintah Tiongkok Hargai Solidaritas Dunia Terhadap Muslim Uighur
Indonesia
ICMI Desak Pemerintah Tiongkok Hargai Solidaritas Dunia Terhadap Muslim Uighur

Oleh karena itu, pemerintah Tiongkok tidak hanya harus menarik perhatian dunia Islam untuk dapat berhubungan baik, tetapi juga harus memerhatikan aspirasi umat manusia di seluruh dunia.

Serukan Persatuan, Massa Reuni 212 Doakan Pemimpin Indonesia Jujur dan Adil
Indonesia
Serukan Persatuan, Massa Reuni 212 Doakan Pemimpin Indonesia Jujur dan Adil

Acara Reuni 212 yang berlangsung di Lapangan Silang Monas mayoritas diisi zikir dan doa untuk bangsa.

RUU Cipta Kerja Disahkan, KIARA: Perampokan terhadap Kedaulatan Masyarakat Bahari
Indonesia
RUU Cipta Kerja Disahkan, KIARA: Perampokan terhadap Kedaulatan Masyarakat Bahari

Omnibus Law Cipta Kerja baru saja disahkan oleh Pemerintah dan DPR dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Senin (5/10) kemarin.

Kabareskrim: Brigjen Prasetijo Dicopot untuk Jaga Harga Diri Polri
Indonesia
Kabareskrim: Brigjen Prasetijo Dicopot untuk Jaga Harga Diri Polri

"Ini komitmen pimpinan Polri dan kami khususnya dari jajaran Bareskrim Polri untuk menjaga marwah institusi," kata Komjen Listyo Sigit

Pemkot Yogyakarta Susun Buku Panduan Belajar Tatap Muka
Indonesia
Pemkot Yogyakarta Susun Buku Panduan Belajar Tatap Muka

Buku panduan ini berisi Standar Operational Prosedur (SOP) serta sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi sekolah dan orangtua yang ingin menerapkan KBM tatap muka terbatas.

MUI Imbau Pemerintah dan DPR Tak Tunduk pada Produsen Minuman Beralkohol
Indonesia
MUI Imbau Pemerintah dan DPR Tak Tunduk pada Produsen Minuman Beralkohol

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau kepada pemerintah dan DPR agar tak tunduk pada para pedagang dan produsen minuman beralkohol.