PBNU Tegaskan Ekspor Benih Lobster Bertentangan dengan Syariat Islam Ilustrasi Tambak Udang. (Foto: KKP)

Merahputih.com - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melalui Lembaga Bahtsul Masail (LBM PBNU) menggelar kajian hukum Islam atas kebijakan ekspor benih lobster. PBNU mengukur kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk ekspor benih lobster dari segi dampaknya.

“Masalah ekspor benih bening lobster dari sisi fiqih masuk dalam ranah fiqih ma`alat, yaitu fiqih yang melihat dan membandingkan dampak dari perbuatan hukum, baik perbuatan tersebut selaras dengan syariat atau bertentangan dengannya,” sebagaimana diputuskan dalam musyawarah daring LBM PBNU untuk rumusan final atas diskusi-diskusi daring sebelumnya soal kebijakan eskpor benih lobster, dikutip dari laman resmi NU, Kamis (7/8).

Baca Juga:

Kasus Salah Tembak Petani di Poso, Ini Klarifikasi Mabes Polri

LBM PBNU mengangkat ilustrasi pemanfaatan sumber daya alam yang berorientasi bukan hanya kesejahteraan generasi saat ini, tetapi untuk generasi mendatang dari keteladanan Khalifah Umar bin Al-Khattab ketika berhasil menaklukkan tanah As-Sawad dan Al-Ahwaz.

LBM PBNU dari sini kemudian menyatakan, analisa atas dampak perbuatan hukum merupakan tujuan syariat yang harus diperhatikan sebelum menetapkan status hukum atas perbuatan tersebut.

“Kebijakan ekspor benih lobster, jika berlangsung dalam skala masif sehingga mempercepat kepunahan, bukan hanya benihnya tetapi juga lobsternya, bertentangan dengan ajaran Islam,” kata Kiai Asrori S Karni yang memimpin musyawarah keputusan final sidang komisi bahtsul masail diniyah al-qanuniyah LBM PBNU.

Polres Sukabumi mengawasi benih lobster
Tempat penyimpanan benur lobster. (MP/Rizki Fitrianto)

Sebelum merumuskan final keputusan sidang komisi bahtsul masail diniyah al-qanuniyah, LBM PBNU mengadakan diskusi daring secara intensif yang melibatkan berbagai kalangan mulai dari pemerintah, serikat nelayan, para peneliti, dan akademisi.

Baca Juga:

Pendaki Gunung Lawu Ditemukan Tewas Terjatuh ke Jurang Sedalam 7 Meter

Para kiai yang turut serta dalam pembahasan itu adalah Rais Syuriyah PBNU KH Ahmad Ishomuddin, Katib Syuriyah PBNU KH Miftah Faqih, LBM PBNU KH Asnawi Ridwan, Bendahara Lbm PBNU KH Najib Bukhari, Sekretaris LBM PBNU KH Sarmidi Husna, Wakil Ketua LBM PBNU KH Mahbub Maafi, Sekretaris Lbm PWNU Kiai Muntaha. (Ayu)

LAINNYA DARI MERAH PUTIH
Menkumham Tolak Hasil KLB Partai Demokrat
Indonesia
Menkumham Tolak Hasil KLB Partai Demokrat

AD/ART pihak KLB Deli Serdang bukan kewenangan Kemenkumham. Hasil KLB ini menjadikan Moeldoko ketua umum partai.

AJI Tegaskan Upah Layak Wartawan di Jakarta Tahun 2021 Rp8,3 Juta
Indonesia
AJI Tegaskan Upah Layak Wartawan di Jakarta Tahun 2021 Rp8,3 Juta

Terdapat pula kebutuhan untuk menyicil ponsel pintar dan laptop sebesar Rp397.083 per bulan

Polda Metro Bantah Tidak Berikan Perawatan terhadap Rizieq Shihab
Indonesia
Polda Metro Bantah Tidak Berikan Perawatan terhadap Rizieq Shihab

Polda Metro Jaya membantah informasi yang menyebutkan tidak menyediakan perawatan medis kepada Rizieq Shihab selama menjalani penahanan.

DPR Wacanakan Normalisasi Pilkada 2022 dan 2023
Indonesia
DPR Wacanakan Normalisasi Pilkada 2022 dan 2023

Hampir seluruh fraksi di DPR menginginkan agar pelaksanaan pilkada tetap berjalan lima tahun sekali sesuai masa periode kepala daerah.

Satgas COVID-19 Mulai Tracing Penyebaran Corona di Petamburan
Indonesia
Satgas COVID-19 Mulai Tracing Penyebaran Corona di Petamburan

Tracing penderita COVID-19 di kawasan Petamburan, mulai dilakukan.

Polisi Tetapkan 131 Demonstran Jadi Tersangka
Indonesia
Polisi Tetapkan 131 Demonstran Jadi Tersangka

Rencananya, massa juga akan melakukan aksi yang lebih besar lagi pada Selasa (20/10) atau bertepatan dengan satu tahun menjabatnya Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma’ruf Amin.

PDIP Tekan Nadiem Kawal Pancasila dalam Standar Nasional Pendidikan
Indonesia
PDIP Tekan Nadiem Kawal Pancasila dalam Standar Nasional Pendidikan

Jika "kontrak politik" itu disepakati, maka Nadiem kemungkinan besar akan didukung PDIP. Tetapi sebaliknya, jika Nadiem tidak konsisten, tidak berani pasang badan memasukkan Pancasila ke dalam Standar Nasional Pendidikan maka PDIP pasti enggan mendukung Nadiem.

Larangan Mudik untuk Cegah Lonjakan Kasus COVID-19
Indonesia
Larangan Mudik untuk Cegah Lonjakan Kasus COVID-19

Kebijakan larangan mudik sangat strategis untuk mengurangi mobilitas penduduk. Tujuannya sangat baik, semata-mata untuk mencegah lonjakan kasus dan kematian karena COVID-19," katanya

Melbourne Kembali Buka Penerbangan Internasional
Dunia
Melbourne Kembali Buka Penerbangan Internasional

Kota terbesar kedua di Australia, Melbourne, pada Senin (7/12) menyambut kedatangan pertama penumpang penerbangan internasional setelah lima bulan ditutup.

Skala Mikro Begitu Ampuh, Gubernur Jatim Perpanjang PPKM hingga 5 April
Indonesia
Skala Mikro Begitu Ampuh, Gubernur Jatim Perpanjang PPKM hingga 5 April

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa kembali memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Jawa Timur, mulai pada tanggal 23 Maret sampai dengan tanggal 5 April 2021.